Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 817

Pemerintah Dorong Kepemilikan Rumah bagi Pekerja Media Lewat Skema Inklusif

Wamen Komdigi, Nezar Patria

Jakarta, Aktual.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperluas akses kesejahteraan dasar bagi kelompok profesi strategis, termasuk pekerja media.

Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera, pemerintah telah meluncurkan program kepemilikan rumah terjangkau yang terbuka untuk beragam sektor.

“Program ini merupakan bagian dari percepatan distribusi kepemilikan rumah hunian yang telah dirancang oleh Kemen PKP dan menyasar lebih dari 220.000 unit pada 2025,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/4/25).

Program ini mencakup berbagai kelompok pekerja, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja media.

“Pemerintah ingin memastikan agar distribusinya menjangkau sektor-sektor pekerjaan yang selama ini luput dari perhatian. Pekerja media, baik dari lini redaksi maupun pendukung produksi, termasuk di dalamnya,” tambahnya.

Kemkomdigi pun telah berkomunikasi dengan sejumlah organisasi pers. Pendekatannya adalah inklusif dan berbasis data. Langkah ini dilandasi oleh kenyataan bahwa kebutuhan akan rumah layak huni makin mendesak, terlebih di tengah angka backlog perumahan yang masih tinggi secara nasional.

“Sebanyak 1.100 karyawan media yang sudah memiliki rumah lewat program ini, jadi bukan program yang baru. Harapannya pada 2025 karyawan media kembali bisa memiliki akses fasilitas perumahan ini,” ujar Nezar.

Mengurai Backlog dan Menyesuaikan Kriteria MBR
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan laporan terbaru dari Kemen PKP, hingga 2024 Indonesia masih menghadapi kekurangan sekitar 10,9 juta unit rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Backlog perumahan ini paling banyak dialami oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan kontribusi mencapai 93% dari total backlog.

Menyikapi hal ini, pemerintah melakukan pembaruan kriteria MBR yang berhak menerima program. Penyesuaian ini sejalan dengan meningkatnya inflasi dan harga hunian, sekaligus membuka peluang bagi segmen pekerja media yang kerap berada dalam “jebakan penghasilan menengah”, tidak miskin, namun belum mampu membeli rumah komersial.

“Awalnya batas penghasilan maksimal Rp7 juta hingga Rp8 juta. Kemudian menjadi Rp13 juta hingga Rp14 juta. Langkah ini bisa memperluas karyawan yang bisa mengikuti program ini,” ujar Nezar.

Dua skema utama ditawarkan untuk pekerja media yang ingin memiliki rumah. Pertama, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka (FLPP + SBUM). Bunga tetap 5% selama 20 tahun, uang muka ringan, cicilan terjangkau dan khusus untuk MBR. Kedua, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Skema ini berlaku untuk peserta aktif Tapera dengan iuran minimal 12 bulan. Fasilitasnya untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah pertama.

BTN sebagai mitra utama akan turut memberikan layanan khusus untuk pekerja media, termasuk diskon biaya administrasi dan promosi jika menggunakan fasilitas payroll di BTN. Yang menjadi acuan dalam seleksi bukanlah sertifikasi wartawan, melainkan status sebagai karyawan industri media yang terverifikasi oleh institusi tempatnya bekerja.

Dukungan Data dan Keselarasan Antarinstansi
Kemkomdigi juga telah bersepakat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelaraskan data pekerja media ke dalam basis data tunggal sosial ekonomi nasional (Regsosek). Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tepat sasaran, berbasis data mutakhir, dan inklusif.

Langkah ini diyakini bukan hanya sebagai pemenuhan hak dasar, tetapi sebagai investasi negara terhadap masa depan jurnalisme dan demokrasi. Studi global menunjukkan bahwa kepemilikan rumah berkorelasi langsung dengan produktivitas kerja, stabilitas sosial, dan perencanaan finansial jangka panjang.

“Negara hadir bukan hanya melalui pelatihan dan infrastruktur digital, tetapi juga melalui jaminan kesejahteraan seperti hunian. Ini bentuk nyata bahwa kita memandang pekerja media sebagai bagian penting dari sistem demokrasi,” ujar Nezar.

Mengatasi Tantangan
Meski peluang terbuka, tantangan tetap ada. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa sejak 2024, terjadi penyusutan kredit pemilikan rumah tipe kecil dan kredit konstruksi perumahan, yang menjadi sinyal lemahnya daya beli dan kehati-hatian sektor properti dalam merespons pasar MBR.

Oleh karena itu, kehadiran negara lewat program seperti ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan akses terhadap rumah layak huni.

Kemkomdigi pun mengajak seluruh karyawan industri media untuk memanfaatkan program ini secara optimal. Informasi lebih lanjut dan pengajuan bisa dilakukan melalui kantor BTN terdekat atau platform digital SI KASEP (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

“Mohon kolaborasinya untuk bisa mensosialisasikan program ini kepada anggota asosiasinya, dan juga bagi perusahaan bisa mengimplementasikan di perusahaan masing-masing,” ujar Nezar.

Dengan kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap program ini menjadi bagian dari solusi nyata dalam mengurai backlog perumahan nasional dan menciptakan ekosistem media yang lebih sejahtera, profesional, dan tangguh.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

India Buru Milisi Bersenjata yang Bunuh 26 Wisatawannya di Kashmir

Srinagar, Aktual.com – Aparat keamanan India terus memburu para pelaku pembunuhan terhadap sekelompok wisatawan di Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan setidaknya 26 orang, dan 36 orang terluka, beberapa diantaranya dalam kondisi yang serius.

Seluruh korban tewas menderita luka tembak dari jarak dekat. Sebagian besar korban merupakan wisatawan domestik dari berbagai wilayah di India. Sedangkan para pelaku diketahui berjumlah empat pria bersenjata api yang menyerang para korban secara brutal. Para pelaku bersenjata keluar dari hutan dan menembaki kerumunan wisatawan dengan senjata otomatis.

Daftar korban dari rumah sakit yang telah diverifikasi oleh kepolisian menyebutkan bahwa seluruh korban adalah laki-laki, sebagian besar warga India dari berbagai wilayah, dan satu orang berasal dari Nepal.

Dilansir dari Al Jazeera, serangan milisi pemberontak itu adalah salah satu serangan paling mematikan baru-baru ini. Polisi mengatakan, serangan para teroris itu terjadi pada Selasa sore (22/4) di saat para korban sedang mengunjungi padang rumput Baisaran, sekitar 5 km dari kota peristirahatan Pahalgam di wilayah yang disengketakan itu.

”Serangan ini jauh lebih besar daripada serangan apa pun yang pernah kita lihat yang ditujukan kepada warga sipil dalam beberapa tahun terakhir,”tulis Kepala Menteri Omar Abdullah, pejabat terpilih tertinggi di wilayah tersebut, di media sosial.

Polisi India mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa sedikitnya 26 orang tewas dan 17 orang terluka dalam serangan itu. Kelompok yang kurang dikenal, Kashmir Resistance, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui pesan media sosial. Kelompok ini menyatakan ketidakpuasannya karena lebih dari 85 ribu ”orang luar” telah menetap di wilayah tersebut, yang memicu apa yang disebutnya sebagai ”perubahan demografi”.

Sedangkan Badan keamanan India mengatakan Perlawanan Kashmir merupakan kedok bagi organisasi bersenjata yang bermarkas di Pakistan, Lashkar-e-Taiba dan Hizbul Mujahideen, yang memerangi kekuasaan India di Kashmir. Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik.

Sementara itu, dua perwira polisi senior juga mengatakan kepada AP bahwa sedikitnya empat orang bersenjata menembaki puluhan wisatawan dari jarak dekat. Semua yang tewas adalah laki-laki, dan semuanya kecuali satu orang adalah warga India, menurut daftar rumah sakit yang dikutip oleh kantor berita AFP.

Seorang pemandu wisata di Pahalgam mengatakan kepada AFP bahwa dia mendekati tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membantu mengangkut beberapa korban terluka dengan menunggang kuda.

Waheed, yang hanya menyebutkan satu nama, mengatakan ia melihat beberapa pria tergeletak mati di tanah. Saksi lain mengatakan kepada AFP bahwa para penyerang ”jelas-jelas tidak menyerang wanita”.
Namun saksi mata lain menyebut para penyerang bertindak brutal tanpa mengampuni perempuan.

Untuk diketahui, serangan brutal ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlangsung di wilayah Kashmir. Sejak pencabutan status semi-otonom pada 2019, India menerapkan tindakan keras militer di wilayah tersebut. Pemerintah India menuding kelompok bersenjata yang didukung Pakistan berada di balik serangan ini, meskipun hingga saat ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab.

Perdana Menteri Narendra Modi begitu tahu kejadian tersebut, langsung mempercepat kepulangannya dari kunjungan kenegaraan di Arab Saudi, mengutuk insiden tersebut sebagai tindakan keji. ”Para pelaku serangan ini akan dibawa ke hadapan hukum,” ujarnya dalam pernyataan resmi, seperti dikutip The Peninsula, Rabu 23 April 2025.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Pembentukan Karakter Anak Bangsa Harus Dilakukan sejak Dini

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan MPR RI di depan para anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Jepara, di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (22/4). Aktual/DOK MPR RI

Jepara, aktual.com – Penanaman nilai-nilai luhur bangsa sejak dini merupakan bagian dari pembentukan karakter anak bangsa. Peran guru PAUD sangat penting dalam proses tersebut.

“Peran serta aktif para guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sangat dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini kepada setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan MPR RI di depan para anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Jepara, di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (22/4) sore.

Menurut Lestari, modernisasi yang mendorong pertumbuhan teknologi yang semakin pesat mempermudah masuknya nilai-nilai baru ke setiap lapisan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada umumnya bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan dipahami bangsa Indonesia sejak dahulu.

Dampak dari pemahaman terhadap nilai-nilai baru itu, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, menimbulkan tantangan yang semakin beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi tersebut, jelas Rerie, membutuhkan karakter anak bangsa yang kuat dan memahami nilai-nilai luhur warisan para pendahulu bangsa.

Karenanya, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan peran dan kemampuan para guru PAUD Indonesia dalam membangun karakter anak bangsa sejak dini, harus segera dilakukan.

Rerie sangat berharap, nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat mendasari pembentukan karakter setiap anak bangsa.

Rerie mendorong, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki para tenaga pendidik dan masyarakat, untuk berperan aktif menanamkan nilai-nilai luhur kepada setiap warga negara sejak dini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

”Kalah Perang Dagang” Dengan China, Trump Segera Turunkan Tarif Impornya

Washington, Aktual.com – Perlawanan China terhadap Amerika Serikat dalam perang tarif yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump rupanya tidak sia-sia. Kali ini Trump mulai melunak, atau justru ”kalah” dimana ia ia akan menurunkan tarif impor produk China.

Dilansir dari Global Times, Trump mengatakan pada Selasa (22/4) bahwa tarif 145 persen yang dikenakan pada impor China akan ”turun secara substansial” sambil menyatakan optimismenya tentang pembicaraan di masa mendatang untuk mencapai kesepakatan perdagangan AS-China.

Dari pernyataan Trump itu, menunjukkan bahwa pihak AS menghadapi kesulitan besar dalam mencapai tujuan awalnya ketika mengumumkan ”tarif timbal balik” yang tinggi, yang telah mengakibatkan fluktuasi pasar keuangan domestik AS dan potensi resesi, kata seorang pakar China. Pakar tersebut menekankan bahwa intimidasi tarif AS tidak berkelanjutan dan pasti akan merugikan ekonomi AS.

”145 persen sangat tinggi, dan tidak akan setinggi itu,” kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Selasa, USA Today melaporkan.

”Tidak, tidak akan mendekati setinggi itu. Akan turun secara substansial. Tetapi tidak akan nol ‒ dulu nol,” ujar Trump. ”Kami akan bersikap sangat baik, mereka akan bersikap sangat baik, dan kita akan lihat apa yang terjadi,” ujar Trump lagi.

Masih di hari yang sama, Menteri Keuangan AS, seperti dilansir dari National Post mengatakan bahwa perang tarif yang sedang berlangsung dengan China tidak bisa diteruskan lagi. Ia pun meyakini kebuntuan perdagangan antara AS dan China pada akhirnya menemukan keseimbangan. Bessent juga berharap situasi ini segera berakhir dengan menurunnya ketegangan atau deeskalasi antara kedua negara, walaupun saat ini AS dan China belum mengarah pada negosiasi.

Pernyataan Bessent ini, pertama kali dilansir oleh Bloomberg, Selasa (22/4). Bessent berbicara dalam pertemuan tertutup yang diselenggarakan JP Morgan Chase & Co. Ia mengatakan, kebuntuan akibat perang tarif tidak bisa terus dipertahankan dan keduanya harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan dalam waktu dekat.

Rincian pidato Bessent dikonfirmasi oleh dua orang yang mengetahui pernyataan tersebut, tetapi mereka menolak disebutkan namanya. Transkrip pidato yang diperoleh kantor berita Associated Press dan diberitakan pada Rabu (23/4/2025) memperlihatkan, Bessent menyatakan pandangan soal potensi negosiasi dagang AS-China dan persoalan status quo masing-masing.

”China akan menjadi negara yang sulit dalam hal negosiasi. Tidak ada pihak yang menganggap status quo (perang tarif) itu berkelanjutan,” kata Bessent.

Ia juga optimistis ketegangan akibat perang tarif akan mereda dalam beberapa bulan mendatang meski belum ada indikasi China-AS berunding sampai saat ini. Ia menyebutkan, kalaupun ada kesepakatan, hal itu akan tercapai dalam waktu yang lama.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa perang tarif dimulai oleh AS. China telah mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya yang sah serta keadilan dan kewajaran internasional.

”China tidak bersedia berperang (dalam perang semacam itu), dan tidak takut berperang. Namun jika AS sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, maka AS harus menghentikan pendekatannya yang memberikan tekanan ekstrem, berhenti mengancam dan memeras, serta terlibat dalam dialog dengan pihak China atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan,” kata Lin Jiang dengan nada tegas.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BTN Dukung Dunia Pendidikan, Jalin Sinergi dengan Yayasan HKBP Nommensen

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu bersama Ketua Yayasan HKBP Nommensen Effendi M.S. Simbolon menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengembangan bisnis di Menara 1 BTN, Jakarta, Rabu (23/4). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis BTN dalam mendukung pengembangan SDM unggul melalui peningkatan fasilitas pendidikan, sekaligus memperluas peran dunia perbankan dalam kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui kemitraan sinergis tersebut, BTN bersama HKBP akan membangun sinergi saling menguntungkan dalam mengembangkan bisnisnya, baik itu dalam pengembangan dunia pendidikan maupun layanan perbankan. Aktual/DOK BTN

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Anggaran Pembangunan IKN Dibuka Kembali

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, aktual.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai sekitar Rp10 triliun lebih telah dibuka dan pekerjaan untuk membangun infrastruktur segera dilanjutkan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki saat konferensi pers daring mengenai pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan diadakan di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

“Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima tower rusun tambahan yang akan digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Lebih lanjut Basuki mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.

Otorita IKN, sambungnya, juga akan memulai pekerjaan tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah penandatangan kontrak tender-tender tersebut, OIKN, akan akan melanjutkan pelelangan tender untuk membangun lembaga yudisial dan legislatif.

Selain itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total Rp132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia dan China.

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...816817818...43,106Halaman 817 dari 43,106

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya