Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com -Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa RUU TNI harus tetap mengedepankan supremasi sipil. Di lain sisi, TNI juga memiliki peran besar untuk terlibat dalam mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara dengan berbagai ancaman di dewasa ini seperti penanganan narkotika, keamanan laut, bencana dan penanganan terorisme. Sehingga, pelibatan TNI harus bersifat memperkuat bukan menyimpang dari jalur semestinya.
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam acara Audiensi FKPPI Tangguh, Merakyat, dan Sejahtera “Penjaga Kedaulatan Bangsa” Senin, 17/3/25, bersama Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI – Polri (FKPPI) di Gedung MPR RI.
“RUU TNI ini adalah produk yang kita revisi bersama, melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sejauh ini sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal pasal tertentu. Kita ingin supremasi sipil tetap dikedepankan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya.”
“Misalkan, penempatan TNI untuk menjadi bagian dari penanganan terorisme, bencana serta pemberantasan narkotika, perlu kan?” tanya Ibas yang langsung disetujui seluruh peserta.
Menurut Ibas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI hal tersebut karena TNI adalah pilar utama pengawal kedaulatan negara, sedangkan saat ini ancaman bangsa bukan hanya kekuatan senjata fisik atau ancaman perang namun dalam bentuk lain operasi militer selain perang seperti penanganan terorisme, bencana dan narkotika, sehingga diperlukannya kerjasama yang lebih kuat.
“Karena TNI adalah pengawal kedaulatan negara. Bayangkan distorsi (gangguan) kita bukan fisik, senjata, bom, sekarang bahkan mengarah ke perangnya narkotika. Perangnya Judi online, dan perangnya pinjaman online ilegal”.
Oleh karena itu, revisi RUU TNI harus tetap ada pembatasan yang jelas dalam keterlibatan TNI di ranah sipil. “Saya yakin, tidak akan masuk ke ranah-ranah yang tidak diperlukan. Untuk itu, ada pembatasan bagi TNI yang bisa terlibat di ranah-ranah sipil tersebut; karena itu bagian dari supremasi sipil dan bukan kembali ke dwifungsi.”
Kemudian, Edhie Baskoro juga menekankan tidak boleh adanya standar ganda dalam penegakkan aturan ini. “Kita juga tidak boleh standar ganda. Pada TNI, orang tua kita, saudara kita yang hendak bekerja di luar jalur yang sudah ditentukan, boleh, tapi mengundurkan diri atau berhenti dulu dari TNI. Yang itu juga dilakukan oleh beberapa profesional TNI. Tidak usah jauh-jauh, kakak saya sendiri Mas AHY, adalah contoh penegakkan supremasi sipil, yang harus pensiun dini di usia relatif muda dengan karir cemerlang, karena menghargai supermasi sipil itu,” kata Ibas.
Terakhir, Ibas yakin aturan ini dibentuk tidak untuk membuat penyimpangan namun justru untuk memperkuat. “Saya yakin, aturan main itu dibentuk untuk mewadahi dan membuat suatu pembingkaian supaya kita tidak lari atau keluar jalur dari sektor-sektor yang tidak diperlukan, tapi justru memperkuat.”
Ibas dengan tegas akan berada di garda terdepan jika ada peraturan atau undang-undang yang tidak sesuai dan memberikan dampak buruk bagi bangsa. “Saya pun akan protes jika ada yang tidak sesuai, dan saya akan berada di depan menyampaikan pandangan-pandangan yang objektif,” katanya dengan tegas.
Ibas menyampaikan jangan sampai citra baik dan jasa-jasa besar TNI yang sudah ada sejak masa lampau dalam menjaga kedaulatan negara, harus rusak karena konflik atau isu RUU TNI ini.
“Mari kita kawal bersama, kita dengar Pemerintah, DPR dan Semua. Karena jika ada penilaian buruk pada TNI, kami juga akan merasakan sakitnya. Bagaimana kalau orang tua dan jasa-jasa mereka di masa lampau dianggap buruk karena isu ini, ya.. karena FKPPI adalah keluarga besar TNI juga,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Jakarta, aktual.com – Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR RI.
“Apakah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang, apakah bisa disetujui?” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang dijawab setuju oleh seluruh anggota yang hadir.
Adapun RUU itu disetujui untuk dibahas ke Rapat Paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.
Pengambilan keputusan itu pun disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Utut sebelumnya mengatakan bahwa semua mekanisme dalam pembahasan RUU tersebut sudah dilalui, mulai dari penerimaan surat Presiden, menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, hingga menyelesaikan rapat di tingkat panitia kerja.
“Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara,” kata dia.
Adapun perubahan yang ada dalam RUU TNI terdiri sebanyak tiga pasal, yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usia dinas keprajuritan atau batas usia pensiun, dan Pasal 47 tentang jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, perubahan dalam Pasal 3 berbunyi; kebijakan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
Sedangkan pada Pasal 53, batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai dengan pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun pada 58 tahun. Sebelumnya usia dinas paling tinggi hanya 53 tahun bagi bintara dan tamtama dan 58 tahun bagi seluruh perwira.
Namun yang membedakan dalam RUU tersebut adalah usia pensiun bagi perwira tinggi diatur berbeda-beda dalam tiap tingkatannya. Untuk bintang 1 usia pensiunnya yakni 60 tahun, bintang 2 usia pensiun 61 tahun, bintang 3 usia pensiun 62 tahun.
Khusus bintang 4, usia pensiun ditetapkan menjadi 63 tahun, tetapi bisa diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan itu bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan negara.
Dan perubahan yang terakhir yakni Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Selain jabatan sipil yang diatur dalam pasal itu, dia menjelaskan bahwa ayat 2 pasal tersebut meminta agar prajurit TNI mengundurkan diri atau pensiun jika hendak menduduki jabatan lain.
Dalam draf tersebut, ada sebanyak 15 bidang atau ruang jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebelumnya, hanya ada 10 bidang yang diperbolehkan diisi TNI aktif.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Washington DC, Aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada hari ini, Selasa (18/3) akan merilis dokumen pembunuhan Presiden ke 35 AS John F.Kennedy setebal sekitar 80 ribu halaman. Dokumen tersebut akan dirilis tanpa sensor sama sekali.
Dirilis dari CBS News, Trump mengatakan kalau rakyat Amerika sudah menantikan hal ini. ”Orang-orang telah menunggu selama puluhan tahun untuk ini,” ujar Trump di Kennedy Center pada Senin (17/3).
Trump juga menegaskan bahwa dokumen tersebut akan dirilis sepenuhnya tanpa penyuntingan atau sensor apa pun. ”Saya katakan, jangan disunting. Kami akan merilis semua dokumen JFK,” tambahnya.
”Saya katakan selama kampanye bahwa saya akan melakukannya, dan saya orang yang menepati janji,” ujar Trump lagi.
Sebulan lalu, badan penyelidik AS, FBI mengatakan telah menemukan sekitar 2.400 catatan terkait pembunuhan tersebut selama pencarian yang berasal dari tindakan eksekutif Trump yang memerintahkan berkas-berkas terkait pembunuhan tahun 1963 untuk dideklasifikasi.
Biro juga mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut, yang telah diinventarisasi dan didigitalkan, ”sebelumnya tidak dikenali sebagai dokumen yang terkait dengan berkas kasus pembunuhan JFK.”
FBI juga mentransfer catatan-catatan tersebut ke Arsip dan Administrasi Catatan Nasional untuk dimasukkan dalam proses deklasifikasi yang sedang berlangsung. Biro tersebut tidak mengatakan apa isi catatan-catatan tersebut.
Sebelumnya, sehari setelah pelantikannya pada 20 Januari lalu, Trump langsung menandatangani sejumlah perintah eksekutif, termasuk perintah eksekutif untuk deklasifikasi dokumen pembunuhan JFK dan yang terkait dengan pembunuhan saudaranya Senator Robert F. Kennedy, termasuk pahlawan HAM AS Martin Luther King Jr.
Perintah tersebut memberikan waktu 15 hari kepada Direktur Intelijen Nasional AS dan Jaksa Agung AS untuk menyampaikan rencana kepada presiden untuk merilis catatan secara penuh dan lengkap yang terkait dengan pembunuhan Kennedy.
Untuk diketahui, Presiden ke-35 AS John F Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963 di Kota Dallas, Texas, saat berkendara dalam iring-iringan mobil. Lee Harvey Oswald ditangkap sebagai tersangka utama, namun kematiannya dua hari setelah penangkapan memicu berbagai teori konspirasi yang terus berkembang hingga kini.
Kongres AS pada tahun 1992 memberlakukan Undang-Undang Pengumpulan Catatan Pembunuhan Presiden John F. Kennedy, yang mengharuskan semua materi terkait pembunuhan disimpan dalam satu koleksi di Arsip Nasional dan dipublikasikan ke publik. Undang-undang tersebut memberi waktu 25 tahun kepada lembaga federal untuk memproses dan mengungkapkan dokumen tersebut, dengan pengecualian. Koleksi di Arsip Nasional terdiri dari lebih dari 5 juta halaman catatan.
Selama tiga dekade terakhir, Arsip Nasional telah menyediakan materi terkait pembunuhan Kennedy untuk umum, dengan kumpulan terbaru diungkapkan pada Agustus 2023. Badan tersebut mengatakan pada Desember 2022 bahwa lebih dari 97 persen catatan dalam koleksi Kennedy tersedia untuk rakyat Amerika.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
London, Aktual.com – Perdana Mentri Inggris Keir Starmer sudah mengumumkan kalau puluhan negara Eropa siap menerjunkan pasukannya di Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian, terkait misi menjaga gencatan senjata dan perdamaian di negara itu.
Dilansir dari Al Jazeera, sebuah sumber anonim seorang pejabat militer menyebutkan sebanyak 30 negara akan mengerahkan personel militernya. Pada pekan ini juga, para pimpinan 30 negara itu akan berkumpul untuk membahas cakupan dan skala misi penegakan gencatan senjata ke Ukraina.
Pekan lalu, tepatnya pada hari Sabtu (15/3), para pemimpin dari 26 negara Barat, plus dua pemimpin Uni Eropa dan Sekjen NATO berkumpul untuk panggilan virtual ”koalisi yang bersedia’, yang diselenggarakan oleh PM Inggris Sir Keir Starmer, setelah Volodymyr Zelensky menerima perjanjian gencatan senjata sementara selama 30 hari .
Usai pertemuan, PM Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa ”koalisi yang bersedia” akan menyusun rencana perdamaian untuk disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang telah meragukan dukungan Washington terhadap negara yang dilanda perang itu.
Dilansir dari Sky News, Starmer menyebutkan para panglima militer akan bertemu pada hari Kamis (20/3)i untuk membahas ’tahap operasional’ berikutnya dalam melindungi Ukraina sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian – jika kesepakatan dapat disepakati dengan Rusia.
Berbicara pada hari Senin (17/3), juru bicara Keir Starmer mengatakan mereka sekarang memperkirakan ”lebih dari 30” negara akan terlibat dalam koalisi – tetapi tidak mengungkapkan negara mana saja yang telah bergabung sejak hari Sabtu.
Juru bicara itu tidak mengatakan negara mana saja yang setuju untuk menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian, yang telah dikonfirmasi oleh Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Inggris dan Prancis akan menjadi bagiannya.
Namun sebuah sumber anonim yang merupakan pejabat militer senior menyebutkan bahwa rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian direncanakan secara serius. ”Mereka mencermati dengan sangat serius, apa yang dibutuhkan, negara mana saja yang dapat memberikan kontribusi,” kata sumber itu.
Seorang analis militer mengatakan saat ini diusulkan bahwa 5 ribu polisi dan 10 ribu personel militer pendukung akan cukup untuk memantau zona penyangga selebar 5 km (3 mil) di sepanjang garis depan. Namun, ini didasarkan pada persetujuan Rusia untuk menarik kembali peralatan militer berat, penciptaan koridor kemanusiaan, dan koordinasi militer bersama.
Sedangkan Jenderal Ben Hodges, mantan komandan pasukan AS di Eropa, mengatakan : ”Dalam menjaga perdamaian, Anda akan teringat pada pasukan helm biru, mandat PBB yang tidak pernah dihormati oleh Rusia dan tidak akan pernah bisa berhasil dalam kasus ini.”
Ia menambahkan bahwa pasukan tersebut harus memiliki kemampuan pencegahan yang nyata.
”Jika ada pesawat nirawak Rusia yang terbang di atas kepala, maka mereka harus dapat segera menembak jatuhnya, tidak perlu menghubungi Brussels atau ibu kota mana pun untuk meminta izin,” katanya. ”Rusia tentu saja akan menguji semua ini dalam beberapa jam pertama.”
Terkait rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina, pihak Rusia tegas menentangnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebut inisiatif tersebut sebagai ”sikap yang berani”, yang merupakan ”kelanjutan dari provokasi rezim Kyiv agar berperang dengan kami.”
Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko juga mengesampingkan kemungkinan untuk membiarkan tentara dari sekutu Ukraina dikerahkan ke garis depan. ”Kami sama sekali tidak peduli dengan label apa kontingen NATO boleh dikerahkan di wilayah Ukraina: baik itu Uni Eropa, NATO, atau dalam kapasitas nasional,” ujarnya.
”Bagaimanapun, jika mereka muncul di sana, itu berarti mereka dikerahkan di zona konflik dengan segala konsekuensinya bagi kontingen ini sebagai pihak yang berkonflik,” paparnya.
Vladimir Rogov, Ketua Komisi Kamar Sipil Rusia (sebuah lembaga masyarakat sipil yang dibentuk oleh Putin) mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa seluruh gagasan Starmer adalah sebuah gertakan.
”Pernyataan tentang rincian operasional untuk memasukkan pasukan pendudukan ke wilayah pasca-Ukraina dari bibir Keir Starmer pada dasarnya adalah gertakan, karena dia langsung menetapkan bahwa hal ini hanya mungkin dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat,” katanya.
”Saya yakin bahwa kemunculan pasukan Inggris, Jerman, Prancis, dan pasukan asing lainnya akan menjadikan mereka target prioritas bagi tentara kita, karena mereka tidak memiliki mandat hukum untuk beroperasi di wilayah ini,” paparnya.
Pernyataan lebih keras disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia yang juga mantan Presiden Rusia ketiga periode 2008-2012, Dmitry Medvedev yang menyebutkan pengerahan pasukan Eropa ke Ukraina dengan dalih menjaga perdamaian maka sama saja Rusia akan berperang dengan NATO.
”Macron dan Starmer pura-pura bodoh. Berkali-kali mereka diberitahu bahwa pasukan penjaga perdamaian harus berasal dari negara non-NATO. Tidak, kami akan mengirim puluhan ribu pasukan – katakan saja – Anda ingin memberikan bantuan militer kepada neo-Nazi di Kiev. Itu berarti perang dengan NATO. Konsultasikan dengan Trump,” kata Dmitry Medvedev di akun pribadi media sosialnya.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Aktual.com – Di era digital yang semakin maju, perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia. Salah satu inovasi terbaru yang banyak diterapkan adalah absensi digital berbasis face recognition. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola kehadiran karyawan secara otomatis, akurat, dan aman. Dengan menggunakan teknologi face recognition untuk absensi, karyawan tidak perlu lagi menggunakan kartu identitas atau fingerprint, cukup dengan pemindaian wajah.
Absensi berbasis face recognition adalah sistem pencatatan kehadiran yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengenali wajah individu. Sistem ini bekerja dengan cara memindai dan mencocokkan wajah karyawan dengan data yang telah tersimpan di dalam sistem. Sistem absensi wajah otomatis ini telah banyak digunakan di berbagai perusahaan, baik skala kecil maupun besar, karena keakuratan dan keamanannya yang tinggi.
Agar lebih memahami bagaimana sistem ini beroperasi, berikut adalah cara kerja absensi dengan pengenalan wajah:
Dengan proses yang cepat dan otomatis ini, kemudahan absensi dengan pengenalan wajah menjadi solusi yang efektif bagi perusahaan.
Banyak perusahaan mulai beralih ke teknologi ini karena berbagai kelebihannya. Berikut adalah keunggulan absensi face recognition dibandingkan metode tradisional:
Selain keunggulannya, manfaat absensi karyawan dengan face recognition juga dirasakan oleh berbagai pihak, baik perusahaan maupun karyawan:
Seiring perkembangan teknologi, penerapan teknologi face recognition dalam absensi semakin luas dan dapat digunakan dalam berbagai lingkungan kerja:
Ketika memilih sistem absensi berbasis pengenalan wajah, penting untuk memperhatikan fitur absensi dengan face recognition yang ditawarkan, seperti:
Meskipun memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi ini:
Di era digital saat ini, pengelolaan kehadiran karyawan menjadi lebih praktis berkat teknologi face recognition. Banyak perusahaan kini beralih dari metode absensi konvensional ke sistem yang lebih modern dan otomatis. Salah satu solusi terbaik yang direkomendasikan adalah Mekari Talenta, sebuah aplikasi absensi face recognition yang menghadirkan kemudahan dan akurasi tinggi dalam mencatat kehadiran karyawan.
Mekari Talenta menawarkan sistem absensi berbasis face recognition yang memungkinkan karyawan melakukan presensi hanya dengan memindai wajah mereka melalui aplikasi. Teknologi ini memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, seperti:
Absensi digital berbasis pengenalan wajah adalah solusi masa depan dalam manajemen kehadiran karyawan. Dengan solusi absensi karyawan modern ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kecurangan, dan memberikan pengalaman absensi yang lebih nyaman bagi karyawan. Teknologi ini tidak hanya membantu mencatat kehadiran secara akurat, tetapi juga mendukung operasional bisnis yang lebih optimal.
Sebagai perusahaan yang ingin beradaptasi dengan perkembangan zaman, memilih sistem absensi wajah otomatis adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja dan keamanan di tempat kerja. Dengan berbagai keunggulan absensi face recognition, teknologi ini menjadi pilihan utama bagi banyak organisasi yang ingin menerapkan sistem absensi yang lebih modern dan inovatif.
Mekari Talenta merupakan solusi terbaik bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan sistem absensi karyawan dengan face recognition. Dengan fitur canggih, integrasi yang seamless, serta kemudahan akses, Mekari Talenta menjadi pilihan ideal bagi bisnis modern yang ingin meningkatkan efisiensi manajemen SDM mereka.
Jika Anda ingin mengimplementasikan sistem absensi digital yang aman, akurat, dan praktis, Mekari Talenta adalah jawaban yang tepat!
Artikel ini ditulis oleh:
Rohadi M Raja
