17 April 2026
Beranda blog Halaman 908

Pemimpin Tertinggi Iran Pastikan Hubungan dengan AS Tak Akan Pulih

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu (18/6/2025) mengatakanbahwa negaranya akan terus menanggapi serangan Israel dan tidak akan pernah berunding dengan Israel. ANTARA/Andolu/pri.

Istanbul, ajtual.com – Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei pada Minggu mengatakan bahwa “tidak ada penyelesaian” bagi perselisihan antara Teheran dan Washington seraya bersumpah bahwa Iran “tidak akan tunduk” terhadap AS.

“Musuh telah gagal melemahkan Iran melalui perang,” kata Khamenei dalam pernyataan melalui media pemerintah.

Dia mengaitkan keretakan yang berkepanjangan dengan AS dengan apa yang dia gambarkan sebagai “sikap agresif” Washington.

Khamenei mengungkapkan adanya “upaya untuk menciptakan perpecahan di dalam Iran,” tanpa merinci bentuk upaya tersebut atau siapa yang menjadi dalangnya.

Dia mengatakan “persatuan nasional” di dalam Iran semakin dalam dan kuat dalam menanggapi “agresi AS dan Israel,” dan ia menekankan perlunya mempertahankan persatuan itu.

Sementara itu, menanggapi seruan Presiden Donald Trump agar Iran “menyerah,” Khamenei mengatakan bahwa rakyat Iran “sangat tersinggung oleh penghinaan yang begitu besar dan akan berdiri dengan segenap kekuatannya untuk melawan mereka yang memiliki harapan palsu seperti itu.”

Pada Juni, Trump telah mendesak Teheran untuk menyetujui “penyerahan tanpa syarat” atas tuntutan AS, menurut laporan media, selain itu serangan Israel pada 13 Juni yang menargetkan situs militer, nuklir dan sipil serta komandan senior dan ilmuwan nuklir mereka semakin memperburuk hubungan kedua negara.

Serangan Israel dibalas Iran dengan rudal dan drone, sementara AS mengebom tiga fasilitas nuklir Iran. Konflik 12 hari tersebut berakhir di bawah gencatan senjata yang ditengahi AS pada 24 Juni.

Kemendagri Pastikan Pemda Batalkan Kenaikan PBB-P2

Pajak

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Pati Jawa Tengah dan Bone Sulawesi Selatan yang menolak kebijakan pemerintah daerahnya menaikkan PBB-P2. Beberapa daerah lain yang turut menaikkan PBB-P2 juga mendapat keluhan dari warganya.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menjelaskan penolakan warga Pati terjadi karena Pemda belum pernah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak tahun 2011. Adapun NJOP merupakan salah satu komponen yang masuk dalam penjumlahan besaran kenaikan PBB.

“Daerah tentunya nanti menetapkan, katakanlah 2011 belum dilakukan penyesuaian, maka jangan sekaligus langsung dibuat kenaikannya sampai seperti 2025, jadi kenaikannya jadi 14 tahun. Sehingga memang kelihatan jadi 300 persen,” ujar Maurits dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Kemendagri menyarankan Pemda dapat menaikkan PBB sekali dalam tiga tahun. Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, kenaikan PBB dapat dilakukan setahun sekali dalam keadaan tertentu.

“Masalahnya ini juga langsung dinaikkan terlalu tinggi, hampir 300 persen. Maka masyarakat menolak. Harusnya kalau hitungnya sekali tiga tahun, jadi jangan terlalu besar, paling juga di bawah 15 persen, kalau pun dinaikkan. Karena kan dia harusnya bertahap, dihitung, dan juga harus melalui pengkajian,” terangnya.

Maurits menegaskan, jika PBB memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, mesti diberikan pengurangan. Bahkan, jika kenaikan dilakukan secara masif, kebijakan dapat langsung ditunda bahkan dicabut oleh Pemda terkait.

“Setelah kami koordinasi dan cek di beberapa daerah sudah banyak yang menunda, bahkan mencabut Perkada-nya. Termasuk Bone, kemarin kita sudah juga berkoordinasi, sudah mencabut. Dan beberapa di daerah lain, Jombang juga saya kira sudah dan beberapa daerah lain,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan kenaikan PBB tidak masuk dalam lingkup pengaturan pihaknya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kata Bima Arya, juga telah meminta untuk melakukan pemetaan ulang kenaikan PBB di daerah.

“Berdasarkan surat edaran Pak Menteri juga sebetulnya mengulangi apa yang kami sampaikan ke daerah, pertama di lakukan pemetaan terkait dengan kemampuan daerah untuk melakukan pembayaran dalam hal penyesuaian. Kemudian yang kedua juga sosialisasi yang maksimal, yang menyentuh semua stakeholders,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

AHY Tegaskan Pembiayaan Giant Sea Wall Pakai Skema Kolaborasi Pemerintah–Swasta

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025). ANTARA/Livia Kristianti.

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dan badan usaha.

“Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik,” kata AHY kepada wartawan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).

Menurut AHY, pola kerja sama tersebut dinilai paling realistis untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional itu. Namun, ia menegaskan pembahasan terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Sebagai Menko Infrastruktur, AHY akan bertindak sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang baru saja dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Peran tersebut, kata dia, penting untuk memastikan penanganan kawasan pesisir berjalan optimal.

“Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah konkret pembangunan giant sea wall serta perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” jelasnya.

Selain fokus pada proyek tanggul laut raksasa, AHY juga menegaskan dukungan Kemenko Infrastruktur terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah, antara lain perbaikan irigasi guna mendukung swasembada pangan, pembangunan jalan daerah untuk mempercepat distribusi logistik, hingga kajian lanjutan proyek kereta cepat.

“Yang lain-lain akan kami update lebih lanjut. Terkait konektivitas juga demikian, saya rasa masih perlu waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Selain Didit, Presiden juga menunjuk Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025.

Imbas Demo, KRL Rute Tanah Abang-Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran

Suasana Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Senin (25/8/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan perjalanan KRL relasi Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong–Tanah Abang hanya beroperasi hingga Stasiun Kebayoran. Kebijakan ini diambil menyusul adanya aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).

“Mulai pukul 16.30 WIB, seluruh perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang perjalanannya hanya sampai Stasiun Kebayoran. Untuk kembali menuju Stasiun Serpong/Parung Panjang hingga Rangkasbitung, keberangkatan dimulai dari Stasiun Kebayoran,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, di Jakarta.

Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar jalan akses menuju Stasiun Palmerah yang terdampak langsung dari kerumunan massa aksi.

Sebagai alternatif, penumpang Commuter Line dapat menggunakan stasiun terdekat lainnya, yakni Kebayoran atau Tanah Abang, sambil menunggu situasi kembali kondusif.

“Untuk memastikan keselamatan pengguna commuter line, perjalanan KRL lintas Tanah Abang–Palmerah untuk sementara ditutup dan perjalanan tertahan karena terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta api di JPL 41,” jelas Joni.

Ia juga mengimbau penumpang agar tetap mengikuti arahan petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan.

“KAI Commuter akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan perjalanan serta pengguna Commuter Line,” tandasnya.

Sementara itu, massa aksi yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI sempat merangsek ke ruas Tol Dalam Kota setelah akses utama ke depan gedung ditutup petugas akibat kerusuhan.

Peristiwa Abrahah dan Tentara Bergajah: Mukadimah Kenabian

Jakarta, aktual.com – Sejarah Islam mencatat sebuah peristiwa agung yang dikenal dengan ‘Ām al-Fīl (Tahun Gajah), yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad ﷺ. Peristiwa ini bukan hanya menjadi catatan sejarah semata, melainkan juga pelajaran spiritual tentang perlindungan Allah terhadap Ka‘bah, rumah suci yang dimuliakan sejak Nabi Ibrahim ‘alaihissalām.

Abrahah bin al-Shabbah bin Yaksum, seorang penguasa dari Yaman yang beragama Nasrani, merasa iri melihat bangsa Arab setiap musim haji selalu berbondong-bondong menuju Mekkah. Untuk mengalihkan perhatian mereka, ia membangun sebuah gereja megah di Shan‘ā’ dan berambisi menjadikannya pusat peribadatan bangsa Arab.

Namun, niat itu mendapat perlawanan. Seorang tokoh Arab bernama Mālik bin Kinānah pada suatu malam masuk ke gereja tersebut, lalu menajiskannya dengan kotoran. Tindakan itu memicu amarah Abrahah. Dengan penuh kesombongan, ia bersumpah akan menghancurkan Ka‘bah dan berangkat menuju Mekkah dengan pasukan besar serta seekor gajah raksasa sebagai simbol kekuatan.

Pertemuan Abrahah dengan ‘Abdul Muththalib

Dalam perjalanannya, Abrahah merampas dua ratus ekor unta milik ‘Abdul Muththalib, kakek Nabi ﷺ sekaligus pemimpin Quraisy saat itu. Ketika Abrahah mengirim utusan, ia menyatakan:

“Aku tidak datang untuk berperang. Aku hanya ingin menghancurkan Ka‘bah, lalu kembali. Jadi jangan kalian khawatir.”

Jawaban ‘Abdul Muththalib penuh keyakinan tauhid:

“Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah Nabi Ibrahim kekasih-Nya. Jika Allah melindunginya, maka itu adalah rumah dan tanah haram-Nya. Jika Allah membiarkan antara engkau dan rumah itu, maka kami tidak memiliki kekuatan untuk melawanmu.”

Ketika akhirnya ia bertemu langsung dengan Abrahah, ‘Abdul Muththalib hanya meminta agar unta-untanya dikembalikan. Hal ini membuat Abrahah heran, mengapa seorang pemuka Quraisy tidak membela Ka‘bah, tetapi justru memikirkan unta-untanya. Jawaban ‘Abdul Muththalib sangat menggetarkan hati:

“Aku adalah pemilik unta-unta ini. Sedangkan rumah itu ada Pemiliknya, dan Dia pasti akan melindunginya darimu.”

Keesokan harinya, Abrahah bersiap menyerang. Namun sebelum ia memasuki Mekkah, Allah ﷻ menurunkan pasukan burung (thayran abābīl) yang datang berbondong-bondong dari arah laut. Setiap burung membawa tiga batu kecil dari sijjīl (tanah liat yang dibakar), dua di kakinya dan satu di paruhnya.

Batu-batu itu dilemparkan kepada pasukan Abrahah. Setiap yang terkena, seketika binasa. Sebagian tentaranya lari tunggang-langgang tanpa arah, hingga tidak mengetahui jalan pulang. Allah menggambarkan kehancuran mereka dalam surah al-Fīl:

“Maka Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).” (QS. al-Fīl: 5)

Peristiwa ini tidak hanya menjadi kisah sejarah, melainkan juga bukti kuasa Allah. Ka‘bah adalah simbol tauhid yang dilindungi langsung oleh-Nya. Manusia dengan segala kekuatan dan teknologinya tidak akan pernah mampu menandingi kehendak Allah.

Lebih jauh, para ulama tafsir menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah mukadimah kenabian Rasulullah ﷺ. Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda besar menjelang kelahiran utusan terakhir-Nya, sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dengan demikian, kisah Abrahah dan tentara bergajah mengajarkan dua hal penting: pertama, keyakinan akan penjagaan Allah terhadap agama-Nya; kedua, kesombongan manusia yang menentang Allah pasti berujung pada kehancuran.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Ungkap Alasan Panggil Ilham Habibie Terkait Kasus Dana Iklan bank bjb

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Aktual/ ANTARA

Jakarta, aktual.com – Putra sulung mantan Presiden BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH) dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bjb).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keterangan Ilham dibutuhkan penyidik untuk menelusuri aliran dana non-budgeter yang dikelola bank bjb.

“(Dana itu) digunakan oleh siapa, untuk apa, ini kan kemudian didalami dari pihak-pihak yang dipanggil dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

Menurut Budi, Ilham Habibie dipanggil karena diduga mengetahui sejumlah hal penting terkait perkara korupsi di bank bjb. Pemanggilan ini, kata dia, serupa dengan pemanggilan selebgram Lisa Mariana yang sebelumnya juga diminta keterangan oleh penyidik.

“Sama halnya dengan saudari LM, tentu keterangan dan informasi dari saudara IAH ini juga sangat dibutuhkan dan tentunya sangat membantu penyidik KPK untuk kemudian bisa secara holistik ya, bisa secara lengkap menelusuri dan melacak aliran-aliran dana non-budgeter dalam konstruksi perkara ini,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Ilham pada Jumat (22/8/2025). Namun, ia berhalangan hadir karena memiliki agenda lain yang sudah terjadwal. KPK memastikan akan kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut.

Kasus dugaan korupsi di bank bjb ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi penyimpangan dana iklan sebesar Rp28 miliar. Dalam laporan yang diterbitkan Maret 2024, bank bjb diketahui mengalokasikan anggaran belanja iklan sebesar Rp341 miliar melalui enam perusahaan agensi perantara. Namun, nilai yang diterima media jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang dialokasikan bank.

Atas temuan tersebut, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, termasuk eks Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi. Empat tersangka lainnya yakni Widi Hartono (WH) selaku pimpinan divisi corsec bank bjb, serta tiga pengendali agensi, masing-masing Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendri (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

KPK menduga, praktik korupsi ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp222 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain