31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 919

Analisa Masa Depan Shiba Inu dan Solana

Grafik Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, aktual.com – Shiba Inu (SHIB) adalah salah satu cryptocurrency yang tumbuh pesat dalam waktu singkat, menarik perhatian investor dan komunitas crypto di seluruh dunia. Diluncurkan sebagai “meme coin” pada Agustus 2020, SHIB terinspirasi oleh Dogecoin namun berhasil menciptakan identitas dan ekosistemnya sendiri.

Solana adalah salah satu platform blockchain yang berkembang pesat dan mendapat perhatian besar di dunia crypto. Dikenal karena skalabilitas tinggi, biaya transaksi rendah, dan kecepatan luar biasa, Solana menjadi pilihan utama untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps), keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan NFT. Artikel ini akan mengupas sejarah, teknologi, keunggulan, tantangan, dan masa depan Solana.

Sebagai informasi awal, dilansir dari Pintu Market, harga shiba inu hari ini adalah Rp 0,20760499 dengan volume perdagangan harian Shiba Inu (SHIB) mencapai Rp 13,94 triliun dalam 24 jam terakhir, menunjukkan penurunan sebesar 11,70 persen dibandingkan dengan satu hari sebelumnya. Kapitalisasi pasar Shiba Inu (SHIB) adalah Rp Rp244,37 triliun.

Harga solana hari ini adalah Rp 2.214.017 dengan volume perdagangan harian Solana (SOL) mencapai Rp 135,64 triliun dalam 24 jam terakhir, menunjukkan penurunan sebesar 19,36 persen dibandingkan dengan satu hari sebelumnya. Kapitalisasi pasar SOL adalah Rp 1.672 triliun.

Shiba Inu

Shiba Inu diciptakan oleh pengembang anonim dengan nama samaran “Ryoshi”. Dengan logo yang menampilkan anjing ras Shiba Inu, koin ini awalnya dibuat sebagai eksperimen dalam desentralisasi komunitas.

SHIB adalah token ERC-20 yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Ini memungkinkan SHIB memanfaatkan keamanan dan fleksibilitas jaringan Ethereum, termasuk ekosistem DeFi dan NFT yang luas.

Perjalanan Harga dan Pertumbuhan Eksplosif

Shiba Inu mendapatkan popularitas besar pada awal 2021, didorong oleh tren meme coin dan dukungan komunitas yang kuat. Harga SHIB melonjak drastis berkat kampanye media sosial dan keterlibatan influencer crypto.

Salah satu momen penting dalam pertumbuhan SHIB adalah ketika Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, menerima sebagian besar pasokan SHIB sebagai hadiah. Buterin kemudian membakar sebagian besar token tersebut, mengurangi pasokan dan meningkatkan nilai SHIB.

Ekosistem Shiba Inu

Meski dikenal sebagai meme coin, Shiba Inu membangun ekosistem yang semakin berkembang. Beberapa proyek utama dalam ekosistem SHIB meliputi:

  • ShibaSwap: Platform DeFi yang memungkinkan pengguna menukar, menyediakan likuiditas, dan mendapatkan imbalan dengan token SHIB, LEASH, dan BONE.
  • NFT Shiboshi: Koleksi NFT eksklusif yang menjadi bagian penting dari komunitas dan ekosistem Shiba Inu.
  • Shibarium: Rencana pengembangan blockchain layer-2 untuk meningkatkan skalabilitas dan mengurangi biaya transaksi.

Dukungan Komunitas yang Kuat

Salah satu faktor utama kesuksesan SHIB adalah komunitasnya yang besar dan aktif, dikenal sebagai “ShibArmy”. Dengan jutaan pengikut di media sosial, ShibArmy memainkan peran penting dalam promosi dan adopsi koin ini.

Dukungan komunitas juga terlihat dalam kampanye amal dan inisiatif sosial yang dijalankan oleh penggemar dan pengembang SHIB.

Tantangan yang Dihadapi

Meski mengalami pertumbuhan pesat, Shiba Inu juga menghadapi berbagai tantangan:

  • Volatilitas Harga: Sebagai meme coin, SHIB sering mengalami fluktuasi harga yang tajam.
  • Regulasi: Ketatnya regulasi terhadap cryptocurrency dapat mempengaruhi likuiditas dan adopsi SHIB.
  • Kebutuhan Inovasi: Untuk menjaga relevansi, Shiba Inu perlu terus mengembangkan ekosistem dan menawarkan utilitas yang lebih luas.

Prospek Masa Depan

Dengan rencana pengembangan seperti Shibarium dan ekspansi ekosistem DeFi, Shiba Inu memiliki potensi untuk terus tumbuh. Kemitraan strategis dan integrasi dengan proyek-proyek blockchain lainnya juga dapat meningkatkan adopsi SHIB.

Dukungan komunitas yang berkelanjutan dan inovasi dalam teknologi akan menjadi kunci keberhasilan Shiba Inu di masa depan.

Solana

Solana didirikan pada tahun 2017 oleh Anatoly Yakovenko, seorang insinyur perangkat lunak dengan latar belakang di Qualcomm. Yakovenko memperkenalkan konsep Proof of History (PoH), sebuah inovasi yang menjadi fondasi utama Solana dalam mencapai kecepatan transaksi yang tinggi.

Proyek Solana diluncurkan secara resmi pada Maret 2020, dan sejak saat itu, blockchain ini tumbuh menjadi salah satu jaringan terdesentralisasi terbesar dengan kapitalisasi pasar yang signifikan.

Solana menggabungkan Proof of History (PoH) dengan mekanisme konsensus Proof of Stake (PoS). Teknologi ini memungkinkan Solana memproses hingga 65.000 transaksi per detik (TPS) dengan biaya transaksi yang sangat rendah.

PoH berfungsi sebagai jam kriptografis yang mencatat urutan transaksi dengan cara yang efisien dan dapat diverifikasi. Dengan pendekatan ini, Solana mengurangi waktu konfirmasi blok dan mempercepat proses transaksi.

Keunggulan Solana

  • Kecepatan Transaksi Tinggi: Dengan kapasitas hingga 65.000 TPS, Solana jauh lebih cepat dibandingkan blockchain lain seperti Ethereum dan Bitcoin.
  • Biaya Rendah: Biaya transaksi di Solana sangat murah, seringkali hanya beberapa sen, membuatnya ideal untuk aplikasi dengan volume tinggi.
  • Skalabilitas: Solana dirancang untuk mendukung ribuan dApps tanpa mengorbankan performa atau biaya.
  • Ekosistem yang Berkembang: Solana menjadi rumah bagi berbagai proyek DeFi, NFT, dan Web3, dengan dukungan komunitas dan pengembang yang aktif.

Ekosistem Solana

Solana mendukung berbagai aplikasi dan proyek inovatif, termasuk:

  • DeFi: Solana menjadi platform bagi protokol keuangan terdesentralisasi seperti Raydium, Serum, dan Mango Markets.
  • NFT: Pasar NFT seperti Magic Eden dan SolSea berkembang pesat di ekosistem Solana berkat biaya rendah dan kecepatan transaksi tinggi.
  • Web3 dan Game: Solana juga menjadi basis bagi proyek Web3 dan game berbasis blockchain yang menawarkan pengalaman pengguna yang lancar.

Tantangan yang Dihadapi Solana

Meski memiliki banyak keunggulan, Solana juga menghadapi beberapa tantangan:

  • Ketersediaan Jaringan: Solana beberapa kali mengalami downtime akibat lonjakan aktivitas yang membebani jaringan.
  • Desentralisasi: Kritikus berpendapat bahwa Solana lebih terpusat dibandingkan blockchain lain karena jumlah validator yang relatif sedikit.
  • Persaingan Ketat: Dengan munculnya blockchain cepat lainnya seperti Avalanche dan Fantom, Solana perlu terus berinovasi untuk mempertahankan posisinya.

Masa Depan Solana

Solana berencana memperluas kapasitas dan stabilitas jaringannya melalui pembaruan protokol dan peningkatan infrastruktur. Kolaborasi dengan proyek-proyek Web3, DeFi, dan metaverse juga menjadi strategi utama dalam memperluas ekosistem Solana.

Investasi besar dan dukungan dari komunitas menjadikan Solana salah satu blockchain dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar di masa depan.

Shiba Inu telah membuktikan bahwa meme coin dapat tumbuh menjadi proyek crypto yang serius dengan komunitas yang kuat dan ekosistem yang berkembang. Meski menghadapi tantangan, potensi SHIB untuk terus berinovasi dan memperluas utilitasnya membuatnya tetap menjadi salah satu koin yang menarik untuk dipantau di dunia cryptocurrency.

Solana adalah blockchain inovatif dengan kecepatan tinggi, biaya rendah, dan ekosistem yang berkembang pesat. Meski menghadapi tantangan, teknologi dan visi Solana menjadikannya salah satu pemain utama dalam dunia crypto. Dengan terus berinovasi dan memperluas ekosistemnya, Solana berpotensi menjadi platform utama untuk aplikasi terdesentralisasi dan solusi blockchain di masa mendatang.

Perlu diingat, semua aktivitas jual beli crypto memiliki resiko dan volatilitas yang tinggi karena sifat crypto dengan harga yang fluktuatif.

Maka dari itu, selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan gunakan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat (uang dingin) sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab para trader dan investor.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

TNI: Mekanisme Penempatan Prajurit di K/L dalam RUU TNI Diatur Ketat

Dokumentasi - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah). (ANTARA/HO-Pusat Penerangan TNI)

Jakarta, Aktual.com – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan diatur dengan ketat.

Dia mengatakan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

“Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata Hariyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/3).

Lebih lanjut, dia menyebut rumusan perubahan dalam RUU TNI menyangkut perpanjangan batas usia pensiun prajurit juga didasarkan atas meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia.

Dia mengatakan aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI.

“Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa RUU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain maupun dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter.

Untuk itu, dia menyebut RUU TNI menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara dan meningkatkan profesionalisme prajurit.

“Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa revisi UU TNI menjunjung tinggi supremasi sipil, sebagaimana pernyataan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat rapat bersama Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (13/3).

Di mana, TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil, serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya

Dia mengajak pula masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang sarat kebencian dan fitnah terkait pembahasan RUU TNI.

“TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

KPK Tetapkan Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel Sebagai Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan total enam orang tersangka dalam OTT di Oku Sumsel. (BeritaNasional/Bachtiar).

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (15/3) itu, ada sebanyak enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Kadis PUPR dan tiga Anggota DPRD berperan sebagai penerima suap sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, dari 2024 sampai 2025,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

Adapun enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU, Anggota DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH), M Fauzi alias Pablo dari pihak swasta, dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS) dari pihak swasta.

Setyo menjelaskan, kasus itu bermula dari adanya pembahasan Rancangan APBD Kabupaten OKU pada Januari 2025. Kemudian beberapa perwakilan DPRD menemui pemerintah daerah dan meminta jatah Pokir (pokok-pokok pikiran DPRD untuk pengadaan barang dan jasa).

“Kemudian disepakati jatah Pokir itu berubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR,” kata dia.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa pemerintah dan sejumlah Anggota DPRD itu pun menyepakati terkait nilai proyek bagi ketua, wakil ketua, maupun anggota. Walaupun ada perubahan nilai, tetapi fee proyek itu disepakati sebesar 20 persen sehingga totalnya sekitar Rp7 miliar.

“Saat APBD 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar, jadi signifikan,” katanya.

Kemudian ada sebanyak sembilan proyek dari PUPR terkait dengan kasus suap itu, di antaranya proyek rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, sejumlah proyek perbaikan jalan, proyek perbaikan jembatan, hingga pembangunan Kantor Dinas PUPR.

Proyek itu ditawarkan oleh Kepala Dinas PUPR kepada MFZ dan ASS selaku pihak swasta. Ketiga orang tersebut pun diduga bersekongkol untuk menggunakan perusahaan lain atau “pinjam bendera” guna melaksanakan sembilan proyek. Perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai cangkang pun berlokasi di Lampung.

Kemudian para Anggota DPRD itu menagih jatah fee proyek yang dijanjikan oleh Kadis PUPR itu karena dijanjikan akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menurut Setyo, pertemuan untuk menagih jatah itu pun dihadiri oleh oleh penjabat bupati.

Setelah itu, MFZ selaku pihak swasta menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar dan ASS sebesar Rp1,5 miliar kepada Kepala Dinas PUPR untuk jatah para wakil rakyat tersebut. Uang itu, kata dia, bersumber dari pencairan proyek.

Alhasil, KPK pun berhasil mendatangi rumah Kadis PUPR dan menyita uang sebesar Rp2,6 miliar yang berasal dari MFZ dan ASS tersebut. Setelah penyitaan, KPK pun menangkap para tersangka lain.

“Saya ingin ingatkan kepada seluruh kepala daerah, legislatif, yang masih baru baru dilantik beberapa waktu lalu, ini merupakan hal yang menjadi perhatian pejabat untuk tidak melakukan praktek penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang tentunya berdampak pada aspek penegakan hukum,” katanya.

Untuk pihak penerima yakni NOP, FJ, UH, MFR, dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 12 b, dan Pasal 12 f, dan Pasal 12 B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta, dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 a, atau Pasal 5 Ayat 1 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

AS Beri Tahu Rusia Terkait Operasi Militer di Ibu Kota Yaman

Foto yang diambil dengan menggunakan ponsel ini memperlihatkan asap mengepul setelah serangan udara di Sanaa, Yaman, pada 4 Oktober 2024. (Xinhua/Mohammed Azaki)

Washington, Aktual.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio memberi tahu Menlu Rusia Sergei Lavrov tentang operasi militer Amerika Serikat terhadap kelompok Houthi di Yaman, kata Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu (15/3).

“Menlu memberi tahu Rusia tentang operasi pencegahan oleh militer AS terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran, dan menekankan bahwa serangan Houthi yang berlanjut terhadap kapal militer AS dan kapal komersial AS di Laut Merah tidak akan ditoleransi,” kata juru bicara Deplu AS Tammy Bruce dalam pernyataannya.

Kedua menlu juga membahas langkah-langkah lanjutan setelah pertemuan baru-baru ini di Arab Saudi dan mereka setuju untuk melanjutkan upaya memulihkan komunikasi antara Washington dan Moskow, menurut pernyataan itu.

AS melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi di Yaman yang menewaskan sedikitnya 19 orang, ketika Presiden AS Donald Trump memperingatkan ancaman serangan jika kelompok itu terus menyerang kapal-kapal barang di Laut Merah.

Houthi menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah dengan rudal dan pesawat nirawak sejak akhir 2023, yang mengganggu perdagangan global. Serangan itu, kata mereka, dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Kelompok itu menghentikan serangannya ketika gencatan senjata Gaza antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, diumumkan.

Namun, mereka mengancam akan melanjutkan serangan ketika Israel memblokir semua bantuan ke Gaza pada 2 Maret.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Komisi VI DPR Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Pengoplos Gas

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. ANTARA/HO-DPR RI/am.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/3).

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Artinya, kata dia, gas tersebut tidak berputar di distributor dan konsumen yang lantas dibeli pengoplos dengan memindahkan isi gas 3 kg ke tabung gas 12 kg non subsidi dengan cara yang berisiko.

“Perlu dibuat sistem sedemikian rupa agar gas tiga kilogram tidak menumpuk di pangkalan. Penjualan gas pada distributor dan konsumen pun disesuaikan jumlahnya,” ujarnya.

Dia menyebutkan faktor utama gas hasil oplosan 12 kg dijual kepada pengusaha, seperti restoran dan hotel karena kenakalan para pengusaha gas yang melakukan pengoplosan.

Untuk itu, dia menekankan perlunya pengawasan melekat guna menutup celah kecurangan pengoplosan gas oleh pengusaha nakal itu.

“Pengawasan melekat ini dibuat sistemnya, misal data gas yang dijual dan dibeli pengusaha dilaporkan ke yang berwenang seperti Pertamina dan Kementerian ESDM. Juga pemeriksaan terhadap tabung gas beserta isinya mesti dilakukan berkala melalui uji sampling dan lain-lain,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, pengawasan tersebut harus dilakukan oleh beberapa pihak melalui pakta integritas.

“Jika pakta integritas tersebut dilanggar, pengusaha gas yang nakal, diberikan sanksi mulai dari administratif hingga pidana,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan antara tabung gas yang tidak dioplos dengan tabung gas yang dioplos.

“Caranya dengan melihat kondisi tabung gas mesti dalam keadaan baik, kemudian segelnya juga jangan yang sudah rusak, adanya stempel SNI dan ukuran atau volumenya juga harus sesuai,” katanya.

Dia mengingatkan pula agar masalah pengoplosan gas oleh komplotan itu segera diselesaikan dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Kerugian materi dan non materi yang ditanggung negara dan masyarakat sudah sangat besar. Komplotan pengoplos gas itu harus dihukum seberat beratnya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

KPPPA Dukung Kolaborasi Percepatan Kesetaraan Gender dengan Uzbekistan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi (keempat kiri) dan First Deputy Chairman Senate of Uzbekistan's Parliament Sodiq Safoyev (ketiga kiri) dalam pertemuan bilateral di sela kegiatan Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 di New York. (ANTARA/HO-KemenPPPA)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendukung kolaborasi percepatan kesetaraan gender antara Indonesia dengan Uzbekistan.

“Kolaborasi internasional seperti ini sangat penting agar kita bisa belajar dari keberhasilan negara lain dan bersama-sama mendorong dunia yang lebih setara dan inklusif,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (16/3).

Hal itu dikatakannya saat pertemuan bilateral dengan Sodiq Safoyev, First Deputy Chairman Senate of Parliament di sela kegiatan Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 di New York.

Pihaknya berharap diskusi tersebut dapat memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Uzbekistan dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas berbagai upaya strategis dan saling berbagi praktik baik dalam memperkuat partisipasi perempuan dalam politik serta reformasi kebijakan berperspektif gender di kedua negara.

Menteri PPPA mengapresiasi kemajuan Uzbekistan atas partisipasi perempuan di parlemen yang telah mencapai 34,6 persen pada Februari 2024, sekaligus telah melampaui kuota afirmasi sebesar 30 persen.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Uzbekistan untuk mencapai kesetaraan gender. Indonesia juga berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Pada periode 2024-2029 keterwakilan perempuan di DPR mencapai 22 persen, DPRD Provinsi 19 persen, dan DPD RI 37 persen. Kami percaya praktik baik di kedua negara ini dapat menjadi pembelajaran dan mendorong kemajuan di Indonesia,” ujar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Usai pertemuan kedua negara sepakat akan melakukan kesepakatan bersama dan pemerintah Uzbekistan berencana mengundang Menteri PPPA melakukan kunjungan ke Uzbekistan untuk meninjau kemajuan program pemberdayaan perempuan di negara tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain