8 April 2026
Beranda blog Halaman 947

Sidang Korupsi Investasi Taspen: Jaksa Hadirkan Saksi Kunci dari BNI dan PT IIM

Jakarta, aktual.com — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam kegiatan investasi PT Taspen tahun 2019.

Dalam persidangan yang menghadirkan dua terdakwa—ANS Kosasih, mantan Direktur Investasi PT Taspen, serta Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (PT IIM)—Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh saksi. Enam saksi berasal dari PT IIM selaku Manajer Investasi (MI), dan satu saksi dari BNI selaku Bank Kustodian reksa dana I-NextG2.

Persidangan kali ini menggali keterangan para saksi terkait proses analisis investasi, mekanisme transaksi, dan pengelolaan reksa dana sesuai kewenangan masing-masing saksi pada tahun 2019.

Pemeriksaan diawali dengan saksi VJ dari BNI. Ia menjelaskan bahwa sebagai Bank Kustodian (BK), BNI memiliki kewenangan untuk menyimpan dana investasi reksa dana I-NextG2 serta mencatat seluruh transaksi berdasarkan instruksi dari PT IIM selaku Manajer Investasi.

Atas tanggungjawab tersebut, BK wajib menolak instruksi dari MI apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun regulasi pasar modal. Namun menurut VJ, sepanjang masa jabatannya, tidak pernah terjadi penolakan atas instruksi dari PT IIM.

VJ juga menegaskan bahwa seluruh transaksi tercatat di sistem internal BNI dan S-INVEST, yang dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sepengetahuannya, belum pernah ditemukan temuan, teguran, atau sanksi dari OJK terhadap BNI maupun PT IIM dalam pengelolaan reksa dana I-NextG2.

Saksi GWA, selaku Koordinator Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT IIM pada saat itu, memberikan penjelasan terkait skema optimalisasi portofolio yang digunakan PT IIM sejak 2012, yakni dengan pendekatan rasio 20:80, 20% dialokasikan pada aset non-produktif dan 80% pada aset produktif.

Dalam hal investasi PT Taspen pada reksa dana I-NextG2, apabila diketahui bahwa aset non-produktif SIAISA02 senilai Rp200 miliar, maka diperlukan penempatan aset produktif senilai Rp800 miliar untuk mengupayakan pemulihan portofolio, sehingga total optimalisasi adalah Rp1 triliun.

GWA menyatakan bahwa seluruh skema, termasuk penggunaan broker, mekanisme netting untuk offset funding-loss dengan hanya melakukan pencatatan dan penyelesaian terhadap selisih harga beli dan jual efek yang tidak jarang dipraktekan dalam pasar modal, serta proyeksi bahwa nilai aktiva bersih (NAB) akan mengalami penurunan sebagai konsekuensi logis dari penyerapan aset non-produktif, telah disampaikan secara transparan dalam pemaparan kepada PT Taspen pada 29 Mei 2019.

Ia juga menegaskan bahwa proyeksi pemulihan sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar yang fluktuatif dan hasil pengelolaan investasi.

Sementara itu, CR dari Tim Pengelola Investasi PT IIM mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 sejak awal 2020 memberi dampak menyeluruh terhadap semua instrumen efek dalam pasar— termasuk saham dan obligasi—yang mengakibatkan penurunan performa seluruh reksa dana yang dikelola PT IIM, termasuk reksa dana I-NextG2 yang sebagian Unit Penyertaannya dimiliki Taspen.

GWA dan CR menyatakan bahwa seluruh proses pengelolaan reksa dana dilakukan berdasarkan prinsip integritas, profesionalisme, dan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 43/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Manajemen risiko dijalankan secara aktif dan performa reksa dana dimonitor secara berkala, baik bulanan maupun kuartalan.

“Laporan terakhir disampaikan langsung kepada PT Taspen pada Juni 2025, yang dilaporkan termasuk performa bulanan, Year-to-Date (YTD) berdasarkan benchmark, update kondisi market, serta strategi investasi yang akan dijalankan MI,” ungkap CR dalam persidangan.

Saksi LS yang menjalankan Fungsi Perdagangan di PT IIM menjelaskan mekanisme penetapan broker fee dalam transaksi efek. Seluruh transaksi efek dilakukan melalui broker sesuai ketentuan dan broker fee perhitungkan dari selisih harga atau yang dalam hal jni dilakukan dengan penambahan ekor harga dalam transaksi at par. Skema ini merupakan praktik umum dan sah dalam sistem perdagangan efek, selayaknya MI Fee yang ditentukan dalam KIK antara MI dan Bank Kustodian.

Lebih lanjut, CR mengungkap bahwa kinerja reksa dana I-NextG2 pernah meraih penghargaan dari lembaga pemeringkat Infovesta atas pencapaian return terbaik dalam satu tahun untuk kategori reksa dana campuran.

Selain mendorong untuk berinvestasi, PT IIM juga mengimbau para investor untuk turut serta dalam program tanggung jawab sosial (CSR). Pada KIK reksa dana I-NextG2 CSR disisihkan 20% dari MI Fee yang diterima untuk mendukung Yayasan Karya Salemba Empat dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

Terkait kinerja portofolio, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa NAB reksa dana I-NextG2 per 30 September 2024 tercatat sebesar Rp843 miliar. Namun, CR menyampaikan bahwa per 1 Agustus 2025, NAB telah meningkat menjadi Rp870 miliar—naik sekitar Rp27 miliar dalam 10 bulan.

Ia juga menegaskan bahwa PT Taspen masih memegang unit penyertaan dalam reksa dana tersebut, dengan sisa pemulihan sekitar 13% untuk mencapai nilai investasi awal sebesar Rp1 triliun. Apabila kondisi pasar terus membaik, proyeksi pemulihan penuh diperkirakan dapat tercapai dalam waktu 1,5 hingga 2 tahun.

Dikarenakan keterbatasan waktu penahanan para Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor kembali menunda sidang dan menjadwalkan sidang selanjutnya pada pekan yang sama yaitu Kamis, 7 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap 7 hingga 8 orang saksi lainnya yang akan dihadirkan JPU dari PT IIM.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenlu Palestina Kecam Kunjungan DPR AS ke Tepi Barat

Seorang anak duduk termenung diantara puing-puing bangunan yang hancur di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, Palestina (29/1/2025). ANTARA/Xinhua/Abdul Rahman Salama/aa.

Ramallah, aktual.com – Kemenlu Palestina mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam kunjungan Johnson sebagai dorongan terhadap “kejahatan permukiman, pemukim, dan perampasan tanah Palestina.”

Pernyataan itu menyebutkan bahwa semua aktivitas permukiman adalah tidak sah dan ilegal serta merusak kesempatan untuk mengimplementasikan solusi dua negara dan mencapai perdamaian.

Ketua Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh menggambarkan kunjungan tersebut sebagai “bias yang berbahaya terhadap pendudukan dan pelanggaran yang mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional.”

Fattouh dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa kunjungan itu “mendorong dan memberi penghargaan kepada para pemukim atas kejahatan pembunuhan, pembakaran, dan kekerasan mereka terhadap rakyat Palestina” dan “memberikan perlindungan bagi undang-undang rasis yang dikeluarkan oleh Knesset Israel untuk mempertahankan pendudukan dan melegitimasi perampasan, pengusiran, dan apartheid.”

Fattouh menekankan bahwa langkah tersebut “merugikan posisi AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan bertentangan dengan kewajiban hukum dan moralnya.”

Johnson mengunjungi sebuah permukiman Yahudi di Tepi Barat pada Senin tersebut. Para pejabat Israel mengatakan kepada outlet media AS Axios bahwa kunjungannya bersifat “pribadi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KY Segera Analisis Laporan Tom Lembong Terkait Pelanggaran Kode Etik Hakim

Jakarta, aktual.com – Komisi Yudisial (KY) menyatakan segera menganalisis laporan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun kepada dirinya dalam kasus korupsi importasi gula.

“KY segera memverifikasi dan menganalisis laporan. Oleh karena itu, kami berharap kuasa hukum TL (Tom Lembong) segera melengkapi persyaratan laporan,” kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Mukti menjelaskan KY telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim yang menjatuhkan pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp750 juta kepada Tom Lembong.

Laporan disampaikan kuasa hukum Tom Lembong di Gedung KY, Jakarta, Senin (4/8).

“KY telah mengawal kasus ini karena menarik perhatian publik melalui tugas pemantauan persidangan. Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan merespons cepat dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu,” ujar Mukti Fajar.

Selain pemeriksaan terhadap pelapor, Mukti Fajar mengatakan sangat memungkinkan bagi KY untuk memeriksa majelis hakim yang bersangkutan guna menggali informasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Dia juga menegaskan bahwa keadilan akan ditegakkan dan tidak ragu untuk merekomendasikan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran kode etik hakim.

Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Tom Lembong divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain, dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Meski demikian, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB setelah keputusan Presiden (keppres) diteken pada sore hari, yang kemudian keppres tersebut diserahkan pihak Kejaksaan Agung ke Rutan Cipinang pada malam harinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sumur Minyak Pertamina di Subang Meledak

Subang, aktual.com – Sumur minyak milik Pertamina EP di Dusun Cikaret, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat dilaporkan meledak dan mengakibatkan kobaran api hingga mengagetkan warga setempat.

Dalam video yang beredar di sejumlah kanal media sosial, Selasa (5/8) pagi, terekam api membubung tinggi ke atas langit akibat sebuah ledakan yang disusul dengan munculnya api dari sebuah sumur minyak milik Pertamina EP di Subang.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat kobaran api besar disertai suara ledakan yang menggelegar, membuat warga panik dan ketakutan.

Dilaporkan, ledakan tersebut terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 04:40 WIB.

Seorang warga yang merekam peristiwa itu menggambarkan suasana penuh kepanikan saat api membumbung tinggi dari lokasi sumur yang meledak.

Terekam pula menjalarnya api ke beberapa titik akibat ledakan di area sumur milik Pertamina EP itu.

Informasi yang berhasil dihimpun, ledakan yang menimbulkan kobaran api diduga terjadi di kawasan milik PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Kabupaten Subang.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina EP atau pihak terkait mengenai peristiwa tersebut.

Aparat setempat juga belum memberikan keterangan terkait langkah penanganan di lokasi kejadian.

Sementara itu, pihak Pertamina EP saat dihubungi melalui telepon selulernya belum bersedia menyampaikan pernyataannya terkait laporan adanya peristiwa ledakan yang terjadi di sumur minyak milik Pertamina EP di Dusun Cikaret, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ratusan Mantan Pejabat Israel Kirim Surat ke Trump, Minta Penderitaan di Gaza Diakhiri

Ribuan anak-anak berebut makan di Gaza, kondisi yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan lalu - foto X

Yerusalem, Aktual.com – Lima mantan pejabat tinggi keamanan Israel mengirimkan surat kepada Presiden AS Donald Trump yang mendesaknya untuk segera mengakhiri perang dan penderitaan di Gaza.

Mereka adalah mantan Kepala Mossad, Tamir Pardo, mantan Direktur Shin Bet, Ami Ayalon, mantan komisaris Kepolisian Israel Assaf Hefetz,mantan Wakil Kepala Staf IDF Mayor Jenderal (Purn) Matan Vilnai yang kini memimpin Komandan  Keamanan Israel, dan mantan Wakil Dirjen Kementerian Luar Negeri Israel Jeremy Issacharoff, mereka

Dilansir dari Times of Israel, surat yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump pada Jumat (1/8) itu, turut dibubuhi tanda tangan dari 550 mantan pejabat keamanan Israel. Para penandatangan, mengatakan kepada Trump bahwa Israel telah ”lama mencapai” dua tujuan perang yang dapat dicapai dengan kekerasan — pembongkaran formasi militer Hamas dan tata kelolanya. Tujuan ketiga, pengembalian para sandera, yang menurut mereka hanya dapat dicapai melalui kesepakatan.

Mereka menegaskan bahwa menurut pendapat profesional mereka, Hamas bukan lagi ancaman strategis bagi Israel,  dan negara memiliki kemampuan untuk mengatasi sisa kemampuan yang dimiliki kelompok teror tersebut.

”Kredibilitas Anda di mata mayoritas rakyat Israel memperkuat kemampuan Anda untuk mengarahkan Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintahannya ke arah yang benar. Akhiri perang, kembalikan para sandera, hentikan penderitaan (di Gaza),” tulis mereka.

Terkait rencana perang berkelanjutan Netanyahu di Gaza, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan bahwa Netanyahu sedang ”menuntun Israel dan para sandera ke jurang maut”.

”Pembicaraan, yang telah berulang kali terdengar, tentang pembebasan para sandera melalui kemenangan mutlak adalah sebuah penipuan,” kata Forum tersebut, yang mewakili mayoritas keluarga dari 50 sandera yang tersisa.

19 Mantan Pejabat Pertahanan Israel Tuntut Sudahi Perang Gaza

Sementara itu, masih dilansir dari Times of Israel, lebih dari selusin mantan pejabat yang memegang jabatan penting di Israel menegaskan kalau pertempuran di Jalur Gaza tidak lagi melayani tujuan militer, namun hanya kepentingan politik.

Hal tersebut disampaikan melalui pesan video bersama yang dikeluarkan  pada Minggu (3/8) yang menyerukan diakhirinya perang di Gaza. Pesan tersebut menyatakan bahwa Israel telah mengalami lebih banyak kerugian daripada kemenangan, dan bahwa pertempuran telah berlarut-larut karena alasan politik, alih-alih kebutuhan militer strategis.

Di antara 19 pensiunan kepala staf IDF, kepala intelijen, direktur Shin Bet dan Mossad, serta komisaris polisi yang ada di dalam video tersebut, diantaranya mantan perdana menteri sekaligus kepala IDF Ehud Barak, mantan kepala staf IDF Moshe Ya’alon dan Dan Halutz, mantan direktur Shin Bet Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri, dan Carmi Gillon; mantan kepala Mossad Tamir Pardo, Efraim Halevy, dan Danny Yatom; serta mantan komisaris Kepolisian Israel Dudi Cohen, Moshe Karadi, Rafi Peled, dan Assaf Hefetz.

Banyak dari mereka yang ditampilkan dalam video tersebut sebelumnya mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penanganan perang oleh koalisi. ”Masing-masing orang ini duduk dalam rapat kabinet, bekerja di lingkaran dalam, menghadiri semua proses pengambilan keputusan yang paling sensitif,” ujar sulih suara di awal video sebagai pengantar. ”Bersama-sama, mereka memiliki pengalaman lebih dari seribu tahun dalam keamanan nasional dan diplomasi.”

Para kritikus pemerintah mengatakan Netanyahu menghindari kesepakatan tentang akhir perang secara permanen, dan pengembalian 50 sandera yang masih ditawan demi mempertahankan koalisinya, yang bergantung pada partai-partai sayap kanan yang bersikeras melanjutkan pertempuran, termasuk para pemimpinnya yang tetap ingin menaklukkan Gaza secara permanen, mengusir penduduknya, dan menempatkannya kembali di antara orang-orang Yahudi.

Dalam video dengan subtitel bahasa Inggris, mereka berpendapat bahwa pertempuran di Gaza seharusnya sudah berakhir sejak lama dan menuntut agar Israel mengakhiri perang dengan gencatan senjata permanen, dan kesepakatan penyanderaan komprehensif yang akan membebaskan semua 50 sandera yang tersisa sekaligus.

”Kita punya kewajiban untuk bangkit dan menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan,” kata mantan Direktur Shin Bet, Ami Ayalon. ”Perang ini awalnya adalah perang yang adil. Perang ini bersifat defensif. Namun, setelah kita mencapai semua tujuan militernya, setelah kita meraih kemenangan militer yang gemilang melawan semua musuh kita, perang ini bukan lagi perang yang adil. Perang ini membawa Negara Israel pada hilangnya keamanan dan identitasnya.”

Mantan kepala intelijen militer Amos Malka berpendapat bahwa Israel ”sudah lebih dari setahun melewati titik di mana kita seharusnya bisa mengakhiri perang dengan pencapaian operasional yang memadai.”

Sementara mantan mantan direktur Mossad, Tamir Pardo mengatakan: ”Kita sekarang sebagian besar telah menutupi kerugian. Kita berada di ambang kekalahan.”

”Apa yang dunia lihat hari ini adalah ciptaan kita sendiri,” masih kata Pardo terkait kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza. ”Kita bersembunyi di balik kebohongan yang kita buat sendiri. Kebohongan ini dijual kepada publik Israel, dan dunia telah lama memahami bahwa kebohongan itu tidak mencerminkan gambaran yang sebenarnya.”

Sementara mantan Kepala Staf IDF Moshe Ya’alon mengatakan: ”Saat ini kita memiliki pemerintahan yang telah ditarik oleh para fanatik mesianik ke arah yang tidak rasional.”

Ya’alon tampaknya merujuk pada partai Zionisme Religius sayap kanan dan Otzma Yehudit, yang keduanya menentang kesepakatan pembebasan sandera yang tersisa jika itu berarti menghentikan perang. Kedua partai tersebut masing-masing dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

Untuk diketahui, rekaman video tersebut dipublikasikan di kanal media sosial UnXeptable, yang menggambarkan dirinya sebagai ”gerakan akar rumput yang diluncurkan oleh sekelompok warga Israel yang tinggal di San Francisco – Bay Area untuk mendukung Israel yang demokratis.”

Untuk diketahui pula, hingga saat ini masih ada sekitar 50 orang yang masih ditawan Hamas sejak Oktober 2023, termasuk 30 orang yang diyakini telah tewas. Sementara itu, setidaknya 180 orang, termasuk 93 anak-anak, telah meninggal dunia akibat kekurangan gizi di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 akibat kebijakan kelaparan Israel. Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza, setidaknya sudah menewaskan lebih dari 60 ribu orang, termasuk lebih dari 18 ribu anak-anak.

(Indra Bonaparte)

 

Rusia Minta AS Hati-hati Dalam Retorika Nuklir

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov - foto X

Moskow, Aktual.com – Moskow mendesak semua pihak, khususnya AS menahan diri dalam pernyataan terkait nuklir. Hal itu disampaikan juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan penempatan ulang kapal selam nuklir AS di dekat perairan Rusia.

”Semua orang harus sangat, sangat berhati-hati dalam retorika nuklir,” kata Peskov kepada wartawan di Moskow, Senin (4/8) waktu setempat. Hal tersebut adalah respon resmi pertama Kremlin terkait ”perang kata-kata” antara Trump dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dalam beberapa hari terakhir.

Dilansir dari France 24, Peskov menyebutkan kalau kapal selam bersenjata nuklir AS yang ditempatkan di dekat Rusia sudah dalam status tugas tempur. ”Dalam kasus ini, jelas bahwa kapal selam AS sudah dalam tugas tempur. Ini adalah proses yang berkelanjutan, itu yang pertama,” ujar Peskov kepada para wartawan.

”Namun secara umum, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dalam kontroversi semacam itu dan tidak ingin mengomentarinya dengan cara apa pun. Tentu saja, kami percaya bahwa setiap orang harus sangat, sangat berhati-hati dengan retorika nuklir,” tutur Peskov.

Namun Peskov menilai bahwa Rusia tidak melihat pernyataan Trump sebagai tanda meningkatnya ketegangan nuklir. ”Kami tidak yakin sedang membicarakan eskalasi apa pun saat ini. Jelas bahwa isu-isu yang sangat kompleks dan sensitif sedang dibahas, yang tentu saja dirasakan sangat emosional oleh banyak orang,” katanya.

Peskov menolak menjawab secara langsung saat ditanya apakah Kremlin telah mencoba memperingatkan Medvedev agar mengurangi ”pertengkaran” daringnya dengan Trump. ”Dengar, di setiap negara, para pemimpinnya memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap peristiwa yang sedang terjadi, sikap yang berbeda pula. Ada orang-orang yang sangat, sangat keras kepala di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa, jadi ini selalu terjadi,” kata Peskov lagi.

”Namun yang terpenting, tentu saja, adalah posisi Presiden (Vladimir) Putin. Anda tahu bahwa di negara kami, kebijakan luar negeri dirumuskan oleh kepala negara, yaitu Presiden Putin,” tandasnya.

Sementara itu, diketahui kalau Trump sudah mengonfirmasi kalau utusan khususnya, Steve Witkoff, akan melakukan kunjungan ke Rusia dalam pekan ini. Kunjungan dijadwalkan berlangsung menjelang batas waktu yang ditetapkan Trump bagi Rusia untuk menunjukkan kemajuan dalam penyelesaian konflik di Ukraina.

Sebelumnya, pada Senin (28/7), Trump memajukan batas waktu ultimatumnya terhadap Rusia, dari 50 hari menjadi 10 sampai 12 hari untuk berdamai dengan Ukraina. Kalau ultimatum tersebut tidak diindahkan, maka Trump memastikan akan memberlakukan sanksi baru terhadap Moskow, meski belum dijelaskan secara spesifik bentuk sanksi tersebut.

(Indra Bonaparte)

 

Berita Lain