Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Istanbul, aktual.com – Suriah pada Sabtu (8/3) menyambut keputusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memulihkan keanggotaan negara itu setelah jatuhnya rezim Bashar Assad.
“Keputusan ini merupakan langkah penting untuk mengupayakan kembalinya Suriah ke dalam komunitas regional dan internasional sebagai negara yang bebas dan adil,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah.
Pernyataan itu menegaskan kembali komitmen Suriah terhadap “prinsip-prinsip OKI, termasuk kerja sama, keadilan dan martabat.”
Kementerian tersebut menyampaikan kesiapan untuk “bekerja bersama saudara-saudara kita di dunia Islam untuk membangun kembali Suriah dan memperkuat kawasan kita berdasarkan nilai-nilai bersama kita, yaitu keadilan, perdamaian, dan kerja sama.”
Selain itu, Suriah juga menekankan aspirasinya untuk “membangun masa depan di mana rakyat Suriah mendapatkan kembali tempat yang selayaknya di antara negara-negara lain, dan berkontribusi pada dunia Islam yang lebih kuat dan lebih bersatu.”
Pada Jumat, Suriah berhasil memperoleh kembali keanggotannya di OKI setelah ditangguhkan selama 13 tahun.
Menurut beberapa sumber diplomatik, inisiatif Turki selama Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Luar Biasa OKI di Jeddah membuka jalan bagi kembalinya Damaskus ke OKI.
Pada 24 Juni 2012, Komite Eksekutif Luar Biasa tingkat menteri OKI yang diadakan di Jeddah membahas situasi di Suriah dan membuat rekomendasi untuk menangguhkan keanggotaan Suriah di OKI pada saat kekerasan rezim Assad terhadap rakyatnya sendiri meningkat.
Selanjutnya, pada KTT Luar Biasa OKI ke-4 yang diselenggarakan di Mekkah pada 14-15 Agustus 2012, keanggotaan Suriah di OKI ditangguhkan.
Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember, mengakhiri rezim Partai Baath, yang telah berkuasa sejak 1963.
Ahmed al-Sharaa, yang memimpin pasukan anti-rezim untuk menggulingkan Assad, dinyatakan sebagai presiden untuk masa transisi pada 29 Januari.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Yogyakarta, aktual.com – Dosen Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM) Edi Suryanto menyebut mengonsumsi daging dan produk peternakan seperti susu serta telur dapat membantu menjaga stamina tubuh selama berpuasa di Bulan Ramadhan.
“Protein daging dan produk peternakan dapat memperlambat pencernaan dan membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, sehingga bisa mengurangi rasa lapar saat berpuasa,” ujar Edi Suryanto dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu (8/3).
Konsumsi daging selama puasa, lanjut Edi, tidak hanya membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, tetapi juga menjadi sumber zat besi dan vitamin B12 yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dari tumbuhan.
“Daging, susu, dan telur dapat menjaga stamina tubuh selama berpuasa karena mengandung protein berkualitas dan lengkap sehingga akan membantu memperbaiki dan membangun jaringan tubuh, serta memberikan energi sepanjang hari,” ujar dia.
Agar manfaatnya optimal, Edi menekankan pentingnya mengonsumsi daging secara seimbang dengan makanan lain.
“Dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya agar tubuh tetap sehat dan bertenaga, yaitu diimbangi dengan sayur, buah, dan karbohidrat kompleks agar tubuh mendapatkan nutrisi yang lengkap,” katanya.
Edi pun membagikan sejumlah tips dalam mengonsumsi daging selama sahur dan berbuka agar tetap sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi tubuh.
Saat sahur, penting memilih makanan yang memberikan energi tahan lama dan tidak menyebabkan rasa haus berlebihan.
“Pilihlah daging yang baik, antara lain daging tanpa lemak (ayam tanpa kulit, ikan, daging sapi tanpa lemak), telur (sumber protein lengkap yang ringan di perut), olahan susu (yogurt atau keju dalam jumlah moderat),” turur dia.
Ia menyarankan agar daging dimasak dengan cara yang lebih sehat seperti dikukus, direbus, atau dipanggang untuk menghindari lemak berlebih dari penggorengan. “Gunakan sedikit garam dan bumbu alami untuk mencegah dehidrasi,” tambahnya.
Menurut Edi, porsi konsumsi daging yang ideal saat sahur adalah sekitar 50-100 gram, yang sebaiknya dikombinasikan dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, atau roti gandum, serta serat dari sayur dan buah.
Ia juga mengingatkan untuk menghindari makanan olahan seperti sosis dan nugget yang tinggi natrium, serta daging berlemak dan gorengan karena dapat memperlambat pencernaan.
Saat berbuka puasa, Edi menyarankan agar diawali dengan makanan ringan dan manis agar lambung tidak kaget dan setelah Shalat Magrib, makanan utama yang lebih seimbang kemudian dapat dikonsumsi.
“Pilihan lauk berupa daging yang baik dapat berasal dari ikan dan ayam (mudah dicerna dan kaya protein), daging sapi tanpa lemak, tetapi dalam jumlah sedang dan olahan protein nabati (tahu, tempe) bisa dikombinasikan,” jelasnya.
Agar lebih mudah dicerna, daging sebaiknya dikonsumsi bersama sayuran rebus atau sup. Porsi daging yang disarankan untuk berbuka adalah sekitar 100-150 gram, dilengkapi dengan sayur, karbohidrat kompleks, dan cukup minum.
Edi juga mengingatkan agar menghindari makanan berlemak tinggi yang bisa mengganggu pencernaan.
“Tatkala berbuka sebaiknya dihindari makanan berlemak tinggi seperti gulai atau rendang berlebihan, daging olahan dengan banyak vetsin atau pengawet, dan makan terlalu banyak, agar pencernaan tidak terganggu,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Indonesia menyatakan prihatin atas batalnya pelaksanaan konferensi negara-negara penandatangan (high contracting parties/HCP) Konvensi Jenewa Keempat untuk membahas isu Palestina di Jenewa, Swiss, pada 7 Maret.
Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya di Jakarta, Sabtu (8/3), Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memandang kegagalan pelaksanaan agenda tersebut dikarenakan terjadinya ketidakberimbangan dalam proses penjajakan menjelang konferensi itu.
Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya upaya “menyoroti kegagalan Israel untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa dan pendudukannya yang ilegal” melalui konferensi tersebut, kata Kemlu RI.
Padahal, konferensi tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) untuk mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan guna mengimplementasikan Konvensi Jenewa di wilayah Palestina yang dijajah Israel, termasuk Yerusalem Timur, sesuai pasal 1 dari Konvensi Jenewa Keempat.
Meski konferensi antara negara-negara pihak dalam Konvensi Jenewa Keempat tersebut batal, Indonesia tetap akan lurus pada perjuangannya membela rakyat Palestina hingga mencapai kemerdekaannya.
“Indonesia akan terus konsisten dalam posisinya selama ini untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendorong kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional,” sebut Kemlu RI dalam pernyataannya.
Dalam rilis persnya tertanggal 6 Maret, Pemerintah Swiss sebagai tuan rumah memutuskan membatalkan pelaksanaan konferensi tersebut karena “terjadi perbedaan mendasar antara negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa dalam proses konsultasi yang berlangsung.”
Swiss, sebagai negara tempat naskah Konvensi Jenewa disimpan (depositary state), mendapat amanat dari SMU PBB pada 18 September 2024 untuk menyelenggarakan agenda tersebut
Namun, dalam proses penjajakan menjelang konferensi, naskah akhir deklarasi untuk konferensi 7 Maret yang disusun Swiss berdasarkan masukan dari negara-negara anggota dan diusulkan pada 27 Februari 2025 tersebut tidak mendapat dukungan yang cukup. Hal itu menjadi alasan Swiss membatalkan konferensi.
Sementara itu, Perwakilan kelompok OKI di Jenewa mengakui bahwa naskah akhir deklarasi yang diusulkan tuan rumah “gagal memenuhi mandat yang disepakati maupun mencerminkan parahnya situasi yang terjadi” di Palestina.
OKI memandang hal tersebut sebagai penyebab usulan deklarasi gagal mendapat dukungan luas, termasuk dari negara-negara anggota OKI.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta tiga perusahaan Minyakita disegel dan ditutup jika terbukti melanggar setelah produk mereka ditemukan tidak sesuai takaran yang dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
“Volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadhan saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Mentan di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak), di Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3).
Dalam sidak untuk memastikan ketersediaan sembilan bahan pangan pokok tersedia untuk masyarakat, Mentan menemukan minyak goreng kemasan dengan merek Minyakita yang tidak sesuai aturan dan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.
Mentan menegaskan bahwa hal itu merupakan pelanggaran serius, yakni Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.
Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp18.000 per liter.
Menanggapi temuan ini, Mentan menegaskan bahwa praktik seperti itu sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.
Dia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran, agar kejadian serupa tidak terulang. Ia meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menegakkan aturan.
Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran mengenai praktik tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” katanya menegaskan.
Lebih lanjut, Mentan mengingatkan para pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sidak dan memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Saya ingatkan kepada semua produsen dan distributor, jangan bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara tidak jujur, pemerintah akan bertindak tegas. Kami tidak segan-segan menutup dan mencabut izin usaha yang terbukti melanggar aturan,” katanya lagi.
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Burhanuddin.
Burhanuddin memastikan bahwa pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti temuan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami dari Bareskrim Mabes Polri hari ini mendampingi Bapak Mentan Amran dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini dan segera menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Burhanuddin.
Dengan adanya temuan ini, pemerintah memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
Jakarta, aktual.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengusulkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tiga langkah kunci dalam merespons situasi di Palestina yang belum kunjung pulih dan justru terancam dengan potensi mandeknya gencatan senjata dengan Israel.
Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3), Menlu menegaskan tiga langkah tersebut, yang pertama adalah menjamin semua isi kesepakatan gencatan senjata tetap dipatuhi semua pihak.
“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” kata Sugiono, menurut keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3).
Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter serta hukum HAM internasional, kata dia.
Langkah kedua, ucap Menlu, adalah memastikan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza ke depan (day-after plan) dilakukan benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina, termasuk dengan tidak merelokasi secara paksa warga Palestina dari Gaza dengan dalih apapun.
“Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza melalui berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat,” kata Sugiono, sembari menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Kairo soal pemulihan Gaza yang disepakati negara-negara Arab pada Selasa (4/3).
Sugiono menyatakan bahwa langkah ketiga adalah dengan memperkuat upaya mewujudkan solusi dua negara yang semakin mendapat dukungan dari komunitas internasional. Ia menyerukan supaya dorongan tersebut diperkuat di berbagai forum dunia, termasuk OKI, Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, Menlu menyerukan supaya negara-negara OKI memperkuat solidaritas dalam mendukung Palestina dan berperan lebih memulihkan kapasitas badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, serta mendukung upaya dikeluarkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel yang masih berlangsung.
“Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban tugasnya dan dapat menghasilkan resolusi untuk implementasi dan terwujudnya solusi dua negara,” ucap Menlu, menambahkan.
Menurut pernyataan Kemlu RI, konferensi tersebut menyepakati dua resolusi, yaitu Resolusi mengenai Situasi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza, serta Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI, yang sebelumnya dibekukan sejak 2012.
KTM-LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri seperti dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Maroko, dan Turki.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
