26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 988

Delta Air Lines Tawarkan Kompensasi 30 Ribu Dolar AS Bagi Setiap Penumpang

Toronto, Aktual.com – Maskapai penerbangan Delta Air Lines menawarkan kompensasi sebesar 30 ribu dolar AS atau sekitar Rp 490 juta kepada setiap penumpang penerbangan pesawat Delta 4819 yang jatuh saat mendarat di Bandara Internasional Toronto Pearson pada Senin sore (17/2).

Dilansir dari Star Tribune, uang kompensasi tersebut disampaikan juru bicara maskapai Morgan Durrant dalam sebuah email bahwa Tim Perawatan Delta memberitahu pelanggan bahwa uang tersebut adalah sebuah isyarat yang datang tanpa syarat dan tidak memengaruhi hak. Maskapai penerbangan yang berkantor pusat di Atlanta, Georgia AS itu mengkonfirmasi jumlah tersebut pada Rabu sore (19/2).

Terkait hak hukum para penumpang tidak akan hilang jika menerima kompensasi tersebut. Artinya penumpang diperbolehkan untuk menuntut maskapai tersebut. ”Kompensasi tidak akan mempengaruhi hak-hak penumpang,” kata Morgan Durrant.

Sedangkan CEO Ed Bastian pada Rabu (19/2) membela pilotnya dalam sebuah wawancara di CBS Mornings, dengan mengatakan bahwa ada satu tingkat keselamatan di Delta di antara pilot utama dan regionalnya. Ia menjelaskan, pilot jet yang terbalik saat mendarat di Toronto berpengalaman dan terbiasa terbang dalam kondisi musim dingin.

”Semua pilot ini berlatih untuk kondisi seperti ini. Mereka terbang dalam berbagai kondisi di semua bandara tempat kami beroperasi. Jadi, tidak, tidak ada hal khusus yang saya cari terkait pengalaman,” kata Bastian.

Ia pun memuji tindakan awak pesawat untuk segera mengevakuasi pesawat. ”Mereka bertindak heroik tetapi juga sesuai harapan. Inilah yang kami latih. Kami berlatih terus-menerus untuk ini,” katanya. Ia menambahkan, dari 21 penumpang yang dievakuasi ke rumah sakit, saat ini tinggal satu penumpang yang masih dirawat di rumah sakit.

Sementara itu, Badan Keselamatan Transportasi Kanada (BKTK) dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa para penyelidik sedang melakukan wawancara dan telah mengunduh data dari kotak hitam yang ditemukan yang sedang dianalisis.

Terkait kecelakaan tersebut, dua landasan pacu masih ditutup di Bandara Pearson, Toronto, termasuk landasan pacu tersibuk di negara itu, dengan puing-puing jet regional CRJ900 berusia 16 tahun yang dibuat oleh Bombardier Kanada masih berada di area bandara.

”Pesawat sedang dipersiapkan untuk dipindahkan dari lokasi kejadian dan para penyelidik akan memeriksa landasan pacu sebelum lokasi tersebut dibersihkan dan dikembalikan ke bandara untuk kembali beroperasi,” kata BKTK.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat komersil Delta Airlines model CRJ-900 dengan nomor penerbangan DL4819 yang membawa 76 penumpang dan empat awak pesawat terguling dan terbalik saat mendarat di Bandara Toronto Pearson, Kanada.

Bersyukur, dalam kecelakaan ini tidak ada penumpang dan awak pesawat yang tewas, namun tercatat 21 penumpang terluka dimana empat diantaranya mengalami luka cukup serius. Dilansir dari USA Today dan ABC News, kecelakaan itu terjadi pada Senin siang (17/2) sekitar pukul 14.13 waktu setempat. Pesawat tersebut baru saja mendarat di Bandara Toronto Pearson di Kanada, setelah melakukan penerbangan selama 86 menit dari Kota Minneapolis Amerika Serikat.

Namun begitu mendarat tampak keluar api yang berkobar dari mesin pesawat. Namun pesawat tetap melaju beberapa puluh meter di landasan yang bersalju hingga kemudian terguling ke kanan lalu terbalik, dengan kondisi masih mengeluarkan api. Akibatnya, para penumpang di dalam pesawat berada dalam posisi tergantung di kursi mereka.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBB: Lima Wilayah di Sudan Tunjukkan Bukti Kondisi Bencana Kelaparan

Foto yang diambil pada 1 Februari 2025 menunjukkan para pekerja menggunakan alat pemuat untuk membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat serangan di Pasar Sabreen di wilayah Karari di Omdurman, sebelah utara ibu kota Sudan, Khartoum. ANTARA/Xinhua/Kantor Pers Negara Khartoum.

New York, Aktual.com – Bukti kondisi bencana kelaparan ditemukan di sedikitnya lima wilayah di negara bagian Darfur Utara dan Kordofan Selatan di Sudan yang dilanda perang, kata seorang juru bicara (jubir) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (19/2).

“Ada bukti kuat mengenai kondisi bencana kelaparan di sedikitnya lima wilayah di Sudan, yakni kamp Zamzam, kamp Abu Shouk, dan kamp Al Salam di Darfur Utara, serta dua lokasi di Pegunungan Nuba Barat,” kata Stephane Dujarric, Jubir Utama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pegunungan tersebut berada di Negara Bagian Kordofan Selatan.

Dujarric mengatakan penetapan bencana kelaparan itu dilakukan oleh Komite Peninjau Bencana Kelaparan dari inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC). Sementara itu, badan-badan PBB menjadi mitranya.

“Ada laporan tentang orang-orang yang sekarat karena kelaparan di beberapa wilayah, seperti Darfur, Kordofan, dan Khartoum. Saat ini, sekitar 638.000 orang dipastikan mengalami kelaparan parah (IPC5),” ujar Dujarric.

Untuk diketahui, IPC level lima menandakan bencana kelaparan.

Dujarric mengatakan bahwa tercatat rekor 4,7 juta anak balita serta perempuan dan wanita hamil dan menyusui saat ini menderita kekurangan gizi akut. Kondisi tersebut memengaruhi warga setempat dan pengungsi internal.

“Orang-orang di kamp Zamzam, misalnya, terpaksa menggunakan cara-cara ekstrem demi bertahan hidup karena makanan sangat langka. Banyak keluarga memakan kulit kacang yang dicampur dengan minyak, yang biasanya digunakan sebagai pakan hewan. PBB menyerukan kepada semua pihak untuk menyarungkan senjata dan mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Dujarric.

Dujarric mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk memperluas akses dan membuka koridor baru, baik di seluruh perbatasan maupun di seluruh garis depan konflik guna menyalurkan bantuan dan menyelamatkan orang dari kematian akibat kelaparan.

IPC merupakan inisiatif untuk meningkatkan ketahanan pangan, analisis gizi, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan standar ilmiah yang diakui secara internasional, pemerintah, badan-badan PBB, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya bekerja untuk menentukan tingkat keparahan dan level kerawanan pangan akut dan kronis serta malanutrisi akut di suatu negara.

“Tujuan utama IPC adalah menyediakan analisis yang cermat serta berdasar pada bukti dan konsensus mengenai situasi kerawanan pangan dan malanutrisi akut bagi para pengambil keputusan guna memberikan informasi tentang langkah tanggap darurat serta kebijakan dan program jangka menengah maupun panjang,” sebut pernyataan dalam situs web IPC.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Komisi IV DPR Temukan Beras SPHP dan Santan Kemasan Kosong di Solo

Tim kunspek komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, saat mengecek ketersediaan bahan pokok jelang puasa ke Pasar Gedhe Hardjonagoro, Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Rabu (19/2/2025). Foto: Nadya/vel

Surakarta, Aktual.com – Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta kestabilan harga menjelang bulan Ramadan, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke Pasar Gedhe Hardjonagoro, Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Rabu (19/2).

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menemukan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang didistribusikan Perum Bulog, tidak tersedia di pasar tersebut. Saat ini, hanya beras premium dengan harga Rp72.000 per 5 kg yang dijual di pasaran.

Selain itu, Komisi IV juga menemukan kelangkaan santan kemasan di pasar. Semua produk santan kemasan menghilang dari peredaran, sehingga menjadi keluhan bagi para pembeli.

“Santan kemasan sulit didapat, bahkan pedagang hanya bisa menjualnya jika beruntung. Harganya pun tidak menentu,” ujar Kharis.

Sementara itu, harga daging ayam berada di kisaran Rp32.000 per kg, sedangkan daging sapi berkisar antara Rp120.000–Rp140.000 per kg, tergantung tingkat kebersihan dari lemaknya. Harga daging sapi sendiri relatif stabil sejak pandemi Covid-19 melanda lebih dari lima tahun lalu.

Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan omzet mereka.

“Yang mereka keluhkan adalah daya beli yang rendah. Kadang dagangan mereka tidak habis dalam sehari. Para pedagang daging sapi, misalnya, kini hanya bisa menjual 25 kg sehari, padahal dulu mereka bisa memotong sapi sendiri,” ungkapnya.

Menurut Kharis, daya beli masyarakat harus ditingkatkan melalui kebijakan ekonomi yang tepat dari pemerintah. Ia berharap harga bahan pokok tetap stabil dan pasokan terjaga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

Terkait kelangkaan beras SPHP, Kharis menjelaskan bahwa Perum Bulog hanya mendistribusikan beras sesuai arahan Badan Pangan Nasional. Saat ini, belum ada instruksi dari Badan Pangan Nasional, sehingga Bulog masih menunggu keputusan lebih lanjut.

“Saya kira pasokan beras SPHP perlu ditingkatkan karena banyak diminati masyarakat,” tandasnya.

Di sisi lain, harga minyak goreng masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun pedagang harus mengambilnya sendiri langsung ke pasar. Sementara itu, harga bawang merah mengalami penurunan, sedangkan bawang putih mengalami sedikit kenaikan namun masih dalam batas wajar.

Kharis menegaskan bahwa hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan dibahas bersama mitra kerja Komisi IV untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“DPR akan membahas temuan ini dengan mitra kerja terkait. Ini adalah gambaran kecil dari kondisi pasar di Indonesia. Tentunya, pasar-pasar lain di seluruh Indonesia juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak terbebani harga tinggi dan pasokan tetap terjamin,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Haris Rusly Moti: Situasi Sosial Berpotensi Ditunggangi Kepentingan Geopolitik

Jakarta, aktual.com – Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti, menyoroti potensi intervensi geopolitik dalam situasi sosial dan politik di Indonesia. Menurutnya, kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memicu masuknya kepentingan asing.

“Menurut saya kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah Pemerintaahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi ekskalatif,” kata Haris Rusly Moti, Kamis (20/2).

Beberapa kebijakan nasionalistik yang dimaksud mencakup keputusan bergabung dengan BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, serta upaya efisiensi dalam mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran. Selain itu, program hilirisasi komoditi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional.

Haris menilai bahwa jika pada masa lalu kepentingan geopolitik masuk melalui lembaga donor kepada organisasi seperti LSM dan ormas, kini pola intervensi telah berubah.

“Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa jiwa patriotik Presiden Prabowo tidak pernah mengarah pada politik adu domba. Menurutnya, praktik yang sebelumnya sering terjadi melalui influencer dan buzzer untuk membenturkan kelompok masyarakat kini tidak ditemukan dalam kepemimpinan Prabowo.

“Jika muncul protes dan kritik, saya yakin itu karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah. Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya,” katanya.

Haris juga menilai bahwa bukan hanya mahasiswa dan masyarakat yang perlu memahami kebijakan ini, tetapi juga para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Oleh sebab itu, ia melihat adanya keanehan dalam gerakan mahasiswa yang justru mengkritik kebijakan efisiensi yang bertujuan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan utang luar negeri.

“Menurut saya ini anomali, karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” katanya.

Namun, Haris setuju dengan kritik terkait anggaran pendidikan dan riset yang menurutnya tidak boleh menjadi objek efisiensi.

“Namun, saya setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan termasuk anggaran riset dan kajian mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Karena ruh atau nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian,” ucapnya.

Menurutnya, jika efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan, maka harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar. Ia juga yakin bahwa rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR tetap berpihak pada kemajuan pendidikan dan riset nasional.

“Dan saya yakin rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional, juga kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus, sehingga bangsa kita dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga yakin bahwa Presiden Prabowo akan memberikan perhatian terhadap kritik terkait efisiensi biaya pendidikan.

“Saya yakin kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian Presiden Prabowo. Karena memang betul, yang kita bangun adalah jiwa dan raga pelajar dan mahasiswa kita. Kewajiban untuk memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan beasiswa demi program gizi gratis untuk siswa dari keluarga mampu.

“Jangan sampai kita melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus beasiswa untuk memberi makan gizi gratis kepada pelajar di sekolah-sekolah anak kelas menengah yang sudah kelebihan gizi,” ujarnya.

Namun, Haris juga menegaskan bahwa kritik mengenai anggaran pendidikan telah mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa beasiswa dan kualitas pendidikan tinggi tidak akan terdampak efisiensi.

“Dan saya kira kritik dan masukan seperti itu sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisiensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan tinggi kita,” ucapnya.

Haris menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa efisiensi anggaran akan diterapkan secara tepat sasaran oleh pemerintahan Prabowo.

“Presiden Prabowo saya yakin akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor-sektor yang menerima anggaran realokasi dan refocusing anggaran hasil penghematan. Saya yakin efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspons secara baik oleh pemerintah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemkomdigi Dukung Pemerataan Akses Infrastruktur Digital untuk Sekolah

Wamenkomdigi Nezar Patria berinteraksi dengan siswa SD yang menjadi peserta pelatihan visual coding untuk menjadi talenta digital Indonesia di KantorBPSDM Kementerian Komdigi Yogyakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital.

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung pemerataan akses infrastruktur digital untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kemkomdigi, Said Mirza Pahlevi menyatakan bahwa salah satu infrastruktur digital yang diunggulkan untuk pemerataan adalah akses internet.

“Sehingga nanti materi-materi pelajaran yang mungkin bisa meng-enrich (memperkaya) daripada materi-materi sekolah yang ada (dan) bisa diakses dengan mudah,” ujar Mirza dalam acara Dicoding Connect 2025 di Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Mirza, salah satu tantangan yang perlu dipikirkan bersama yakni perihal perilaku bahasa. Sebab materi-materi sekolah yang tingkatannya lebih tinggi, banyak menggunakan bahasa Inggris.

Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang belum dapat memahami bahasa Inggris. Hal inilah yang juga dijadikan pembelajaran untuk pengembangan talenta digital.

Mirza juga menjelaskan bahwa proses pemerataan infrastruktur digital ini, telah memiliki alurnya sendiri. Alur ini bertujuan untuk merealisasikan visi Indonesia Digital 2045.

Alur persentase cakupan broadband 4G yang diterima masyarakat Indonesia pada 2024 telah mencapai 89 persen. Kemudian target pada 2025 hingga 2029 nanti mencapai 98 persen. Selain itu, pemerataan infrastruktur digital juga melalui satelit SATRIA-1.

Menurut Mirza, satelit yang diluncurkan pada 2023 sebenarnya melayani untuk 150 ribu titik di seluruh Indonesia. Dan sebanyak 93.400 titik difokuskan untuk sekolah-sekolah.

Lebih lanjut, visi Indonesia Digital tahun 2045 menjadi landasan untuk realisasi Indonesia Emas 2045. Mirza menyebutkan ada beberapa tingkatan proses untuk visi Indonesia Digital 2045.

“Fundamental yang paling bawah itu adalah infrastruktur digital. Dan itu akan menopang semua ekosistem yang ada di atas. Jadi ada keamanan data, ada SDM digital, ini termasuk hal yang kita bahas sekarang,” tuturnya.

Setelah infrastruktur digital, tingkatan kedua pada lingkup ekosistem digital meliputi keamanan dan data, riset dan inovasi digital, SDM digital, regulasi dan kebijakan.

Kemudian pada tingkatan ketiga di lingkup teknologi masa depan, meliputi AI, internet of things (IoT), metaverse, blockchain dan komputasi kuantum.

“Teknologi yang future (masa depan) ini sebenarnya kalau saya tempatnya di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia), kami ingin menghasilkan tentu berkolaborasi dengan para industri dan kementerian lembaga lain terkait artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan seterusnya,” jelas Mirza.

Kemudian tingkatan keempat sekaligus pilar meliputi pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Setelahnya baru dapat melaju pada visi Indonesia Digital 2045 dan Indonesia Emas 2045.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Siti Fauziah Harap DWP Setjen MPR Kembangkan Potensi, MPR Siap Mendukung

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI terus menggali dan mengembangkan potensi.

“Saya melihat potensi DWP kita ini luarbiasa. Ini terlihat dari kiprah DWP periode lalu yang aktif. Jika tidak, akan sulit sekali meneruskan DWP periode berikutnya,” ujar Siti Fauziah.

Hal itu disampaikan Siti Fauziah, dalam sambutannya usai mengikuti acara Pengukuhan Ketua Umum DWP dan Pengurus DWP Pusat, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Khusus Jakarta, bersama pengurus DWP Setjen MPR secara _daring_, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Apalagi, lanjut Ibu Titi sapaan akrab Siti Fauziah, kepengurusan DWP Setjen MPR RI Periode selanjutnya telah disahkan melalui keputusan DWP Pusat Nomer 128 Tahun 2025.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas antusiasme ibu-ibu dalam pembentukan kepengurusan DWP kita, sehingga terbentuk kepengurusan baru yang dipimpin ibu Evy Widayanti Hentoro sebagai Ketua DWP Setjen MPR dan saya sebagai penasehat,” ujar Sekretaris Jenderal MPR wanita pertama ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan Ibu Titi, karena disela-sela kesibukan sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta dan ibu rumahtangga tanpa meninggalkan tugas utamanya, para ibu pengurus dan anggota DWP masih memberikan antusias yang tinggi untuk perkembangan DWP.

Diungkapkan Ibu Titi, ke depan dengan segala potensi yang dimiliki, DWP Setjen MPR akan terus berperan maksimal sesuai fungsinya tentu dengan sinergitas yang solid antara pengurus juga anggota.

“Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita bisa berkolaborasi dengan DWP lembaga lain atau dengan MPR, jika MPR ada kegiatan dalam tugasnya kepada masyarakat, DWP hadir memberikan peran dan kontribusinya di situ. Nanti DWP buatlah rapat internal antar seksi untuk membahas berbagai perencanaan organisasi,” papar Ibu Titi.

Setjen MPR sendiri, lanjut Ibu Titi, akan mendukung kegiatan DWP.

“Intinya, saya di tahun 2025 ini, saya memang memiliki visi dan misi untuk melakukan berbagai pembenahan dan penyempurnaan baik di Korpri, Koperasi termasuk DWP Setjen MPR. Mudah-mudahan dengan Ridha Allah SWT dan kerjasama yang baik, semua visi, misi harapan kita bersama akan berjalan baik dan sukses,” pungkasnya .

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain