Jakarta, Aktual.com – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menunjukan secara ‘telanjang’ sikap politiknya bila Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganulir surat keputusan (SK) kepengurusan DPP PPP Mukhtamar Islah Pondok Gede, lantaran tidak sejalan dengan penguasa.
Hal itu menanggapi adanya upaya pemerintah yang terkesan ‘membuka pintu’ kepada kepengurusan kubu Djan Faridz lantaran mendukung pasangan calon petahana Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.
“Pemerintah ini menunjukkan modelnya, apa yang akan terjadi di PPP nanti sudah jelas ‘kalau ikut gue (pemerintah) maka lo benar, kalau tidak maka lo salah’,” ujar Margarito, di Jakarta, Jumat (14/10).
Bahkan, sambung Margarito, termasuk posisi Setya Novanto nantinya yang diprediksi akan mulus untuk menduduki jabatan ketua DPR RI kembali, pasca dikembalikan harkat martabatnya oleh MKD DPR RI dalam kasus ‘papa minta saham’.
“Termasuk Novanto yang sebentar lagi akan kembali menjadi ketua DPR, apalagi dia sekarang sudah mencapreskan Jokowi di 2019 besok. Dan dari segi hukum tidak ada alasan menghalangi dia (Novanto) untuk jadi ketua DPR lagi,” sebutnya.
Ketika ditanyakan bukankah mundurnya Novanto dari ketua DPR RI lantaran keinginannya sendiri? Menurut Margarito mundurnya Novanto lantaran posisinya yang terjepit atas rekaman ilegal tersebut.
“Itu kan karena adanya rekaman ‘abu nawas’ itu, gara-gara itu membuat dia terjepit dan mundur, paling satu dua bulan ini Novanto akan melesat menempati kembali posisi ketua DPR RI,” pungkas dia.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
