Bali, aktual.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak, di Bali, Jumat (6/6/2025). Pertemuan itu difokuskan pada pembahasan krisis kemanusiaan yang dipicu konflik bersenjata di wilayah Intan Jaya dan Puncak.
Dalam siaran pers Sabtu (7/6/2025), Natalius mengungkapkan bahwa konflik yang terus berlangsung telah menyebabkan puluhan korban jiwa, luka-luka, hingga orang hilang. Selain itu, sebanyak 60.000 warga sipil terpaksa mengungsi ke wilayah perkotaan terdekat seperti Nabire dan Timika. Dua distrik, yakni Sinak di Kabupaten Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya, bahkan kini dikosongkan total karena seluruh penduduknya telah mengungsi.
“Pertemuan ini digelar agar saya bisa mendapatkan informasi langsung dari lapangan, dan memastikan penanganan yang tepat bagi para pengungsi dan wilayah terdampak konflik, khususnya di Intan Jaya dan Puncak. Lebih dari itu, kami ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif demi perdamaian di Tanah Papua,” ujar Natalius.
Natalius menegaskan bahwa Kementerian HAM akan segera turun ke lokasi-lokasi pengungsian untuk memastikan penanganan krisis dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjembatani koordinasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
“Kami akan mendorong pemenuhan kebutuhan pengungsi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tidak hanya penanganan logistik, tetapi juga rekonsiliasi sosial dan pemulihan kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, pihak pemerintah daerah juga mengusulkan pengalihan fungsi pos-pos militer yang selama ini menempati gereja atau rumah-rumah klasis, agar tidak lagi menimbulkan keresahan warga sipil.
Isu lain yang turut dibahas dalam forum ini adalah konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya yang dipicu sengketa hasil Pilkada. Menteri HAM menyebut bahwa rekonsiliasi berbasis adat dan pelantikan Bupati definitif harus segera dilaksanakan untuk mencegah eskalasi konflik.
“Khusus untuk Puncak Jaya, kita menyarankan pendekatan rekonsiliasi melalui penyelesaian adat serta mempercepat pelantikan kepala daerah definitif agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” tambah Natalius.
Pertemuan juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana pembangunan Sekolah Rakyat, dan percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua yang tertunda akibat konflik.
Natalius menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang membentuk Kelompok Kerja Papua Kementerian HAM sebagai forum permanen untuk membahas seluruh persoalan hak asasi dan pembangunan di Papua secara lintas sektor.
“Kami dan pemerintah daerah memiliki niat yang sama: menjadikan Papua sebagai Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
