Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, aktual.com – Dalam sistem demokrasi, partai politik (parpol) seharusnya menjadi lembaga yang bekerja untuk rakyat. Parpol bukan sekadar peserta pemilu, bukan sekadar pemilik bendera, dan bukan sekadar alat kampanye lima tahunan. Partai politik semestinya menjadi tempat lahirnya calon-calon pemimpin yang disiapkan secara serius, disaring secara jujur, dan diajukan kepada rakyat karena memang layak mengurus pemerintahan.
Namun dalam praktik politik Indonesia, fungsi itu sering terbalik. Partai politik yang seharusnya menjadi lembaga rekrutmen kepemimpinan justru kerap berubah menjadi kendaraan kekuasaan bagi pemilik, pendiri, atau ketua umumnya sendiri. Akibatnya, rakyat tidak selalu disodori calon terbaik bangsa, melainkan calon terbaik menurut kepentingan internal partai. Di titik ini, muncul ironi yang sangat sederhana yaitu partai politik bahkan kalah manajemen dari agen ART.
Agen asisten rumah tangga saja memahami logika dasar rekrutmen. Ketika sebuah keluarga membutuhkan ART, agen akan mencari orang yang sesuai, menyeleksi pengalaman, memeriksa kemampuan, lalu menawarkan kandidat kepada pemilik rumah. Agen yang sehat tidak akan mencalonkan pemilik agennya sendiri untuk menjadi ART di rumah pelanggan. Sebab itu jelas kacau secara manajemen dan penuh konflik kepentingan. Pemilik agen seharusnya mengelola proses rekrutmen, bukan menjadikan agennya sebagai kendaraan untuk menempatkan dirinya sendiri di rumah orang lain.
Tetapi dalam politik kita, hal yang secara logika sederhana tampak janggal itu justru sering dianggap biasa. Ketua umum partai ingin menjadi presiden. Pendiri partai ingin menjadi calon kepala pemerintahan. Elite pemilik pengaruh memakai struktur partai sebagai jalan menuju kekuasaan pemerintahan. Lalu rakyat diminta menyebut semua itu sebagai demokrasi. Padahal secara manajemen, ini bermasalah.
Jika negara adalah rumah besar bernama Indonesia, maka rakyat adalah pemilik rumahnya. Presiden adalah pelaksana yang diberi mandat untuk mengurus rumah itu. Presiden bukan pemilik negara, melainkan pekerja utama yang harus melayani kepentingan pemilik rumah, yaitu rakyat. Dalam logika ini, partai politik seharusnya berperan sebagai agen yang mencari dan menyaring orang terbaik untuk diajukan kepada pemilik rumah.
Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Partai bukan hanya menjadi agen. Partai sering menjadi kendaraan pemilik agennya sendiri. Bukan lagi mencari orang terbaik untuk rakyat, melainkan menawarkan orang yang paling kuat di dalam struktur partai. Di sinilah fungsi publik partai berubah menjadi kepentingan privat elite.
Partai politik seharusnya berkata kepada rakyat, “Inilah kader terbaik yang telah kami siapkan, kami uji, dan kami nilai layak untuk mengurus pemerintahan.” Tetapi yang sering terjadi adalah, “Inilah ketua umum kami. Pilihlah dia.” Maka rekrutmen berubah menjadi promosi internal. Demokrasi berubah menjadi panggung legitimasi. Rakyat tetap mencoblos, tetapi pilihan yang tersedia telah lebih dulu dikunci oleh mekanisme partai.
Masalah ini semakin serius karena konstitusi memang memberi partai politik kedudukan yang sangat menentukan dalam pencalonan presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
Artinya, rakyat memang memilih langsung, tetapi pintu pencalonan berada di tangan partai politik. Rakyat tidak benar-benar menentukan siapa yang boleh maju. Rakyat hanya memilih dari nama-nama yang telah disediakan oleh partai.
Dalam situasi seperti ini, kedaulatan rakyat menjadi tidak utuh. Secara teori, rakyat disebut pemilik kekuasaan tertinggi. Namun secara praktik, kunci gerbang kekuasaan berada di tangan partai. Bahkan lebih sempit lagi, sering kali kunci partai berada di tangan segelintir elite.
Agen ART yang profesional saja tahu bahwa tugasnya adalah melayani kebutuhan pemilik rumah, bukan memaksakan kepentingan pemilik agen. Tetapi partai politik sering melakukan hal sebaliknya. Partai membawa kepentingan internalnya, lalu menjualnya kepada rakyat seolah-olah itulah kebutuhan bangsa. Padahal kebutuhan partai dan kebutuhan negara tidak selalu sama.
Partai membutuhkan kemenangan elektoral. Negara membutuhkan kepemimpinan yang berkualitas. Partai membutuhkan figur yang bisa menaikkan suara. Negara membutuhkan manusia yang mampu mengurus hukum, ekonomi, pendidikan, geopolitik, sumber daya alam, dan keselamatan rakyat. Partai membutuhkan koalisi. Negara membutuhkan arah.
Ketika kebutuhan partai lebih dominan daripada kebutuhan negara, demokrasi berubah menjadi pasar kekuasaan. Rakyat hanya menjadi pembeli terakhir dari produk politik yang sudah dikemas sebelumnya. Yang muncul ke permukaan bukan selalu orang paling layak, tetapi orang yang paling kuat secara jaringan, modal, dan posisi dalam partai.
Karena itu, kritik terhadap partai politik bukan berarti anti-demokrasi. Justru sebaliknya, kritik ini diperlukan agar demokrasi tidak dibajak oleh mekanisme internal yang tertutup dan personalistik. Demokrasi tidak cukup hanya memberi rakyat hak memilih. Demokrasi juga harus memastikan bahwa pilihan yang tersedia memang layak dipilih.
Kalau agen ART salah memilih pekerja, rumah bisa berantakan. Tetapi kalau partai politik salah mengajukan pemimpin, negara bisa salah arah. Dampaknya bukan hanya pada satu keluarga, melainkan pada ratusan juta rakyat.
Maka sangat aneh jika untuk urusan rumah tangga kecil saja kita memahami pentingnya seleksi profesional, tetapi untuk mengurus rumah besar bernama Indonesia kita menerima proses seleksi politik yang penuh konflik kepentingan.
Di sinilah analogi agen ART menjadi sangat telanjang. Agen yang baik tidak menjadikan dirinya sebagai pusat kepentingan. Ia bekerja untuk kebutuhan pemilik rumah. Ia menjaga kepercayaan. Ia memastikan orang yang ditempatkan benar-benar sesuai. Jika agen tidak profesional, pemilik rumah bisa meninggalkannya.
Tetapi dalam politik, rakyat sering tidak punya pilihan yang benar-benar sehat, karena semua jalur formal menuju pencalonan tetap harus melalui partai. Jika hampir semua partai bekerja dengan logika yang sama, rakyat hanya berpindah dari satu etalase ke etalase lain. Bungkusnya berbeda, tetapi mekanisme dasarnya serupa.
Inilah yang membuat demokrasi kita tampak ramai, tetapi tidak selalu sehat. Pemilu berjalan. Kampanye hidup. Baliho memenuhi jalan. Debat disiarkan. Tetapi kualitas pilihan tidak selalu mencerminkan kualitas terbaik bangsa. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan. Parpol harus mendidik kader, menguji integritas, membangun gagasan, dan menyeleksi calon berdasarkan kapasitas. Namun jika partai terlalu bergantung pada figur ketua umum, pendiri, atau pemilik modal kampanye politik, maka partai gagal menjadi institusi modern. Parpol lebih mirip milik pribadi daripada organisasi publik.
Akibatnya, negara ikut menanggung risikonya. Karena partai yang belum selesai membangun tata kelola internal justru diberi kewenangan menentukan calon pengelola pemerintahan. Pertanyaannya sederhana yaitu bagaimana mungkin organisasi yang belum mampu mengelola dirinya secara sehat diberi mandat untuk menjadi pintu utama rekrutmen kepemimpinan nasional?
Jika partai politik terus bekerja seperti ini, maka rakyat akan terus berada dalam posisi lemah. Rakyat dipanggil saat pemilu, diminta memilih, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan terbentuk. Rakyat disebut pemilik kedaulatan, tetapi tidak memegang kunci pencalonan.
Pada akhirnya, agen ART sederhana memberi pelajaran yang gagal dipahami partai politik: pihak yang mengelola rekrutmen tidak boleh menjadikan sistem rekrutmen sebagai kendaraan kepentingannya sendiri. Jika agen ART saja memahami konflik kepentingan, mengapa partai politik tidak? Itulah ironi demokrasi kita hari ini. Partai politik yang seharusnya menjadi mesin pencari pemimpin terbaik bangsa, justru sering kalah manajemen dari agen ART.
Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Tidak mencerminkan sikat dan pandangan redaksi aktual.com
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
