Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). Satgas Amole III bertugas guna menjaga wiayah pertambangan Freeport dari berbagai gangguan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz/15

Jakarta, Aktual.com — PDI Perjuangan mengambil sikap tegas terkait keberadaan perusahaan asing asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia. Setelah permasalahan etik Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berakhir, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mendorong dibentuknya Pansus Freeport.

“Selama ini kan banyak yang tidak transparan soal Freeport, sudah saatnya diungkap, dibongkar, demi kepentingan nasional,” tegas Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, saat dihubungi, Kamis (17/12)

Disampaikan, kegaduhan politik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir baru satu sisi dalam hubungannya dengan Freeport. Ada sisi lain yang menurutnya harus diungkap demi kepentingan nasional, khususnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami bukan membenci Pak Novanto, tapi memang kalau harus kami katakan, masalah ini sebenarnya terlalu sederhana,” jelas dia.

Ditambahkan, partai berlambang banteng moncong putih senantiasa menjaga garis ideologi partai dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Dalam hal Freeport, PDIP menekankan pentingnya kepentingan nasional. Sebab itu melalui perwakilannya di DPR, PDIP akan bersama-sama fraksi lain mendorong dibentuknya Pansus Freeport.

Pedoman dasarnya, ditekankan Andreas, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Dimana substansi pasal tersebut adalah kekayaan alam dikelola secara efektif dan efisien untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Semua demi kepentingan kita sebagai bangsa, harus diperbaiki semua aspek Freeport itu. Tidak hanya berhenti pada Pak Novanto, semuanya harus diungkap, sehingga ada perbaikan ke depan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: