Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2015). Raker tersebut membahas anggaran tahun 2016.

Jakarta, Aktual.com — Menteri BUMN, Rini Soemarno dianggap layak dicopot dari jabatannya. Hal ini, lantaran sikap Rini dalam mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN), ke BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 34,32 triliun, dinilai bermasalah.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (31/10).

“Iya lah. Dari pandangan seluruh fraksi sudah tahu apa yang harusnya dicerna Presiden,” kata dia.

Ia menilai, Rini tak lebih dari sosok menteri yang selalu merengek meminta tambahan anggaran dan suka ngutang. (Selengkapnya: PDIP: Rini Soemarno Menteri Boros dan Tukang Ngutang).

Selain itu, ia pun menilai program-program Rini di Kementerian BUMN tidak bermanfaat. Salah satu contohnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap tidak urgensi.

Oleh karenanya, Ketua DPP PDI Perjuangan meyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan pengganti Rini di pemerintahan.

“PDIP selalu siap,” kata dia.

()

(Nebby)