APBN Indonesia terancam dikembalikan ke posisi APBN 2015 sebagaimana dikatakan wapres Jusuf Kalla. Pengangkatan kabinet yang terburu buru, hanya semata mata bagi bagi kekuasaan diantara oligarki politik berpotensi tidak didukung pasar. Padahal Indonesia membutuhkan kebijakan counter cyclical poicy untuk melawan resesi.

Untuk itu fiskal Indonesia harus kuat. Demikian juga keuangan BUMN harus diperkuat. Sementra keadaan fiskal dan BUMN sedang dalam kondisi kurang menguntungkan.

Penundaan pelantikan kabinet diperlukan untuk melakukan seleksi yang lebih cermat. Kabinet harus benar benar didukung rakyat. Sebab kalau tidak ini akan sangat menyulitkan upaya upaya pemulihan ekonomi ke depan yang memerlukan stabilitas politik yang baik. Para stake holder yang terkait harus dimintai pandangan dalam seleksi kabinet ini.

(Abdul Hamid)