Warga melakukan aktifitas di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, Jumat (12/2). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata kawasan Kalijodo untuk di bangun taman kota atau Ruang Terbuka Hijau serta Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/16

Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, negara tidak diatur oleh preman. Hal itu menanggapi penertiban lokalisasi Kalijodo, yang alot.

“Negara ini tidak diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Semua aturan dan peraturan yang ada, itu yang kita tegakkan, tidak ada lebih dan tidak ada kurang dari itu,” kata Luhut usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (16/2).

Dia mengatakan, terkait dengan Kalijodo seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal mengatakan, aparat kepolisian telah memetakan dan mengidentifikasi kelompok preman dan potensi kerawanan di kawasan lokalisasi Kalijodo.

Iqbal mengatakan bahwa operasi cipta kondisi itu terkait dengan langkah “back up” rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menutup dan menertibkan kawasan lokalisasi Kalijodo.

Untuk mematangkan kebijakan tersebut, Ahok, Pimpinan Polda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya menggelar rapat koordinasi membahas penertiban lokalisasi Kalijodo Jakarta Utara pada Senin (15/2).

Basuki mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan beberapa solusi bagi warga setelah penertiban di kawasan lokalisasi itu.

“Terutama bagi warga yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, kami akan kasih kesempatan untuk berdagang. Kami akan serahkan ke PD Pasar Jaya dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI,” ujar Basuki.

Lebih lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta, maka akan direlokasi ke beberapa rumah susun (rusun) yang masih tersedia.

“Akan tetapi, bagi warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, maka akan kami sarankan supaya kembali ke kampung halaman saja. Itu kira-kira solusi yang kami tawarkan,” ujar Basuki.

(Wisnu)