Seorang nelayan melintas di dekat kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, Minggu (9/3). Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menjajaki kerja sama, terkait program pembangunan perumahan di kawasan Suramadu dan pondok pesantren di pulau Madura, yang diharapkan dapat mengoptimalkan percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian di Jawa Timur. ANTARA FOTO/Eric Ireng/Asf/pd/14.

Jakarta, Aktual.com — Komisi V DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang dari tahun ke tahun penyerapannya rendah.

“BPWS ini sesuai Kepres 27 Tahun 2008 juncto 2003-2009, Enam tahun berdiri sudah di kasih dana pertahun sekitar 318an (juta) itu tidak bisa menyerap lebih dari 40 persen. Bagaimana badan ini menangani sejumlah proyek yang tidak bisa dilakukan pemda, kita kasih dana tidak bisa habiskan anggaran apa masalahnya. Padahal kan kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro usai RDP dengan Basarnas, BMKG, BPLS dan BPWS di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi BPWS. Jika tak maksimal lebih baik dibubarkan agar anggarannya bisa dialihkan untuk kepentingan lainnya.

“Evalusi. Kalau mau di bubarkan ya bubarkan alihkan anggaran ke yang membutuhkan seperti kekeringan di Papua, kebakaran di Riau dan sebagainya,”

“Yang masih Plt di definitifkan atau ganti orang yang kompeten di dalamnya,” katanya.

Selain itu, setelah menilai dalam kesimpulan rapat, Komisi V meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi BPWS.

“Prinsip kita apresiasi tapi kalau setiap tahun kita kasih anggaran nggak nyerap dengan baik, apa yang bisa bikin baik. Kita mohon pemerintah evalusi BPWS,” tandasnya.

()