Politikus PDI Perjuangan yang juga Anggota DPR Komisi VI, Effendi Simbolon, Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman dan Pengamat Geopolitik Global Future Intitute, Hendrajit, saat menjadi pembicara dalam diskusi awal tahun dengan tema, "Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (12/1). Dalam diskusi tersebut dibahas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba atas kerjasama dengan Freeport. Selain itu juga jangka waktu negosiasi 1 tahun setelah 2009 artinya berakhir 2010, negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini bersifat ilegal. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja Kementerian BUMN pimpinan Rini Soemarno. Dalam sambutan Rapat Kerja Nasional PDIP I di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1), Mega juga menyinggung rekomendasi Pansus Pelindo II DPR RI.

Pramono Anung meminta pernyataan Mega tidak ditafsirkan. Apalagi dikait-kaitkan dengan wacana perombakan Kabinet Kerja Jilid II yang belakangan santer diinformasikan segera diumumkan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, pernyataan Mega tersebut dengan sendirinya akan ditafsirkan publik jika Presiden kelima itu menginginkan Rini Soemarno dicopot.

“Ya dengan sendirinya, karena drivernya kementerian itu kan Rini Soemarno. Itu saya kira sikap yang sangat terbuka dari Ibu, dan dipahami betul oleh Pak Jokowi,” jelas politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).

Anggota Komisi I DPR RI itu sependapat dengan Pramono jika pidato Mega tidak perlu ditafsirkan lagi. Sebab arahnya sudah sangat jelas dan tegas, meminta Presiden mencopot Rini Soemarno.

“Tidak perlu ditafsirkan lagi. Sudah pahamlah, bahwa jangan lagi (Rini Soemarno) diteruskan, harus direplace, diganti,” demikian Effendi.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS