Jakarta, Aktual.co — Pascapelantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, dalam beberapa hari ini bakal mengumumkan nama-nama kabinet yang membantunya dalam lima tahun ke depan. Nama Sri Mulyani, Chatib Basri, Rini Soewandi dan Darmin Nasution mencuat karena disebut sebagai kandidat kuat menteri Keuangan di kabinet Jokowi-JK.
Menanggapi hal itu, Direktur Institute for Developement of Economics and Finance (INDEF) , Enny Sri Hartati menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh memilih calon-colon menteri yang lebih pro-pasar alias neolib.
“Jokowi-JK itu sudah punya tiga kriteria utama. Pertama, dia harus profesional. Dan profesional di bidang ekonomi juga harus mempunyai kapabilitas,” ujar Enny di Jakarta, Selasa (21/10).
Enny melanjutkan, kriteria kedua adalah kabinet yang akan menduduki posisi tersebut harus berintegritas, yakni terbebas dari berbagai kepentingan. Dan ketiga, kandidat yang memiliki pra syarat yang paling penting, yakni harus mempunyai ideologi ekonomian kerakyatan.
“Nah kalau menteri-menteri yang dipilih Jokowi terlalu pro-pasar, bagaimana bisa memenuhi prasyarat ideologi ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Terlebih, kata Enny, kedua kandidat tersebut merupakan bagian dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Di bidang ekonomi, kabinetnya Pak SBY termasuk yang gagal. Nah kalau gagal, berarti menteri ekonominya zaman Pak SBY, gagal. Kalau sudah gagal, kenapa harus dipilih lagi,” cetusnya.
Kata kunci Jokowi-JK untuk memilih kandidat menterinya, termasuk menteri keuangan, yakni harus sesuai janji Jokowi-JK itu sendiri, yakni harus mempunyai ideologi ekonomi kerakyatan dan tidak memilih lagi yang sudah gagal. Jika Jokowi-JK tetap memilih kandidat tersebut, maka hal itu kan bertentangan dengan trisakti dan nawacita.
“Ya, iyah. Jadi artinya bagaimana konsistensi kebijakan pemerintahannya Pak Jokowi-JK, kalau memilih menterinya tidak sesuai dengan ideologi yang diusung,” tegasnya.
Terkait kasus Bank Century yang sempat menyibukkan Sri Mulyani, Enny enggan berkomentar, karena hal itu merupakan ranah hukum.
“Itu biarkan hukum kalau persoalan Bank Century dan sebagainya. Tapi yang diinginkan masyarakat, Pak Jokowi harus konsisten dengan janjinya. Bahwa yang akan menjadi flat form ekonomi, arah kebijakan ekonomi 5 tahun kedepan, adalah kemandirian ekonomi dan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.
Selain itu, jika Jokowi-JK memilih menterinya yang tidak seiring dengan flat form program ekonomi yang akan diusung, maka Jokowi-JK tidak akan bisa mencapai program-program tersebut.
“Kalau Pak Jokowi dalam memilih menterinya saja sudah tidak konsten dengan flat form ekonominya. Jadi bagaimana kita berharap Pak Jokowi-JK bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
