Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan, tingginya tingkat angka kecelakaan kerja salah satunya disebabkan rendahnya kesadaran pengusaha dan karyawan akan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggunakan alat pelindung diri yang memenuhi standar. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa Tim Investigasi terkait polemik Tenaga Kerja Asing yang dibentuk fraksinya telah merekomendasikan agar pemerintah berpihak terhadap tenaga kerja lokal yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan.

“Pemerintah yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan membutuhkan biaya besar perlu diingatkan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan,” kata Jazuli dalam diskusi publik dengan tema “TKA, Investasi, dan Kedaulatan Negara”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/5).

Dia mengatakan, Fraksi PKS telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki isu TKA dan telah memperoleh kesimpulan sementara bahwa ada masalah dalam regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu lemahnya pengawasan terhadap TKA.

Menurut dia, berdasarkan data dan fakta, kebijakan pemerintah yang longgar terhadap investasi asing termasuk kebijakan bebas visa menjadi penyebab maraknya migrasi TKA terutama dari China ke Indonesia.

“Tujuannya agar menjadi perhatian pemerintah bahwa kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja untuk rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapapun kita perlu investasi,” ujarnya.

Jazuli mengatakan sejumlah kebijakan itu antara lain Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, kebijakan bebas visa berdasarkan Perpres 69 Tahun 2015 (45 negara) dan Perpres 21 Tahun 2016 (169 negara), dan penghapusan kewajiban TKA berbahasa Indonesia berdasarkan Permenaker 16 Tahun 2015.

(Andy AbdulHamid)