Ambon, Aktual.com – Politisi Partai Nadem Maluku, Abdullah Marasabessy menilai, kebijakan pemerintah melaksanakan pilkada serentak 2020 adalah suatu keputusan yang paradoks karena di satu sisi melarang masyarakat untuk berkumpul, namun di sisi lain tetap menyelenggarakan pemilihan.

“Situasi seperti ini tentunya menimbulkan hal-hal yang tidak bisa dihindari karena para pasangan calon akan mencari dukungan suara, dan itu akan mengumpulkan masyarakat,” kata Abdullah selaku Wakil Ketua OKK DPD Partai Nasdem Maluku di Ambon, Minggu(20/9).

Penjelasan Abdullah disampaikan secara vitrual dalam program ‘Duduk Bacarita Kamtiobmas’ yang diselenggarakan Polda Maluku di Masjid At-Taqwa Aspol Tantui Ambon.

Menurut dia, pesta demokrasi seperti ini juga tidak bisa tertunda karena masa jabatan kepala daerah pada empat wilayah di Maluku akan berakhir dan harus ada pemimpin yang baru guna menyelenggarakan roda pemerintahan dan program pembangunan bagi kemaslahatan masyarakat.

Sedangkan, Komisioner KPU Kabupaten Buru Selatan, Syarief dalam kegiatan itu secara virtual mengakui semua stake holder sudah luar biasa dalam melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19.

“Sekarang bagaimana kita memperkecil resiko yang menjadi tugas bersama ketika berlangsung Pilkada serentak pada 9 Desember 2020,” ujarnya.

Dir Binmas Polda Maluku Kombes Pol Andy Ervin berharap Pilkada 2020 berlangsung dengan aman, karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara, dan kegiatannya sudah diantisipasi dengan pembatasan rangkaian kegiatan Pilkada.

“Sudah ada SOP yang dipegang oleh personil Polri di setiap TPS dan diharapkan bisa dilaksanakan dan bersinergi dengan penyelenggara,” tandasnya.

Polri saat ini bersama pemda dan instansi terkait sudah melaksanakan operasi yustisi dan akan dilakukan penindakan kepada semua pelanggar protokol kesehatan.

Dia juga mengharapkan, nantinya pada saat pelaksanaan pilkada situasi pandemi COVID-19 ini sudah semakin menurun.

“Dalam pelaksanan Pilkada serentak ini yang dapat kita simpulkan adalah semua melaksanakan tugasnya secara profesional serta bersinergi dan berkomitmen melaksanakan pilkada tertib, aman, damai dan sehat,” kata dia.

Partisipasi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan sehingga kesadaran warga juga akan meningkat.

Sementara Kabid Humas Polda Maluku Kombes Mohammad Roem Ohoirat mengatakan, polisi akan bekerja keras untuk pengamanan pilkada di empat kabupaten

“Kapolda sudah langsung datang ke setiap kabupaten yang melaksanakan pilkda untuk mengecek kesiapan polres-polres dalam pengamanan pilkada ini, dan pilkada kali ini dalam kondisi berbeda akibat pandemi COVD-19,” ujarnya.

Keputusan untuk pelaksanaan pilkada tanggal 9 desember 2020 sudah diambil oleh pemerintah dan Polri selalu siap untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaannya.

Polri juga berharap ada partisipasi dari semua pihak, teruatama para kontestan untuk tidak mengumpulkan pendukungnya agar tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona.

Sehingga tidak ada sanksi sosial bagi kontenstan tersebut kalau yang bersangkutan tidak bisa menjadi teladan bagi pendukungnya, dan pesta demokrasi ini bukan hanya berjalan aman dan damai tetapi juga pilkada yang sehat pelaksanaan dan sehat masyarakatnya.(Antara)

(Warto'i)