Warga melakukan selfie didepan tulisan 'Politik Uang No Way' saat peluncuran aplikasi 'Go-Waslu' di Jakarta, Minggu (14/8/2016). Aplikasi ini diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan segala bentuk tindak pelanggaran Pemilu jelang Pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Yogyakarta, Aktual.com – Pengamat politik Universitas Gajah Mada Mada Sukmajati menilai, potensi politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak 2018 masih tinggi seiring masih rendah upaya transparansi dan kontrol masyarakat pada tahap pencalonan.

“Jika pada tahap pencalonan atau kandidasi kepala daerah masih tidak ada kontrol, maka sepanjang itu pula potensi politik transaksional masih sangat tinggi,” kata Mada, di Yogyakarta, Sabtu (14/10).

Ia mengatakan politik uang rawan terjadi dalam setiap tahap pilkada mulai dari awal kandidasi, kampanye, hingga menjelang hari H pemungutan suara.

Menurut Mada, selain disebabkan masih rendah kontrol dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, potensi politik uang juga banyak dipicu oleh biaya politik yang mahal mulai dari proses kandidasi, kampanye, dan saat pemungutan suara.

Biaya yang mahal itu, tentu akan menjadi beban kandidat dan parpol. “Biaya politik yang mahal tentu akan menjadi beban partai dan kandidat, sehingga memicu praktik politik yang koruptif untuk mengembalikan modal. Banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK rata-rata juga disebabkan biaya politik yang mahal,” kata dia lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara