Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berbicara saat menghadiri Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (21/11). Dalam kesempatan tersebut Prabowo menyampaikan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri. Paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa bahwa prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com –¬†Calon presiden Prabowo Subianto berharap pergantian kekuasaan di Indonesia setiap lima tahun berlangsung secara damai, sehingga bisa menjadi salah satu contoh bagi negara lain dalam hal berdemokrasi.

“Saya ingin sangat terbuka. Saya tidak terlalu suka memprediksi, tetapi saya ingin menyampaikan harapan saya untuk Indonesia. Saya harap kita bisa mencontoh apa yang terjadi di Malaysia dan Afrika Selatan,” kata Prabowo Subianto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/11).

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menjadi pembicara utama di The World 2019 Gala Diner yang diselenggarakan The Economist di Singapura, Selasa (27/11) malam.

Dia menilai, Indonesia juga dapat memetik pelajaran pelaksanaan demokrasi dari pemilu yang terjadi di negara lain seperti di Malaysia dan Afrika Selatan yang berjalan cenderung damai.

Menurut dia, apabila dalam pergantian kekuasaan yang damai, maka kehendak rakyat Indonesia akan didengarkan, dan demokrasi akan terbukti berhasil.

Pada kesempatan itu, Prabowo yang diundang dalam kapasitasnya sebagai kandidat Presiden RI tersebut juga menyampaikan sejumlah hal jika nantinya dipercaya memimpin Indonesia salah satunya membentuk pemerintahan yang bersih. “Apabila saya terpilih menjadi presiden, motivasi terbesar saya adalah untuk menciptakan birokrasi rasional, modern, berdemokrasi yang bersih, pemerintahan yang bersih. Saya pikir ini adalah kondisi terbaik untuk usaha,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai bahwa saat ini banyak orang asing memilih tinggal di Singapura karena merasa sistem hukum dan birokrasinya sudah matang dan baik. Menurut dia, hal-hal baik tersebut juga diperlukan di Indonesia seperti adanya kepastian hukum sehingga membuat orang nyaman tinggal di Indonesia.

“Adanya kepastian hukum, maka banyak orang merasa nyaman tinggal di Singapura maka saya pikir ini adalah apa yang dibutuhkan Indonesia,” ujarnya.

 

Ant.

()