Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Kantor Berita ANTARA, TVRI dan RRI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/10). Wawancara tersebut membahas pencapaian dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diantaranya dalam bidang kemaritiman dan tax amnesty. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16.

Jakarta, Aktual.com- Presiden Joko Widodo mengatakan peserta “tax amnesty” di Kalimantan masih rendah, walaupun pulau terbesar di Indonesia ini cukup kaya dengan tambang dan perkebunan kelapa sawit.

“Di sini (Kalimantan) masih rendah, padahal yang namanya batubara, kelapa sawit, minyak di sini adalah tambang dan tempatnya di Kalimantan, karena itu kita akan ajak dunia usaha dan masyarakat untuk ikut tax amnesty,” kata Presiden setelah blusukan di E-Walk Balikpapan Superblok, Minggu malam (4/12).

Presiden mengatakan sekitar 3.000 pelaku dunia usaha dan masyarakat diundang untuk ikut sosialisasi tax amnesty di sebuah hotel di Balikpapan pada Senin (5/12).

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya, mengatakan di Balikpapan, Presiden akan menyosialisasikan amnesti pajak pada Senin (5/4) sore di Platinum Balikpapan Hotel & Convention Hall.

Bey mengatakab program Amnesti Pajak yang saat ini telah memasuki periode ke II (1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016), kembali disosialisasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sosialisasi amnesty pajak di Balikpapan ini merupakan kota ketujuh setelah sosialisasi program serupa di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Menurut Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra), antusiasme warga pada ke dua provinsi ini cukup tinggi.

Tercatat sebanyak 7.286 wajib pajak setempat yang mendeklarasikan asetnya guna memperoleh surat ampunan pajak. Adapun dana tebusan mencapai Rp983 miliar.

Selain paparan Presiden, acara tersebut juga akan diisi oleh paparan mengenai Undang-undang Amnesti Pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan paparan mengenai Peluang Investasi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno.

Ada pula paparan mengenai Repatriasi dan Investasi oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.
Hadad.(ant)