Surabaya, Aktual.com — Partai Demokrat menghasilkan 10 isu penting yang berkaitan dengan kepentingan nasional, pada rakor yang memakan waktu sekitar delapan jam.
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa isu yang diangkat merupakan isu kepentinga bangsa dan rakyat Indonesia, sekaligus peran penting Partai Demokrat terhadap negara.
“Jadi ada pandangan rekomendasi Demokrat pada 10 isu nasional yang kita angkat demi kemajuan bangsa, rakyat dan peran partai Demokrat,” ujar Hinca, Minggu (20/3).
Sepuluh isu yang diangkat tersebut adalah, Pembangunan Infrastruktur. Dimana upaya pemerintah yang fokus dalam pembangunan adalah baik. Demokrat mendukung secara penuh. Tetapi perlu dipastikan sumber pembiyaan yang tepat, sebab biaya yang besar bisa untuk menanggulangi kemiskinan.
“Dalam hal ini Kegaduan kereta api cepat adalah salah satu contoh yang bisa diambil hikma,” kata Hinca.
Kedua, kejahatan narkoba dan teroris. Demokrat mendukung upaya maksimal untuk memerangi tanpa henti. Kemudian, APBN dan kebijakan fiskal, Partai Demokrat mengetahui permasalahan yang cukup serius. Oleh kerena itu perlu dicari solusi dan pemerintah harus transpasan pada masyarakat tentang pengeluaran APBN.
Keempat, soal Amnesti. Sistem tata kelolah harus berjalan baik demi kesejahteraan rakyat. Lalu, Komisi Pemberantasan korupsi.
Pemberantasan korupsi haruslah tetap dilakukan. Partai Demokrat tidak ingin KPK saja yang kuat dan efektif. Tetapi, polisi dan kejaksaan juga harus kuat.
“Keenam, Partai Demokrat mencatata ada kelesuan ekonomi. Maka harus segera diupayakan tenaga kerja yang lebih banyak. Caranya adalah kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan,” ujarnya.
Ketujuh, Kedaulatan Partai Politik. Dimana, partai politik mempunyai landasan yang berdaulat, sehingg bisa membawa arah bangsa yang lebih baik. Kedelapan, sepak bola dan PSSI.
Pasca pembekuan, segera diupayakan membuat kebijakan yang lebih baik lagi, agar sepak bola nasional bisa berkanca di luar negeri.
Selain itu, pegawai dan guru honorer. Agar tidak ada kegelisahan dan kepastian, maka perlu ada solusi.
“Kesepuluh, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dimana ada sejumlah yang tidak sejalan, ada penggunaan yang tidak tranpasarn. Maka perlu dijaga agar tidak terjadi ruang untuk korupsi,”
“Mudah-mudahan hasil isu penting yang kita angkat bisa diterima oleh presiden,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Ahmad H. Budiawan
