Jakarta, Aktual.com – Gelaran Rembuk Nasional 2017 mengusung lima rekomendasi di sektor kemaritiman yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/10), rekomendasi pertama di sub sektor perhubungan laut, yakni terkait efisiensi rute pelayaran agar tidak tumpang tindih dengan rute pelayaran komersial milik swasta, peningkatan SDM kemaritiman melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, penerapan asas “cabotage” dengan mempercepat pengurusan izin penggunaan kapal asing agar tidak mengganggu proses bisnis yang lain.
Kedua, dalam sub sektor sumberdaya non hayati, ada rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan energi khusunya konversi LPG untuk nelayan dan LPG untuk kebutuhan domestik, mengintensifkan eksporasi migas lepas pantai di bagian timur Indonesia, dan memperkuat upaya mitigasi bencana kemaritiman.
Ketiga, pemerintah dinilai perlu melakukan percepatan perundingan delimitasi wilayah maritim RI dengan negara tetangga, dan memperkuat kehadiran negara pada kawasan perbatasan maritim melalui kegiatan ekonomi.
Keempat, pemerintah segera melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan dan Perpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, menyelesaikan masalah penggantian alat tangkap cantrang khususnya untuk nelayan kecil, mempercepat penyelesaian hukum terhadap kapal-kapal eks asing, serta menetapkan kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
Kelima, pemerintah diminta untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan wisata bahari, memperkuat gerakan nasional dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata bahari, dan melakukan deregulasi kebijakan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepelabuhanan (CIQP) bagi kapal pesiar dan kapal layar.
Rekomendasi tersebut serta rekomendasi dari sebelas sektor lainnya diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan Rembuknas 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin malam.
Rembuknas 2017 digelar oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan tema “Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Rembuknas sebelumnya telah didahului oleh Rembuk Daerah (Rembukda) selama sebulan di 14 provinsi serta diskusi kelompok terumpun (focus group discussion) dengan 16 universitas yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
“Kami ingin mendapatkan evaluasi pada kinerja pemerintah, kami ingin ada ‘review’ bersama agar kinerja dapat lebih ditingkatkan,” kata Anggota Dewan Pengarah Rembuknas 2017 Sidarto Danusubroto.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
