Jakarta, aktual.com – Peneliti senior LIPI Siti Zuhro, mengkritisi rencana pemerintah untuk menambah wakil menteri dalam kabinet pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yang menurutnya hanya akan mengganggu akselerasi birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi.
“Dengan penambahan wamen yang sangat banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka. Ini akan mengganggu kinerja birokrasi,” kata Siti, ditulis Minggu (10/11).
Kabinet gemuk Jokowi ini dianggap bakal menyulitkan birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi. Seharusnya, lanjut dia, jabatan sekjen hingga dirjen bisa didorong untuk membantu kerja menteri.
“Dengan pemilu langsung dan banyaknya dukungan politik plus tim sukses, birokrasi pascapemilu jadi tambun/gembrot,” katanya.
Meski demikian, Siti menyadari ada pos-pos kementerian yang memang memerlukan posisi wamen. Dua di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Dia juga mengatakan penambahan kursi wamen akan berpengaruh terhadap pemborosan anggaran negara. Apalagi fasilitas wamen sama dengan yang diterima oleh menteri.
“Pastinya berpengaruh terhadap anggaran karena wamen pejabat yang satu poin di bawah menteri. Fasilitas yang diterima juga tak jauh dari yang diterima menteri,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah berencana menambah kursi enam wamen dalam Kabinet Indonesia Maju.
Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, bahwa penambahan kurai wamen itu untuk membantu tugas-tugas pemerintah. Namun, Moeldoko belum menjelaskan wamen tersebut akan ditempatkan di mana saja.
“Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan,” kata Moeldoko di Rapimnas HKTI, di Jakarta, Sabtu (9/11).
Dia mengatakan kemungkinan penambahan enam wakil menteri itu merupakan pengembangan. Saat ini sosok wamen-nya sedang dicari. Moeldoko pun meminta semua pihak menunggu saja kepastian jadi atau tidaknya penambahan wamen ini dari Jokowi.
“Untuk itu, untuk wamen sedang dicari sih,” tuturnya.
Sejauh ini, setidaknya ada dua kementerian yang sudah diatur memiliki wakil menteri lewat dua Peraturan Presiden (Perpres) berbeda, yakni Perpres Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Perpres Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun, posisi wamen di kedua kementerian itu belum terisi.
Sejauh ini, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah memiliki 12 wamen di 11 kementerian. Mereka ialah:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong
7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Budi Sadikin
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmojo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Zaenal Arifin
