Jakarta, Aktual.com — Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka membantah kabar sudah adanya pembicaraan antara pimpinan DPR, Komisi VI dan pimpinan Pansus Pelindo II terkait rencana pencabutan surat larangan Meneg BUMN Rini Soemarno untuk datang mengikuti rapat kerja dengan DPR RI.
“Enggak ada tuh pembicaraan dengan pansus,” ujar Rieke di Jakarta, Kamis (26/5).
Terkait hal itu, Rieke mengatakan bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan tim pansus Pelindo II terlebih dahulu. (Baca: Demi Pengawasan BUMN, Pimpinan Akan Cabut Larangan Rini Soemarno Rapat Di DPR)
“Nanti saya coba bicarakan dengan pimpinan dan anggota pansus yang lain,” ungkap dia.
Menurutnya, pencabutan larangan Rini Soemarno tersebut tidak serta merta mendiskualifikasi rekomendasi pansus Pelindo II yang disepakati paripurna DPR. (Baca: Upayakan Cabut Larangan Rini Rapat di DPR, Rekomendasi Pansus Tetap Melekat)
“Intinya keputusan tertinggi ada di Paripurna. Jika hendak membatalkan putusan Paripurna harus di Paripurna. Saya yakin pimpinan DPR sangat memahami mekanisme tersebut,” pungkas Rieke yang kini duduk sebagai anggota di Komisi VI DPR.
Rieke kembali mengingatkan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pembicaraan antara pimpinan DPR RI dengan tim pansus Pelindo II DPR RI terkait hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pihaknya tengah memproses surat pencabutan larangan pemanggilan Menteri BUMN Rini Soemarno ke DPR untuk menghadiri rapat kerja bersama mitra komisi.
Ia menuturkan pimpinan DPR beserta pimpinan Komisi VI dan Pansus Pelindo kini tengah membicarakan hal tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
