Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai Perppu No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpeng tindih dan sangat rawan penyelewengan. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyarankan agar pemerintah yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati semestinya┬árealistis terhadap kondisi perekonomian nasional baik dari kebijakan makro ataupun fiskalnya.

Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang mengklaim bahwa APBN 2018 bisa mengatasi ketimpangan di tengah kondisi utang yang tinggi saat ini. Bahkan ia mengatakan dana besar yang ada dalam belanja negara itu akan efektif menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada perkembangan ekonomi makro, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan rata-rata hanya sekitar 7 persen,” kata Heri saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (29/10).

Dalam kajian yang dilakukan fraksi Gerindra DPR RI, sambung Heri, gagalnya capaian target, lantaran lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan yang membuat realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya sebesar 4,79 persen, 2016 sebesar 5.02 persen, dan 2017 diperkirakan tidak lebih dari 5.15 persen dan 2018 maksimal 5.4 persen saja.

“Sehingga realitas itu menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi maksimal hanya mencapai sebesar 5.25 persen dari target yang dijanjikan,” pungkas politikus Gerindra itu.

(Andy AbdulHamid)