Blora, aktual.com — Sekolah Negarawan bersama Lumbung Kreasi Nusantara menggelar forum Suluk Negarawan di Hotel Azana Hill Resort Blora, Jumat (14/8/2026), dengan membawa gagasan besar tentang perlunya perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Dalam forum tersebut, para pemantik diskusi menekankan bahwa persoalan bangsa hari ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pergantian pemimpin atau jargon politik lima tahunan. Diperlukan perubahan yang menyentuh struktur negara sekaligus budaya masyarakat agar Indonesia mampu bergerak menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Wakil Direktur Sekolah Negarawan Bidang Hukum dan Kerja Sama, Rinto Setiyawan, menjelaskan bahwa salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendorong amandemen kelima UUD RI. Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diperbarui agar lebih mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat kualitas demokrasi dan pelayanan publik.
“Perubahan bangsa tidak bisa hanya kosmetik. Harus ada pembenahan struktur agar negara benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujarnya di hadapan peserta Suluk Negarawan.
Rinto menilai, banyak persoalan birokrasi dan praktik korupsi yang berulang karena sistem negara masih menyimpan banyak ruang tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan budaya politik transaksional. Karena itu, amandemen konstitusi dipandang perlu untuk memperkuat arah pembangunan negara yang lebih sehat.
Namun, Sekolah Negarawan menegaskan bahwa perubahan struktural saja tidak cukup. Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra menyebut bangsa ini juga membutuhkan revolusi kultural yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Menurut Saputra, teknologi saat ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi telah menjadi kekuatan besar yang mampu membentuk perilaku masyarakat secara perlahan. Ia mencontohkan bagaimana Shopee mengubah budaya belanja masyarakat, Gojek mengubah cara orang bekerja dan bergerak, serta PT KAI berhasil membangun budaya disiplin penumpang melalui sistem layanan digital.
“Teknologi sebenarnya sedang mengubah budaya manusia setiap hari. Persoalannya, apakah negara mau memanfaatkan perubahan itu untuk membangun tata kelola yang lebih baik?” kata Saputra.
Dalam paparannya, Prayogi memperkenalkan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan memanfaatkan artificial intelligence (AI), big data, blockchain, Internet of Things, hingga sistem prediksi perilaku sosial. Teknologi-teknologi tersebut dinilai mampu memperkecil ruang korupsi sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan publik.
Ia menyebut Estonia dan Finlandia sebagai contoh negara yang berhasil membangun sistem pemerintahan digital secara efektif. Di Finlandia, misalnya, data administrasi warga dapat digunakan berulang kali untuk berbagai layanan publik tanpa harus melakukan penginputan data dari awal.
Menurut Saputra, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk melakukan lompatan serupa. Hanya saja, mental feodalisme dan budaya birokrasi yang rumit sering kali membuat transformasi berjalan lambat.
Dalam kesempatan itu, Saputra juga memaparkan teori “fraktal sosial” untuk menjelaskan bagaimana budaya korupsi dan pelanggaran aturan terbentuk secara berulang dari level kecil hingga menjadi sistem besar. Ia menilai persoalan bangsa bukan sekadar kesalahan individu, tetapi pola sosial yang diwariskan dan dinormalisasi terus-menerus.
Karena itu, revolusi kultural dinilai penting agar masyarakat tidak lagi memandang pelanggaran sebagai sesuatu yang wajar.
Sementara itu, penggagas Sekolah Negarawan Adil Amrullah atau Cak Dil menegaskan bahwa forum Suluk Negarawan bukan ruang politik praktis, melainkan ruang pendidikan kebangsaan untuk melahirkan generasi yang memiliki kesadaran tentang negara dan tanggung jawab sosial.
“Setiap warga negara punya tanggung jawab terhadap keadaan negaranya,” ujarnya.
Ia juga menyebut Blora sebagai tempat yang penting dalam sejarah pemikiran Indonesia. Menurutnya, daerah ini memiliki tradisi panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh yang berpikir kritis terhadap keadaan bangsa, mulai dari Samin Surosentiko hingga Pramoedya Ananta Toer.
Melalui Suluk Negarawan, Sekolah Negarawan berharap muncul generasi baru yang tidak hanya sibuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga memiliki visi jangka panjang tentang masa depan Indonesia.
Di tengah derasnya arus politik populis dan budaya instan, forum ini mencoba mengingatkan bahwa bangsa besar membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin populer. Ia membutuhkan negarawan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
