Jakarta, Aktual.com – DPP Partai Golkar akan mengagendakan rapat pleno pengurus untuk menentukan sikap dan nasib partai berlambang pohon beringin kedepan. Hal ini pasca penahanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (19/11) malam.

“Semua akan dibicarakan dalam rapat pleno. Jadi saya sebagai ketua harian sekarang memimpin organisasi ‎menghantar rapat pleno. Rapat pleno itu yang menentukan apakah ada plt, apakah ada munas, atau apa, itu semua adalah kewenangan rapat pleno,” ujar Nurdin, Senin (20/11).

Rencananya, Rapat Pleno akan diselenggarakan pada besok, Selasa (21/11) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Nurdin membenarkan bahwa dalam aturan AD/ART, Ketua Harian secara otomatis dapat menjadi Plt Ketua Umum, jika ketua umum dinonaktifkan. Nurdin pun mengaku siap jika tigas tersebut diamanatkan oleh partai.

“Oiya. Otomatis itu harus kita terima. Karena itu tugas. Tanggungjawab,” katanya.

(Reporter: Nailin)

(Eka)