Keempat, lembaga antikorupsi harus terpisah dari kontrol polisi. Quah menilai bahwa lembaga antikorupsi harus secepatnya dipisahkan dari Kepolisian agar bekerja lebih efektif.

Hal tersebut terlihat jelas di lembaga antikorupsi Singapura dan Hong Kong yang lebih efektif memberantas korupsi setelah terpisah dari Kepolisian sedangkan lembaga antikorupsi Mongolia dan India sulit bekerja karena keterlibatan polisi di lembaga itu.

Kelima, mengurangi titik-titik rawan korupsi dalam birokrasi seperti di Bea Cukai, Imigrasi, keuangan dan polisi. Lembaga-lembaga tersebut harus terus-menerus melakukan pengawasan internal atas stafnya.

Keenam, mengurangi korupsi dengan meningkatkan gaji pegawai bila negara dapat melakukannya. Aparatur negara atau pemimpin politik akan lebih mungkin korup bila pendapatan mereka sedikit atau tidak seimbang dengan tanggung jawab mereka selama kondisi keuangan pemerintahan memungkinkan.

(Abdul Hamid)