Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim anggota Mahkamah Konstitusi memimpin jalannya sidang lanjutan uji UU BUMN di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (18/4). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan pendapat ahli dari pihak pemohon yaitu Prof DR. Koerniatmanto SH, MH dan Ir. Bernaulus Saragih, MSc., Ph.D. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Mahkamah Konstitusi menilai bukti yang diserahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak kuat dan relevan, terkait dengan perkara sengketa hasil Pileg 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah.

“Dalil pengurangan perolehan suara pemohon di Distrik Megambilis tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Sabtu (10/8).

Sebelumnya PSI mendalilkan telah kehilangan 716 suara di Distrik Megambilis karena dipindahkan kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel.

Berdasarkan dalil tersebut Mahkamah kemudian mencocokkan perolehan suara pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan pemohon, termohon (KPU), dan Bawaslu, yang kemudian menunjukkan bahwa perolehan suara pemohon adalah nol (0) suara di Distrik Megambilis.

“Tidak terdapat perbedaan perolehan suara pemohon dalam formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu. Tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi di tingkat distrik,” ujar Arief.

Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi KPU dan bukti yang diserahkan kepada Mahkamah, terungkap fakta keberatan saksi pemohon baru disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi.

(Abdul Hamid)