Ekonom senior Dr Rizal Ramli saat memberikan keterangan pers mengenai solusi terhadap salah urus tata kelola BPJS di Jalan Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018). Menanggapi masalah yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan publik. Rizal menjelaskan, bahwa tak heran jika akhirnya Indonesia saat ini mengalami defisit. Menurutnya, jauh sebelumnya sejumlah negara eropa telah melakukan Social Security Sistem (Sistem Jaminan Sosial) terhadap warga negaranya. UU BPJS 2014 dimulai dengan pembiayaan yang tidak memadai (underfunded) dari pemerintah. Diketahui, BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ekonom Senior sekaligus mantan Menko Maritim, Rizal Ramli mengatakan bahwa solusi dengan berutang itu akan membebani APBN kita berikutnya dan generasi yang akan datang.

“Cobalah serius menguber wajib pajak besar dan perusahaan asing, agar penerimaan pajak ini meningkat dan mencapat target,” katanya ditulis (6/11).

Dikatakan RR sapaan Rizal, selain soal defisit soal yang harusnya jadi perhatian pemerintah dan publik adalah pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target. Sejumlah lembaga sudah memprediksi melesetnya pertumbuhan ekonomi itu dan sudah pula dipublikasikan media massa.

“Bank Indonesia, beberapa hari lalu memperkirakan ekonomi kita tahun 2019, hanya tumbuh 5,05%. Perkiraan itu dibawah yang ditargetkan APBN 2019 yang dipatok pada 5,1%. Pada September lalu Bank Dunia, memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 bisa dibawah 5%. Sejumlah ekonom juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan melambat,” ungkapnya.

Jauh sebelum sejumlah lembaga itu mempublikasikan proyeksi mereka, Rizal Ramli sudah mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun itu. Pada 12 Agustus 2019, pada acara bertajuk “Ngopi Bareng” di kantornya di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Rizal Ramli memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan turun di bawah 5%.

“Sayangnya, pemerintah melakukan langkah penghematan yang justru merepotkan rakyat lapisan golongan bawah,” paparnya.

(Abdul Hamid)