“Melihat kondisi politik di Indonesia, kita nanti akan sangat bergantung kepada wali kota-nya yang mesti open minded, yang bagus dan profesional. Kalau kita dapat yang seperti itu, kalau tidak, maka akan jadi bencana,” imbuhnya.
Suryani juga mengatakan kalau Kota Batam lebih bagus dikelola oleh lembaga yang betul-betul profesional yang tidak tersentuh oleh pergantian kepemimpinan setiap lima tahun.
“Jangan ciptakan masalah baru. Jadi mumpung itu belum terjadi, lebih bagus dihindari,” katanya.
Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia, Suryani berharap pemerintah tidak terburu-buru memgambil kebijakan tanpa kajian dan aturan main yang jelas.
Namun jika hal itu harus terjadi, para pengusaha di Batam akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Artikel ini ditulis oleh:
