Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, Selasa (2/8). Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rapat terbatas mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang diharapkan akan melahirkan keputusan formal terkait kelanjutan nasib proyek tersebut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/16.

Yogyakarta, Aktual.com – Muhammadiyah melalui salah satu Pimpinan Pusatnya, Busyro Muqoddas, kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait nasib Reklamasi Teluk Jakarta.

“Kuncinya sekali lagi kembali kepada pak Jokowi, ada sikap dan tanggung jawab moral dia sebagai Presiden dalam masalah ini,” ujar Ketua bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini, Minggu (28/8), di Yogyakarta.

Kepada Aktual, dirinya menegaskan bahwa isu reklamasi menyangkut persoalan yang pelik, yakni pemiskinan satu kelompok besar masyarakat dengan menguntungkan satu kelompok kecil.

“Apa yang pernah disampaikan pak Rizal Ramli dulu seharusnya diefektifkan, jangan kemudian malah dibuka lagi,” kata Busyro.

Seperti diketahui, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan tengah mengkaji ulang pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta terutama di pulau G, dimana oleh Menko sebelumnya Rizal Ramli telah diputuskan agar tidak lagi dilanjutkan.

“Reklamasi bukan soal teluk Jakarta saja tapi dimana-mana, dan itu bisnis. Belum lagi aspek keamanannya, apakah pernah dibentuk satu public discuss tentang hal ini?” sindir mantan komisioner KPK itu.

Dalam Rakernas Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (28/8), pelaksanaan reklamasi di berbagai daerah dinilai jadi salah satu bukti rendahnya pertimbangan unsur HAM sipol ekosob dalam pemerintahan Jokowi-JK.

(Nelson Nafis)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Nelson Nafis
Editor: Arbie Marwan