Kebjikan Populis Untuk Politik 2019?
Sebenarnya DPR telah mencium bau politik pada RAPBN yang mengedepankan aspek populis. Karenanya pada saat rapat paripurna bersama Kementerian Keuangan dengan agenda penyampaian pandangan dari fraksi, Ramson Siagian dari Partai Gerindra mengkritisi tujuan dari peningkatan dana bansos, dia meminta agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik 2019.
“Peningkatan signifikan Bansos terjadi pada tahun politik, ini harus hati-hati, pendapatan negara harus disalurkan kepada rakyat, itu bukan uang presiden,” kata Ramson.
Tentu saja Menteri Keuangan, Sri Mulyani menepis tudingan itu. Dia cukup optimis rencana penganggaran itu akan berjalan mulus lantaran kekuatan politik pendukung pemerintah di parlemen secara jumlah kursi lebih banyak atau mayoritas dibanding kubu oposisi.
“Menurut saya, PKH, Bansosdan segala macam itu sudah lama memang ditargetkan untuk masyarakat yang diberikan bantuan,” kata Sri Mulyani.
Dia meminta DPR tidak mengkhawatirkan dana Bansos dengan muatan politis, dan dia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki standar dan kriteria dalam hal mekanisme penyaluran dana sosial. Lebih jauh imbuhnya, pemerintah telah mengkaji dan mempertimbangkan secara rinci dampak terhadap roda perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat dari struktur RAPBN 2019.
“Kita konsisten memberikan Bansos, dan kehatian-hatian juga kita lakukan, jadi sesuailah sama yang kita lakukan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
