Jakarta, Aktual.co — Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu ujian pertama bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Akan tetapi, menurut survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka Jokowi menjadi tokoh yang paling disalahkan oleh publik. Presiden, Jokowi akan menjadi sasaran kekecewaan rakyat, terutama rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah.
“Sebesar 51,20 persen publik akan menyalahkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas penaikan harga BBM. Hanya 32,40 persen yang menyalahkan DPR,” kata anggota tim riset LSI, Rully Akbar, Kamis (30/10).
Bahkan, kata Rully, dukungan terhadap Jokowi akan merosot tajam karena pada saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu, masyarakat “wong cilik” merupakan basis utama pendukung Jokowi.
Jokowi, kata dia, harus mempunyai opsi B untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat. Jokowi, kata Rully, harus membuat suatu kebijakan yang populer agar masyarakat tidak merasa terbebani akibat penaikan BBM.
“Kebijakan populis lain harus segera diimplementasikan, misalnya saja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi, masyarakat tahu subsidinya ke mana,” kata Rully.
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 27-28 Oktober 2014. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 respons dan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
Pemerintah dipastikan akan menaikkan harga BBM sebelum 1 Januari 2015. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji program perlindungan sosial yang tepat sasaran sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu.
Artikel ini ditulis oleh:
