Jakarta, Aktual.com — Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengungkapkan pendaftaran Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar hasil formatur Musyawarah Nasional Luar Biasa Bali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) masih terbentur keterwakilan perempuan.
Kuota keterwakilan perempuan partai politik, disampaikan Nurdin merujuk pernyataan Kemenkumham harus mencapai 30 persen.
Karena itu formatur kemudian melakukan penambahan kepengurusan perempuan menjadi 279 orang. Jumlah itu sudah final sesuai aturan keterwakilan perempuan.
“Setelah kita mau daftar ke Kemenkumham hasil formatur, terjadi kekurangan perempuan, perempuan harus 30 persen, itu yang membuat ada penambahan, jadi sekarang jumlah kepengurusan 279, itu sudah final,” terang Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/6).
“SK-nya sudah diteken semua, formatur sudah teken, jadi sudah final-lah jumlah kepengurusan 279. Ada beberapa memang yang penambahan itu baik di pengurus harian maupun di partai, itu aja. Yang laen enggak ada,” tambahnya.
Sebelumnya ditempat yang sama, Sekjen Idrus Marham mengatakan SK Susunan Kepengurusan Golkar tengah menunggu akta notaris untuk dapat mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Insya Allah minggu ini selesai,” katanya.
Susunan Kepengurusan, dimungkinkan akan ada perubahan posisi baik di departemen maupun posisi bendahara.
Salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan yang masuk sebagai Dewan Pembina yang menyatakan tidak harus duduk pada jabatan tersebut. Luhut ingin fokus membantu Presiden sebagai Menko Polhukam.
“Pak Luhut memang sudah menyampaikan bahwa sebagai kader Golkar tidak harus berada di dewan pembina. Tetapi fokus dari awal membantu Presiden Jokowi-JK dalam rangka sukses kinerja kabinet kerja sehingga tidak masuk,” ucap Idrus.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
