Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim anggota Mahkamah Konstitusi memimpin jalannya sidang lanjutan uji UU BUMN di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (18/4). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan pendapat ahli dari pihak pemohon yaitu Prof DR. Koerniatmanto SH, MH dan Ir. Bernaulus Saragih, MSc., Ph.D. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Maluku terkait perolehan suara DPRD Provinsi Maluku Dapil 1, karena permohonan tersebut dinilai Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (9/8).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menyatakan telah membandingkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh seluruh pihak terkait adanya perubahan jumlah perolehan suara yang dianggap merugikan Partai Nasdem.

“Setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak termasuk bukti Formulir Model C1 Plano yang diajukan termohon (KPU), Mahkamah mendapatkan fakta selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon bukan merupakan penambahan suara yang dilakukan secara melawan hukum yang menguntungkan pihak terkait,” ujar Saldi.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perubahan perolehan suara tersebut terjadi akibat dari kesalahan penulisan penghitungan hasil perolehan suara oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu.

“Hal itu bersesuaian dengan fakta persidangan bahwa kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KPU telah dilakukan koreksi dengan menyandingkan dengan data Formulir Model C1 Plano KPU,” jelas Saldi.

(Abdul Hamid)