Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meminta para menterinya dan kepala lembaga dalam pembahasan RAPBN 2017 memprioritaskan menampung luncuran proyek atau kegiatan yang mendesak yang mengalami penundaan pada 2016.
“Agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas perkembangan APBN 2016 dan RAPBN 2017 di Kantot Presiden Jakarta, Jumat (16/9).
Presiden juga meminta pembahasan RAPBN dengan komisi dan Badan Anggaran DPR segera dimulai dan semua kementerian dan lembaga fokus mensukseskan pembahasan anggaran 2017, agar tepat waktu sesuai target yang ditetapkan.
Dalam pengajuan anggaran tambahan, Jokowi mengingatkan pada kementerian dan lembaga dalam mengajukan sendiri-sendiri ke komisi DPR.
“Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR. Harus mulai koordinasi dengan kita dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak anggaran kita buyar lagi,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan pembahasan anggaran di kementerian dan lembaga dilakukan hanya sampai pada program saja dan tidak sampai kesatuan tiga.
“Saya ingatkan hanya sampai program, tidak sampai pada satuan tiga. Kalau nggak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan di sana (DPR) satuan tiga, tidak ada,” tegasnya.
Presiden juga menekankan bahwa pembiayaan program-program prioritas tidak harus diambil dari APBN, tetapi bisa melibatkan swasta.
“Kita harus memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi dengan momentum perkembangan ekonomi yang dicapai terjaga,” harapnya.
Jokowi meminta memberikan prioritas pertama kepada swasta, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh dimatikan.
“Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan opsi berikutnya, yaitu misalnya, skema PPP (Public Private Partnership). Jika tidak ada mengambil maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD, baru terakhir kita ambilalih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD,” tutur Presiden.
Jokowi berharap langkah-langkah tersebut terus dilakukan dan untuk mendukung iklim investasi diperlukan regulasi yang menjamin kepastian usaha.
“Perizinan dan insentif, deregulasinya agar terus kita lakukanlah,” tegas Jokowi.
Presiden mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk mengawal aturan dan syarat yang dipangkas, agar tidak muncul kembali sehingga tetap menghambat kemudahan berusaha.
“Kalau tidak, syarat sudah dan aturan-atuaran yang dipotong muncul lagi di tingkat dibawah menteri. Menurut saya sangat mengganggu,” ungkap Presiden.
Jokowi meminta paket deregulasi I hingga XIII dilaksanakan secara konkrit dalam mendukung iklim usaha di dalam negeri.
Terkait “dwelling time” (waktu bongkar muat di pelabuhan), Presiden meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan Kementrian yang terkait untuk terus melakukan perombakan besar-besaran reformasi agar target 2,3 hari dapat tercapai.
(Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
