Jakarta, Aktual.com — Pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini masih akan tertatih-tatih terpengaruh perekonomian dunia yang masih melambat. Dengan kondisi begitu, kecil kemungkinan target pajak akan tercapai.
Melihat hal itu, menurut anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, sebaiknya pemerintah selektif dalam mengusung proyek infrastruktur. Proyek-proyek yang tidak penting seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mestinya dibatalkan saja.
“Memang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan dari APBN, tapi ngutang dari China. Cuma memang mengingat perekonomian nasional masih melambat, mestinya proyek yang menelan dana besar seperti itu dibatalkan,” tandas dia kepada Aktual.com, Rabu (2/3).
Ia menegaskan, APBN saat ini masih dalam kondisi berat, terlebih akan banyak target-target makro ekonomi yang dikoreksi. Bahkan untuk target penerimaan perpajakan sangat mungkin dikoreksi karena dengan kondisi saat ini tidak mungkin tercapai.
Untuk itu, kata dia, dana-dana yang hasil utangan untuk membangun proyek besar, harus lebih selektif. “Maka proyek seperti kereta cepat tidak perlu, karena juga tidak berdampak ke perekonomian,” tandas Sartono.
Dalam analisa dia, jika dana utangan itu dibangun untuk proyek yang dapat menguatkan perekonomian, maka implikasinya dana untuk bayar utang itu akan mudah didapat.
“Jadi pemerintah perlu hati-hati. Saat ini target pajak sebesar Rp1.546,7 triliun sulit dicapai. Mestinya kalau ada dana besar digunakan secara bijak untuk proyek yang tepat dan lebih bermanfaat,” paparnya dengan menambahkan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya masih masuk akal.
Untuk itu, dari Komisi VI DPR, kata dia, ingin segera mengundang Menteri BUMN Rini Soemarno untuk klarifikasi soal proyek kereta cepat ini.
“Rencananya akan kami jadwalkan di pekan ini (memanggail Rini),” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
