Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring menilai hebohnya pelaksanaan DKI Jakarta karena adanya dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan keberpihakan penguasa pada pasangan calon tertentu.
“Pilkada bukanlah persoalan utama di negeri ini, termasuk Pilkada DKI Jakarta. Isu pilkada itu sebentar dan pada titik puncaknya akan hilang kalau pilkada ini normal. Tetapi ini karena ada bumbu penistaan dan sebagainya. Ini juga saya sampaikan kepada Kapori dalam rapat Komisi III,” ujarnya dalam diskusi empat pilar, di Komplek Parlemen Senayan, Senin (13/3).
Bahkan, apapun yang terkait termasuk terorisme dan sebagainya dikaitkan dengan ini, seperti Ustadz Bachtiar Nasir diperiksa polisi terkait pajak.
“Saya sudah sampaikan, kalau orang usut soal pajak, kita semua pasti kena,” kata Tifatul.
Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak berjalan normal, namun tidak seramai yang terjadi di di Jakarta sekarang ini. Karena orang tersinggung kemudian menjadi ramai. Bahkan demo-demo di seluruh Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI.
“Semestinya Pilkada DKI ya DKI saja yang ribut, tapi ini lintas pulau lintas kota, lintas provinsi. Bahkan entah apa urusan nya orang di Islamabad di sana, di Pakistan, demo juga anti Ahok,” jelasnya.
“Mereka kenal enggak Ahok itu siapa. Jadi ini karena ada kembang-kembangnya, tetapi kalau normal-normal saja atau biasa selesai sepekan,” sambung Tifatul.
Ditambahkan, polemik yang timbul dalam Pilkada DKI yaitu adanya sikap penguasa yang berpihak kepada pasangan calon tertentu. Apabila penguasa tidak berpihak pada kepentingan tertentu, sebenarnya aman-aman saja. Namun menjadi riuh karena ada keberpihakan penguasa.
“Contohnya, misalnya Ahok bebas, Habib Riziq dipenjara, kira-kira bisa di simulasikan enggak? Saya tidak tahu dan kalau ini terjadi, bapak Ahok bebas, Ustadz Bachtiar Nasir dan lainnya di tahan, kira kira bagaimana,” pungkasnya.
(Nailin Insa)
Artikel ini ditulis oleh:
