Suasana Rapat Paripurna kedua pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 di Ruang Paripurna Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8). Rapat tersebut membahas tentang pembahasan APBN Perubahan, penetapan anggota komisi dari masing-masing fraksi, pengambilan keputusan tingkat dua tentang UU Perlindungan Anak dan pelantikan dua anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW). AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengimbau agar DPR RI terus meningkatkan kinerjanya untuk mengangkat citra lembaga perwakilan rakyat.

“Citra lembaga DPR RI jika dibiarkan interval angka 1 hingga 10, agar jangan sudah merasa puas berada di angka enam, tapi harus lebih ditingkatkan menjadi angka delapan,” kata Siti Zuhro pada diskusi “Dialektika Demokrasi: Evaluasi Kinerja DPR RI” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Siti, survei yang dilakukan oleh lembaga survei CSIS maupun Litbang Kompas bahwa citra DPR RI meningkat jika sasarannya untuk meningkatkan kinerja, adalah bagus.

Selain itu, kata dia, hasil penelitian yang dilakukan lembawa swadaya masyarakat (LSM) Formappi dan ICW soal kinerja dan citra DPR juga cukup banyak.

“Peningkatan citra DPR RI, salah satunya indikasinya adalah minimnya parktik politik uang pada saat pemilu legislatif,” katanya.

Ia menegaskan, bicara DPR RI yang anggotanya berasal dari partai politik, maka harus membicarakan juga partai politik sebagai sumber dan latar belakang anggotanya.

Siti Zuhro mengusulkan lima hal untuk perbaikan kinerja dan citra DPR RI. Pertama, DPR RI membuat sistem staf pendukung untuk mendukung kerja pada setiap anggota.

Kedua, DPR RI harus membangun ikon baru untuk membuat citra baru yang lebih positif. Ketiga, DPR yang merupakan representasi partai politik menjadi sorotan publik, sehingga partai politik harus melakukan rekrutmen kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas.

Keempat, kualitas dan kemampuan anggota DPR RI beragam, tidak semuanya baik. Ini menjadi catatan partai politik untuk memilih calon anggota DPR yang baik dan berkualitas untuk berkompetisi di DPR RI.

Kelima, keberadaan majelis kehormatan dewan (MKD) di DPR cukup bagus untuk meningkatkan citra lembaga, meskipun masih belum berjalan optimal.

(Antara)

()