Jakarta, Aktual.com – Sulit untuk disangkal bahwa pelemahan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah membawa pengaruh buruk pada perekonomian Indonesia. Contoh nyatanya adalah, hingga semester III 2018, Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) mencatat kerugian sebesar Rp18,4 triliun akibat pelemahan rupiah terhadap dolar.
Tren kerugian PLN ini terus meningkat seiring keterpurukan nilai tukar rupiah yang sulit terkendalikan sepanjang tahun 2018 ini. Akibat selisih kurs ini, perusahaan plat merah itu pada semester I mengalami kerugian Rp5,3 triliun, sedangkan nilai tukar rupiah bergerak fluktuasi di kisaran Rp14.000 atau mengalami pelemahan hingga Rp800 rupiah ketika Januari Rp13.200 per dolar.
Selang tiga bulan kemudian, nilai tukar dolar terhadap rupiah mengamuk dikisaran Rp15.000, sehingga dalam kurun waktu 3 bulan itu, PLN membukukan kerugiannya mencapai Rp13 triliun. Secara akumulasi dari januari hingga September, PLN mengalami kerugian 18,4 triliun akibat keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Lalu bagaimana program pembangunan yang dilakukan agar tidak mangkrak terhenti dijalan? Dan yang terpenting bagaimana PLN tetap bisa bertahan ditengah tantangan keterpurukan nilai tukar rupiah?
Pengendalian PLN dari Ancaman
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan permasalahan eksternal diluar kendali PLN. Dalam kondisi ini, sulit bagi PLN untuk terhindar dari kerugian yang diantaranya bersumber dari selisih perhitungan utang.
Adapun upaya yang mesti dilakukan oleh PLN diantaranya mengendalikan beban utang jangka pendek serta terus mendorong energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi primer bersumber dari bahan bakar fosil.
“Kedepan PLN perlu melakukan pengendalian beban utang jangka pendek, menjaga arus kas dengan melakukan penjadwalan pembayaran dan melakukan hedging untuk kontrak-kontrak energi primer. Sedangkan untuk jangka panjang, PLN perlu meningkatkan bauran pembangkit energi terbarukan khususnya hidro dan panas bumi serta biomassa untuk mensubstitusi energi dari fosil yang harganya selalu fluktuasi,” kata dia.
Sama halnya dengan pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi mengatakan selisih nilai tukar rupiah hingga menyebabkan kerugian bagi PLN merupakan akibat pengaruh eksternal diluar kendali PLN. Tetapi di tataran piskal, PLN tidak diuntungkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperkenankan kemenaikan tarif.
“Di hilir PLN harus membeli energi primer dengan harga pasar. Masalahnya hampir semua harga energi primer lagi tinggi, ditambah pelemahan rupiah menyebabkan beban biaya PLN membengkak. Sedang tarif listrik ditentukan pemerintah, yang sudah diputuskan tarif listrik tidak naik hingga akhir 2019. Sementara, subsidi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk menutup beban biaya tersebut. Dalam kondisi ini, tidak bisa dihindari PLN mengalami kerugian, termasuk kerugian kurs,” kata dia.
Dengan situasi yang sulit ini, Fahmy menyarankan agar PLN mengkaji untuk menunda sejumlah proyek yang telah dicanangkan. Diantaranya yakni program pembangunan listrik 35.000 MW.
“Beberapa proyek pembangkit dalam proyek 35.000 MW sebaiknya ditunda, selain membutuhkan dana dalam jumlah besar, impor contents tinggi, sehingga dengan pelemahan rupiah akan semakin menambah beban keuangan PLN,” tutur dia.
Selanjutnya…
Pembelaan PLN
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
