Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi Salamuddin Daeng mengingatkan pemerintah terutama Menteri Keuangan terkait utang Pemerintah yang meningkat secara drastis dalam tahun ini. Pasalnya, utang Pemerintah Jokowi yang meningkat tajam akan menjadi beban besar di kemudian hari, mengingat kondisi ekonomi yang terus melemah.
Menurut data Kementerian Keuangan, utang Pemerintah sampai dengan bulan Oktober 2015 mencapai Rp3.021,30 triliun. Pada Bulan Januari 2015 utang pemerintah senilai Rp2.608,78 Triliun. Dengan demikian dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2015 utang pemerintah telah meningkat Rp412,25 triliun.
Selanjutnya Laporan Bank Dunia Desember 2015 menyebutkan utang yang sudah diterima pemerintah dalam tahun 2015 ini mencapai Rp510,4 Triliun dari penerbitan securitas dan Rp53 triliun dari pinjaman resmi luar negeri. Dengan demikian pemerintah telah berhutang senilai Rp563,4 Triliun sampai dengan 2 desember 2015. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.
“Peningkatan utang pemerintah ini terlalu besar. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah pemerintahan manapun yang memerintah Indonesia sebelumnya berhutang sebanyak ini dalam setahun,” ungkap Salamuddin Daeng yang juga merupakan Kepala Pusat Kajian EKonomi Politik Universitas Bung Karno/UBK di Jakarta, Kamis (31/12).
Penjelasan Menteri Keuangan perlu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi publik. Masyarakat resah dengan kebijakan Pemerintah yang berhutang secara membabi buta.
“Beban utang, bunga dan utang jatuh tempo pasti akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak, pungutan dan pemotongan subsidi,” jelasnya.
Dikatakan lebih lanjut, bahwa Pemerintahan SBY rata rata menciptakan utang pemerintah rata rata sebesar Rp231,17 Triliun/tahun (2010-2014) untuk menutup defisit APBN. Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 x lipat yang dibuat SBY dalam setahun.
“Pemerintah Soeharto selama 30 Tahun meninggalkan utang pemerintah USD53,864 miliar atau Rp261 triliun pada tingkat kurs saat itu (tahun 1997). Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat yang dibuat Soeharto 30 tahun,” ungkapnya.
Menurutnya, Menteri Keuangan RI harus menjelaskan ke publik untuk apa utang Pemerintah ini digunakan? Apakah ini hanya akan habis digunakan untuk anggaran rutin Pemerintah ? mengingat target pajak yang tidak tercapai.
“Jangan sampai utang ini hanya akan menjadi bancakan penguasa,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
