Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan kunci utama dalam pengawasan vaksin agar kasus vaksin palsu tidak terulang kembali.

“BPOM harus melaksanakan fungsinya dengan baik untuk menghindari hal yang sama terjadi kembali. Otoritas pengawasan yang dimiliki BPOM merupakan kunci utama,” kata Saleh, Rabu (29/6).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, BPOM perlu merumuskan peta jalan yang jelas terkait pengawasan dan pengamanan semua produk obat, makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di Indonesia.

Selain itu, koordinasi antarlembaga negara juga perlu dilakukan. Koordinasi tersebut harus melibatkan Kementerian Kesehatan, kepolisian, BPOM, seluruh sarana penyedia layanan kesehatan dan instansi lainnya.

“BPOM tidak mungkin mengerjakan sendiri. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan, terutama masyarakat luas,” ujarnya.

Selain itu, Saleh juga mendesak pemerintah untuk mengumumkan nama-nama fasilitas layanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu.

“Hingga tadi malam, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan ada 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu,” tuturnya.

Selain mengumumkan fasilitas layanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu, pemerintah juga perlu mendata anak-anak yang pernah diimunisasi menggunakan vaksin palsu di masing-masing institusi kesehatan itu.

()