Seorang pegawai Komisi Pemilihan Umun (KPU) menunjukkan contoh surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada uji publik desain surat suara Pemilu di gedung KPU, Jakarta, Jumat (14/9). KPU melakukan uji publik desain surat suara yang nantinya akan digunakan pada Pileg dan Pilpres 2019. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan masih banyak warga yang belum tahu Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan pada 17 April.

Dian mengungkapkan dari temuan riset bersama Founding Fathers House (FFH) dan Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD) diketahui 94 persen pemilih sudah mengetahui adanya pemilu.

“Namun, dari 94 persen itu, hanya 57 persen yang dapat menyebutkan secara tepat tanggal dan bulan pelaksanaannya,” kata Dian dalam Diskusi Catatan Kritis Pemilu 2019: Proyeksi, Partisipasi, dan Potret Pengetahuan Pemilih, di Jakarta, Minggu (7/4).

Sejumlah provinsi yang tingkat pengetahuannya rendah soal adanya pelaksanaan pemilu itu adalah Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Sedangkan provinsi yang pemilihnya banyak tahu soal tanggal dan bulan pelaksanaan dengan tepat adalah Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Selain soal waktu pelaksanaan pemilu, lanjut Dian, pengetahuan calon pemilih terkait teknis penggunaan suara, jumlah kertas surat suara yang digunakan, warna jenis surat suara yang digunakan, jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan, jumlah partai politik nasional yang ikut pemilu legislatif juga tidak menggembirakan.

Apalagi, kata dia, soal metode konversi suara menjadi kursi, besaran angka parliamentary threshold 4 persen, besaran angka presidential threshold 20 persen, berapa jumlah dapil RI, dan regulasi UU Pemilu.

“Umumnya, pengetahuan pemilih soal elemen teknis tidak menggembirakan. Ini menjadi catatan serius menjelang hari pelaksanaan Pemilu 2019,” ujar Dian lagi.

Direktur Eksekutif SPD August Mellaz mengatakan, persoalan rendah pengetahuan pemilih menambah daftar pekerjaan rumah penyelenggara pemilu.

Dengan kondisi saat ini, target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5 persen terancam tidak tercapai.

Survei FFH dan SPD dilaksanakan medio Januari-Maret 2019 menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.200 responden. Survei dengan wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error plus minus 2,8 persen.

antara

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Arbie Marwan