Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi secara simbolis menyerahkan benih kelapa kepada Masyarakat Petani Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (3/8/2021). (Foto: Aktual / Arbie Marwan)
Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi secara simbolis menyerahkan benih kelapa kepada Masyarakat Petani Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (3/8/2021). (Foto: Aktual / Arbie Marwan)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi mengatakan untuk mendukung ketahanan nasional (national resilience) maupun ketahanan pangan, bergantung pada kemandirian pangan (food resilience) yang mengarah kepada kedaulatan pangan (food soveregnity).

Harvick menilai bahwa proyeksi perkembangan ekonomi di masa mendatang hampir 100 persen berasal dari pangan.

“Ini program saya pribadi dan kementerian pertanian bahwa untuk mendukung, bukan saja Ketahanan Pangan, tetapi juga national resilience ini, sangat bergantung kepada food resilience. Syukur-syukur bisa food soveregnity. Ini penting, karena ke depan saya lihat perkembangan ekonomi ini hampir 100 persen (dari) pangan,” ujar Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, Jakarta, Jumat (6/8).

Untuk itu, menurut Wamentan, pihaknya terus melakukan sinergi dengan Kementerian Perdagangan agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dalam mewujudkan kemandirian pangan, misalnya impor beras.

Namun Harvick mengungkapkan, impor beras terjadi akibat adanya miss informasi dan perbedaan data antar lembaga. Meskipun impor beras tahun telah dibatalkan karena dirinya menolak kebijakan tersebut.

“Makanya saya selalu mensinergikan ini dengan Kementerian Perdagangan agar jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang bertentangan, sehingga masyarakat tidak bingung. Ini sudah beberapa kali terjadi tetapi berhasil kita atasi. Impor beras karena terjadi miss informasi, perbedaan data, akhirnya pemerintah bulat suara tahun ini tidak impor beras. Saya bersyukur sekali karena pertama kali yang menolak impor beras itu adalah saya. Jadi syukur Alhamdulillah ternyata banyak juga yang menolak impor beras,” ujarnya.

(A. Hilmi)