Suasana di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (23/11/2016). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Relokasi masyarakat yang tergusur dari pemukimannya ke berbagai rumah susun (rusun) di Jakarta mungkin menjadi solusi bagi permasalahan tata ruang di Jakarta. Namun, ternyata relokasi memunculkan masalah baru, yaitu menambah angka kemiskinan.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna mengungkapkan wilayah relokasi yang tidak dekat dengan pemukiman masyarakat berasal membuat pendapatan sebagian besar masyarakat yang dipindahkan ke rusun jauh berkurang.

“Relokasi tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dan kebobrokan di Jakarta, tapi malah justru makin memperburuk,” ungkap Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna kepada Aktual di Jakarta, Senin (2/1).

Yayat mengungkapkan bahwa setelah relokasi, masyarakat justru hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Bahkan, banyak yang telah menunggak iuran sewa rusun selama beberapa bulan.

Kedaan ini menurut Yayat, diakibatkan oleh kecenderungan Pemerintah DKI Jakarta yang tergesa-gesa dalam membenahi tata ruang kota. Pemerintah DKI Jakarta, lanjutnya, seperti ingin memaksa masalah pembenahan tata ruang kota agar cepat terselesaikan.

“Pilihan ke rumah susun harusnya itu pilihan terakhir. Kalaupun harus pindah ke rumah susun, ya harusnya pindah dengan bahagia, bukan pindah dengan air mata karena enggak bisa bayar,” ujar pria berusia 51 tahun ini.

Yayat pun menyayangkan pembenahan tata ruang Jakarta yang mengorbankan masyarakat kecil yang tinggal di kampung-kampung. Hal ini menurutnya dapat menghilangkan identitas dan kearifan lokal karena masyarakat telah hidup di kampung-kampung selama puluhan tahun.

“Padahal kampung-kampung itu kan identitas Jakarta, kampung-kampung itu yang menyangga ibu kota. Jangan dilupakan itu,” ucap pengajar Planologi di Universitas Trisakti ini mengingatkan.

Yayat pun berharap agar Pemerintah DKI Jakarta lebih berhati-hati agar menemukan solusi yang lebih tepat bagi masyarakat Jakarta. Ia mengingatkan agar Pemerintah tidak mengambil langkah yang nanti justru menambah permasalahan di ibu kota.

(Laporan: Wildan)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka