Jakarta, Aktual.com — Pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen dipastikan akan menggelar aksi besar-besaran menyikapi setahun jalannya pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Di Jakarta, aksi rencananya difokuskan dibeberapa titik strategis utamanya di Istana Negara dan DPR RI. Sementara di daerah, titik strategis akan menjadi pusat aksi massa pemuda dan mahasiswa.

“Pada 20 Oktober besok, genderang perubahan akan kami tabuh dibeberapa titik aksi, diantaranya istana dan di DPR RI,” tegas Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Beni Pramula, kepada Aktual.com, Minggu (18/10).

Ia menyadari, saat ini pegiat sosial, mahasiswa, pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan ormas-ormas kemasyarakatan lainnya masih terkotak-kotak dan belum bersatu untuk menurunkan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Meski begitu, diyakini konsolidasi demi konsolidasi yang terus digalang ormas kepemudaan dan ormas kemahasiswaan ini akan mendapatkan sambutan positif.

Ini dibuktikan dengan bergabungnya beberapa ormas dan organ-organ taktis merespon kepemimpinan Jokowi-JK. Diantaranya Aliansi Tarik Mandat (ATM), IMM, GPII, Himmah Alwasliyah, dan Himmah Persis. Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesisa (SNPI), PMKRI, LMND dan IMM sendiri. Selanjutnya Lingkar Study Ciputat (LSC), Aliansi Indonesia Bersatu (AIB), Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat (AMKM), Barisan Mahasiswa Oposisi Nasional (BMON) dan sebagainya.

“Forum-forum diskusi juga marak diselenggarakan aktivis dari berbagai kalangan sebut saja misalnya Forum Aktivis Lintas Generasi yang melahirkan Petisi Keprihatinan Rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK,” kata Beni.

Forum diskusi digelar diberbagai tempat guna mencari formulasi yang tepat merespon persoalan bangsa. Dimana dari forum itu disepakati bersama bahwa muara dari persoalan bangsa adalah lemahnya pemerintahan Jokowi-JK.

“Pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi layak untuk dipertahankan, yang itu berarti sama halnya menuntut pergantian kepemimpinan nasional atau dalam arti mereka menginginkan Jokowi-JK untuk lengser dari jabatannya,” jelasnya.

Maraknya organ-organ taktis tersebut sekaligus menandakan kegelisahan rakyat semakin meluas atas kepemimpinan Jokowi-JK setahun ini. Ia lantas menyinggung bagaimana Presiden Jokowi mulanya dicitrakan merepresentasikan diri sebagai wong cilik, pemimpin yang dianggap mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia dengan visi Trisakti dan semangat Pancasila. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Pada saatnya, kami yakin kami akan bertemu pada sebuah muara bersatu untuk memperbaiki Indonesia dengan mengganti rezim dan memperbaiki sistem. Lihat saja yang diawalnya hanya ratusan masa mendesak Jokowi-JK untuk lengser kini sudah ribuan, bahkan nanti jika konsolidasi kami sudah benar-benar maksimal jutaan rakyat akan turun kejalan mendesak Jokowi-JK untuk turun dari jabatannya,” beber Beni.

Aksi 20 Oktober untuk mendesak Jokowi-JK lengser dari jabatannya, lanjut dia, akan menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mendesak dibangunnya kedaulatan ekonomi bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, kedua menolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan perusahaan asing lainnya yang mengancam kesejahteraan rakyat.

Ketiga mendesak Jokowi-JK secepatnya menangani Darurat Asap di Sumatera dan Kalimantan, keempat mendesak kepada DPR/MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa mencabut mandat Jokowi-JK, terakhir mendesak dibentuknya Presidium Nasional untuk mempersiapkan kepemimpinan baru.

(Wisnu)