Jakarta, Aktual.co — Pemberian kartu sakti oleh pemerintahan Jokowi-JK dinilai sebagai bentuk “sogokan” kepada rakyat Indonesia, terkait penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Sebab, kata dia, selain tidak melalui persetujuan DPR, kartu-kartu yang dibanggakan Jokowi itu mulai menuai masalah di masyarakat. Salah satunya, tidak meratanya pembagian kartu tersebut.
“Pemerintah mencoba ‘menyuap’ beberapa rakyat dari total rakyat Indonesia, tetapi yang menderita ratusan juta hanya puluhan juta yang di ‘sogok’ oleh pemerintah melalui kartu itu,” kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).
Oleh karena itu, kata dia, DPR akan mempertanyakan kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami yakin solid, akan menggunakan hak itu ke pemerintah untuk dapat menjelaskan dengan gamblang dan masuk akal,” kata wakil bendahara umum Partai Golkar itu.
Bambang mengatakan, siang ini fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan gelar rapat untuk menyiapkan argumentasi interpelasi. Setelah itu, dalam waktu sehari dua hari ini, pengumpulan dukungan untuk interpelasi akan digalang.
“Golkar 90, Gerindra 73 belum partai yang lain. Kita yakin lebih dari jumlah dukungan minimal 25 dan lebih dari satu fraksi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
