Urumqi, aktual.com – Badan konsultatif pemerintahan provinsi Xinjiang, China menyebut terus mengupayakan agar nilai-nilai keislaman dapat kontekstual diterapkan di wilayah tersebut.
“Kami terus mendorong adaptasi Islam sesuai konteks pemerintahan China di Xinjiang, mengelola urusan keagamaan sesuai dengan hukum, dan melindungi warisan budaya agama,” kata Nuerlan Abdumanjin dalam pembukaan Pertemuan tahunan “Dua Sesi” Komite Regional Xinjiang Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference) ke-13 di Balai Rakyat Xinjiang, Urumqi, provinsi Xinjiang, China pada Senin (29/1).
Nuerlan adalah ketua dari Komite Regional Xinjiang Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, yang bertugas sebagai badan konsultatif pemerintah provinsi yang berada di bawah Partai Komunis China.
Xinjiang adalah provinsi yang memiliki etnis minoritas cukup besar. Berdasarkan sensus Oktober 2020, penduduk Xinjiang mencapai 25,85 juta jiwa dengan suku mayoritas Han mencapai 42,4 persen, sedangkan etnis-etnis minoritas lain seperti Uighur, Kazakh dan etnis lain mencapai 57,76 persen. Dari jumlah itu, etnis Uighur mencapai 44,96 persen.
“Kami mendorong anggota semua etnis dan kelompok untuk berpartisipasi aktif, melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesatuan sehingga masyarakat dari semua etnis memiliki saling pemahaman, misalnya dengan saling berkunjung, saling berinteraksi dan bahkan bernyanyi,” ungkap Nuerlan.
Nuerlan menyebut pemerintah China menerapkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur dalam konstitusi.
“Xinjiang selalu menjadi tempat di mana berbagai agama dapat berdampingan,” ungkap Nuerlan.
Namun Nuerlan menyebut pemerintah Xinjiang selama 2023 telah melakukan program pendidikan untuk mengkonsolidasikan landasan ideologis yang diikuti lebih dari 2 juta orang di daerah itu.
“Tugas utama partai di wilayah dengan populasi etnis minoritas yang besar dengan menguatkan pedoman ideologi dan politik,” kata Nuerlan.
Anggota Komite Regional Xinjiang Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China Abduweli Ablimit yang mengurus bagian keagamaan menyatakan penguatan pendidikan menjadi kunci untuk memahami keterkaitan antara sosialisme dengan agama yang ada di China.
“Mempelajarai sejarah partai dan juga belajar agama-agama lainnya, tentu dengan mengedepankan kerukunan,”kata Abduweli.
Provinsi Xinjiang mengadakan pertemuan tahunan “Dua Sesi” Komite Regional Xinjiang Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference) ke-13 yang dimulai pada Senin (29/1) dan Kongres Rakyat Daerah Otonom Uighur Xinjiang ke-14 pada (Selasa (30/1).
“Dua sesi” lokal merupakan pertemuan tahunan para penasihat politik dan anggota parlemen tingkat provinsi yang membahas tentang rencana pembangunan ekonomi dan sosial setempat di tahun mendatang.
Dua rapat tahunan tersebut untuk pertama kalinya mengundang diplomat dari sejumlah negara antara lain Pakistan, Iran, Mongolia dan media baik dari China, Hong Kong maupun luar negeri.
Xinjiang merupakan wilayah otonomi di barat daya China yang menjadi rumah bagi sekitar 10 juta etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Pemerintah China menyebut Xinjiang nihil insiden kekerasan teroris selama hampir tujuh tahun berturut-turut dan wisatawan memandangnya sebagai tujuan wisata yang aman.
Sebelumnya, Provinsi Xinjiang punya catatan sebagai wilayah sasaran separatisme dan radikalisme.
Pada 2022, satu laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menyebut kemungkinan terjadi “kejahatan terhadap kemanusiaan”, atas penahanan secara diskriminatif yang dilakukan pemerintah Cina terhadap anggota minoritas Uighur di Xinjiang. Uigur adalah salah satu suku minoritas di China yang memiliki bahasa sendiri dan punya postur fisik kaukasoid, khas suku Asia Tengah.
Beijing menepis tuduhan tersebut, dengan menyebutnya sebagai “disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh kekuatan anti-China”, termasuk dalam Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 23 Januari 2024.
China mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan 30 langkah baru untuk menjaga HAM yang mencakup bidang kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum, kerja sama internasional dan upaya-upaya lain yang terkait dengan mekanisme hak asasi manusia PBB.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
