Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, saat dialog kisruh Freeport dengan tema: Pembegal UUD dan UU Minerba Vs Papa Minta Saham di Warung E Komando, Jakarta, Minggu (6/12). Kisruh Freeport adalah perang yang diciptakan CIA (badan intelijen Amerika). Akibatnya semua anak bangsa yang menjadi korban karena saling berhadap-hadapan. Freeport ingin mempertahankan operasinya di Papua. Perusahaan asal Amerika ini memang berharap operasinya di Papua bisa diperpanjang setelah kontrak berakhir 2021. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan rencana pemerintah membangun Badan Siber Nasional bukan bersifat mengatur melainkan hanya sebagai sarana pengawasan terhadap konten dunia maya.

“Saya dukung jika pemerintah mau buat Badan Siber Nasional. Tapi jangan mengatur. Karena kalau dia mengatur, nanti akan membelenggu. Harusnya mengawasi saja,” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk ‘Media Sosial, Hoax dan Kita’, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).

Ia mengibaratkan dalam bentuk pengawasan seperti wasit dalam pertandingan sepak bola, yang hanya mengawasi permainan bukan mengatur para pemain.

“Ibarat pertandingan saja, dia harus seperti wasit. Dia harus mengawasi pertandingan saja. Bukan kemudian mengatur ke kiri dan kekanan,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Diakuinya, jika badan Siber diberikan wewenang untuk memblokir akan menimbulkan persoalan baru. Karenanya ia menekankan agar pemerintah memiliki alasan yang tepat dan tidak terbantahkan dalam melakukan pemblokiran situs.

Bukan sebaliknya, pemblokiran dilakukan secara serampangan sehingga membuka celah pemerintah digugat paska pemblokiran sebuah situs.

“Kalau sudah diblokir, no excuse. Jangan ada lagi, misalnya direhabilitasi agar nanti bisa aktif lagi. Sekali semprit, semprit saja. Jangan buka celah untuk digugat atau disangkal,” pungkasnya.

(Novrizal Sikumbang)

()